Ketua DPR Dukung Pikada Serentak Tetap Dilaksanakan Desember
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Ketua DPR Dukung Pikada Serentak Tetap Dilaksanakan Desember

Minggu, 20 September 2020 | 11:53 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan DPR tampaknya tetap menjaga komitmen dengan Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang, walau ada aspirasi sejumlah kelompok meminta penundaan.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memahami adanya kekhawatiran menyangkut meningkatnya angka positif Covid-19. Namun justru itu, dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menyosialisasikan aturan kampanye Pilkada Serentak 2020.

Menurut Puan, sosialisasi harus dilakukan agar ada kesamaan paham antara penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat tentang tahapan dan tata cara kampanye di masa pandemi Covid-19.

“KPU dan Bawaslu untuk segera menyosialisasikan aturan-aturan secara detail, bisa dipahami petugas dan masyarakat. Harus diatur protokolnya, aturannya, kedisiplinannya,” kata Puan, Minggu (20/9/2020).

Puan mengatakan dirinya sangat memahami kekhawatiran terjadinya klaster Pilkada jika Pilkada Serentak tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020. dan Politikus PDI Perjuangan itu juga menegaskan DPR tak ingin terjadi klaster Pilkada pada masa pandemi Covid-19 ini.

Namun, harus diingat juga bahwa sebenarnya pilkada serentak itu sendiri sudah pernah ditunda. Awalnya akan dijadwalkan pada 23 September dan kemudian ditunda hingga 9 Desember. Penundaan dilakukan atas usulan pemerintah.

Kuncinya melaksanakan pilkada yang aman, menurut Puan, adalah menjaga kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan agar Pilkada sukses tanpa ada penularan Covid-19. Dan masyarakat bisa memilih pemimpin yang dipercaya dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang harus kita jaga, mematuhi protokol Covid-19. Jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan,” ujarnya.

KPU-Bawaslu harus memastikan awak penyelenggara Pilkada, pasangan calon kepala-wakil kepala daerah dan pendukungnya, serta masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut, benar-benar berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan. Tentu saja dalam konteks itu, semuanya harus kreatif tanpa harus melanggar aturan serta protokol yang ada.

"Intinya adalah kreativitas dan inovasi dari calon untuk menyampaikan visi misi, terkait penanganan Covid-19, dan bagaimana menyejahterakan masayarakat di daerahnya masing-masing,” ujar Puan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menilai tahapan pilkada masih sangat panjang. Jalan keluar ketakutan atas munculnya klaster baru covid-19 bukanlah pembatalan pilkada. Namun penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat di lapangan.

"Nah karena penyelenggaraan masih panjang, saya pikir kita masih punya waktu melakukan penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat sehingga Insyaallah pilkada diadakan dengan lancar," kata Dasco.

Pada konteks itulah peran KPU dan Bawaslu menjadi sangat krusial. Harus ada upaya jelas kedua lembaga itu mengevaluasi beberapa kegiatan yang berpotensi akan mengakibatkan penyebaran covid-19.

"Misalnya untuk konser atau apapun namanya yang mengumpulkan massa banyak, sebaiknya tidak diadakan," kata Dasco.

"Saya pikir yang didorong adalah bagaimana caranya kemudian calon memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang visi misi dan terutama juga mengajak masyarakat menguatkan dan menjalankan protokol covid-19. Jadi bukan konser-konser," pungkasnya.

Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi pada tahapan pendaftaran bersama Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. Ada kesepakatan yang diambil dalam rapat kerja itu, diantaranya yang krusial adalah peningkatan aturan dan sanksi bagi para calon yang melanggar.

Dengan demikian, Pilkada 2020 tetap akan dilaksanakan dengan sejumlah kesepakatan yang wajib dipenuhi oleh KPU dan Bawaslu.

"Komisi II sepakat dengan mitra-mitra tersebut untuk beberapa hal. Pertama, peningakatan sosoalisasi. Kedua, peningkatan kampanye dengan media. Ketiga, Penambahan anggaran untuk alat dan SDM kesehatan. Keempat, Peningkatan aturan dan sanksi bagi para calon yang melanggar," papar Sodik.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wapres:Tingkatkan Kerja Sama Teknologi, Indonesia Bisa Belajar Banyak dari Korea Selatan

Wapres menyatakan, dengan banyaknya produk Korea yang diproduksi di Indonesia, dapat menjadi momentum pembelajaran bagi anak-anak bangsa.

POLITIK | 20 September 2020

Gerindra Umumkan Susunan Pengurus, Arief Poyuono Terdepak

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru DPP Partai Gerindra periode 2020-2025

POLITIK | 20 September 2020

Gerindra Tetapkan 472 Anggota Pengurus Partai

Prabowo Subianto diberikan mandat penuh untuk mengambil keputusan yang dianggap penting, termasuk penetapan capres dan cawapres.

POLITIK | 20 September 2020

Soal Lelang Jabatan Sekjen DPD RI, Intsiawati Ayu: Kembalikan ke Mekanisme UU

“Pergantian sekjen DPD RI sifatnya sudah tetap, itu bagian dari kalender dan rotasi jabatan yang harus dijalankan," kata Intsiawati Ayu.

POLITIK | 19 September 2020

Pondok Pesantren Harus Tanamkan Empat Pilar Kembangsaan

Pondok pesantren harus tanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila.

NASIONAL | 19 September 2020

KPU: Konser dan Kampanye Bisa Saja Diatur Daring

Konser musik serta kampanye pengerahan massa dibuat dalam jaringan (daring).

POLITIK | 18 September 2020

Bawaslu: Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa Dimungkinkan

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 bisa saja dilakukan tanpa pengerahan massa.

POLITIK | 18 September 2020

Waketum Hanura: Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada Serentak 2020

Djafar Badjeber menyarankan penetapan kepala daerah tetap dilaksanakan sesuai jadwal, namun pelaksanaannya ditunda ke 17 Maret 2021.

POLITIK | 18 September 2020

Pilkada Berpotensi Munculkan Bom Waktu Penularan Covid-19

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat diyakini akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

POLITIK | 16 September 2020

Tegakkan Sanksi Diskualifikasi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Penyelenggara Pemilu diminta memberikan sanksi tegas kepada para pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS