Gerindra Sepakat Izin Amdal Tidak Dicabut dalam RUU Ciptaker
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Gerindra Sepakat Izin Amdal Tidak Dicabut dalam RUU Ciptaker

Rabu, 5 Agustus 2020 | 19:36 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas sepakat dengan pemerintah. Hal itu terkait izin lingkungan dan analisis dampak lingkungan (Amdal) tidak dicabut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).

“Saya sependapat dengan pemerintah bahwa izin lingkungan itu tidak dicabut, karena sudah terintegrasi di dalam perizinan berusaha,” kata Supratman dalam keterangannya, Rabu (5/8/2020).

Supratman pun menyebut, “Tetapi jika teman-teman yang lain menganggap itu dicabut ya silakan. Kalau saya yang mewakili Fraksi Partai Gerindra, menyatakan dengan RUU Cipta Kerja ini izin lingkungan itu sama sekali tidak dihapus.”

Izin Amdal memang menjadi topik pembahasan yang cukup alot, khususnya mengenai ketentuan itu menjadi kewenangan daerah atau pusat. Pemerintah memastikan aturan Amdal merupakan prinsip dalam Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan begitu, Amdal tidak boleh dihilangkan. “Amdal itu wajib dan akan kita kawal agar tidak berdampak kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan,” ungkap Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan melalui RUU Ciptaker, pemerintah ingin mempermudah dan mempercepat proses pengajuan izin lingkungan oleh investor besar, maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Bahlil mengatakan, nantinya tidak semua kelas pengusaha membutuhkan Amdal, tetapi tetap ada persyaratan dalam konteks perlindungan lingkungan. Salah satunya persyaratan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan Hidup (UPL).

“Sementara kelas menengah itu ada UKL dan UPL-nya tetap ada. Kelas besarnya tetap pakai Amdal, tapi syaratnya jangan terlalu banyak dibuat ribet, karena kalau itu banyak dibuat ribet itu tidak akan selesai apa yang menjadi kepentingan pengusaha,” kata Bahlil.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rudy dan Gibran Siap Kuasai Solo

Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo dan calon Walikota Solo, Gibran Rakabuming siap memenangkan pilkada Kota Solo 2020.

POLITIK | 5 Agustus 2020

Bertemu Megawati dan Puan, Ini Kata Gibran

Gibran mengaku hanya ngobrol santai diiringi maka makanan kecil.

POLITIK | 5 Agustus 2020

Megawati Terima Gibran dan Hadi Rudyatmo di Teuku Umar

Megawati menerima Gibran dan Hadi Rudyatmo di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

POLITIK | 5 Agustus 2020

Wapres Ma'ruf: Pendekatan Keagamaan Kunci Atasi Covid-19

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan pendekatan keagamaan melalui fatwa ulama bisa menjadi salah satu kunci menghadapi Covid-19.

POLITIK | 5 Agustus 2020

Jokowi Harap Pilkada 2020 Jadi Momentum Inovasi Baru Demokrasi

KPU dan pemerintah concern terhadap kesehatan dan keselamatan dari Covid-19.

POLITIK | 5 Agustus 2020

Jokowi Minta Pilkada Serentak 2020 Berkualitas dan Aman Covid-19

Untuk pertama kali, pilkada serentak tahun ini diselenggarakan dalam situasi bangsa menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi.

POLITIK | 5 Agustus 2020

31 Daerah Diproyeksi Bakal Usung Calon Tunggal

Sebanyak 31 daerah tersebut terdiri atas 26 kabupaten dan 5 kota.

POLITIK | 5 Agustus 2020

Presiden Jokowi Dianugerahi Cucu Keempat

Putri kedua Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, melahirkan anak kedua hasil perkawinannya dengan Bobby Nasution.

POLITIK | 4 Agustus 2020

PDIP Akan Segera Umumkan 75 Cakada Pilkada 2020

Publik masih menunggu nama calon kepala daerah yang akhirnya akan diusung partai itu untuk wilayah Kota Medan dan Surabaya.

POLITIK | 4 Agustus 2020

Pimpinan DPR Nantikan Sikap Pemerintah soal Putusan Evi Novida

"Ya saya rasa itu kan masuk dalam ranah hukum, kami di DPR itu hanya pasif saja," kata Dasco, Selasa (4/8/2020).

POLITIK | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS