Golkar Usul Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Golkar Usul Paslon Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Kamis, 24 September 2020 | 13:11 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) 13/2020 terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi Covid-19. KPU mengatur sanksi bagi pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin mengapresiasi PKPU 13/2020. Azis mendukung adanya sanksi pemotongan kampanye para paslon yang terbukti melakukan pelanggaran, bahkan mendorong sanksi yang lebih tegas seperti diskualifikasi. Wakil Ketua DPR tersebut menilai sanksi yang dibuat dapat membuat kandidat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Pengaturan sanksi dalam PKPU 13/2020 tentu patut diapresiasi. Kita harap paslon mematuhi regulasi yang dibuat,” kata Azis, Kamis (24/9/2020).

Azis menyebut PKPU semestinya memuat sanksi lebih berat. Misalnya diskualifikasi paslon yang melanggar protokol kesehatan.

“Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang dikenakan kepada paslon pelanggar protokol kesehatan. Golkar siap diskualifikasi calon kepala daerah internal sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal partai,” ujar Azis.

Menurut Azis sanksi tegas tentu sangat berguna demi keselamatan masyarakat, para paslon, penyelenggara, dan pihak lain yang terlibat dalam pilkada. Azis mengingatkan agar pilkada jangan sampai menjadi sebuah catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi.

“Semoga setiap partai memiliki komitmen yang sama pada Pilkada Serentak 2020. Penting bagi partai menjawab keinginan publik, sehingga pilkada dapat berjalan bebas dan rahasia serta, aman, jujur dan adil,” kata Azis.

Azis juga mendorong para paslon menumbuhkan kesadaran kolektif. “Memiliki semangat gotong-royong dalam melawan Covid-19. Caranya sederhana, paslon harus jadi influencer mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar,” imbuh Azis.

Sekadar diketahui, sanksi bagi paslon pelanggar protokol kesehatan diatur dalam Pasal 88A ayat 2. Bunyinya: “Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).”

Berikutnya dalam Pasal 88A ayat 3 disebutkan, apabila paslon yang sudah diberikan peringatan tertulis kembali melanggar protokol kesehatan, maka akan langsung dilaporkan ke polisi untuk diberikan sanksi sebagaimana undang-undang yang berlaku.

“Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian Pasal 88A ayat 3.

KPU juga akan memberikan sanksi lain berupa penundaan tahapan kegiatan paslon pelanggar protokol kesehatan seperti diatur Pasal 88B ayat 4 yang berbunyi, “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

A. Apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; atau

B. Apabila seluruh Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan masing-masing Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

PKPU 13/2020 pun mengatur sanksi paslon yang melakukan pelanggaran protokol saat kampanye. Sebelum dibubarkan oleh Bawaslu, paslon pelanggar protokol akan diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu. Apabila paslon kembali melakukan pelanggaran, maka kegiatan itu akan dibubarkan Bawaslu. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 88D. Bunyinya, “Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenai sanksi:

A. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;

B. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau

C. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.”



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Politikus Demokrat Harap Daya Beli Masyarakat Terjaga

Irwan menambahkan berbagai program padat karya tunai pun sepatutnya dioptimalkan.

POLITIK | 24 September 2020

Boyke Novrizon Mundur dari Kepengurusan DPP Partai Demokrat

Boyke mengungkap ada perasaan sedih yang berkecamuk dalam dirinya ketika memutuskan mundur.

POLITIK | 24 September 2020

Relawan Jokowi Bantu Menangkan Bobby Nasution

Relawan Nusantara untuk Jokowi (N4J) akan membantu memenangkan Bobby Nasution dalam Pilwakot Medan.

NASIONAL | 24 September 2020

KPU Karawang Tetapkan Tiga Paslon Peserta Pilbup

KPU Karawang menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Karawang 2020.

NASIONAL | 24 September 2020

KPU Larang Rapat Umum, Konser Musik, dan Sepeda Santai

Pasangan calon kepala daerah yang melanggar ketentuan kampanye dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pembubaran kegiatan kampanye.

POLITIK | 24 September 2020

Praktik Money Politics Musuh Utama Demokrasi

Merosotnya kualitas demokrasi di era reformasi disebabkan oleh penyempitan makna politik menjadi politik elektoral.

POLITIK | 23 September 2020

Minta Lelang Jabatan Sekjen DPD RI Dihentikan, Nono Sampono Kirim Surat ke Presiden

“Ya, terjadi polemik diinternal terutama para anggota DPD,” ungkap Nono Sampono.

POLITIK | 23 September 2020

Ketua PDIP Tangsel Kritik Keras Manuver Gatot Nurmantyo

Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan ini sangat berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

POLITIK | 23 September 2020

KPU Tetapkan Dua Paslon Berlaga di Pilkada Depok

Kedua pasangan tersebut yakni Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dan Pradi Supriatna-Afifah Alia.

POLITIK | 23 September 2020

Bawaslu: UU Pilkada Tidak Bisa Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengemukakan, Pasal 69 UU 10/2016 tentang Pilkada tidak bisa digunakan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan

POLITIK | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS