Pemerintah Siap Hadapi Judicial Review UU Cipta Kerja
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Pemerintah Siap Hadapi Judicial Review UU Cipta Kerja

Rabu, 7 Oktober 2020 | 12:34 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian menegaskan pemerintah dan DPR telah merumuskan yang terbaik untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Bila ada yang merasa tidak puas, pemerintah siap menghadapi judicial review.

“RUU (Cipta Kerja) sudah melalui proses politik yang panjang, dengan kekuatan politik yang ada di parlemen, juga di pemerintah, ya untuk merumuskan yang terbaik,” kata Donny Gahral Adian saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (7/10/2020).

Kendati demikian, Donny mengaku perumusan Omnibus Law Cipta Kerja yang kini sudah sah menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak dapat memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak yang merasa diuntungkan dan pihak yang merasa yang dirugikan. “Tentu saja tidak bisa memuaskan semua pihak,” ujar Donny Gahral Adian.

Tetapi, lanjut Donny, pemerintah sudah berusaha yang terbaik untuk memuaskan semua kepentingan, meskipun tidak bisa semuanya diakomodir dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ya karena ini tidak bisa menang-menangan semua, pasti harus ada yang mengalah, harus ada kepentingan yang dikurangi begitu ya. Saya kira wajar saja dalam demokrasi. Tapi ini sudah kesepakatan yang paling maksimal yang bisa dicapai untuk kemaslahatan rakyat Indonesia,” jelas Donny Gahral Adian.

Bagi pihak yang merasa tidak puas, menurut Donny, sudah ada mekanisme konstitusional bernama judicial review yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah sudah siap untuk menghadapi bila nanti ada judicial review terhadap Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

“Apabila ada yang tidak puas, saya kira ada mekanisme konstitusional namanya judicial review, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bilamana dirasakan itu tidak memuaskan. Jadi apabila ada yang tidak puas, ya jalur konstitusional tersedia, silakan saja. Pemerintah sudah bersiap akan hal itu,” terang Donny Gahral Adian.

Seperti yang diberitakan, mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020), sebanyak enam fraksi menyatakan setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, satu fraksi setuju dengan catatan, dan dua fraksi menolak pengesahan tersebut.

Enam fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKB, dan PPP. Satu fraksi yang memberi persetujuan dengan catatan adalah PAN, sedangkan dua fraksi yang menolak dalah PKS dan Demokrat.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wapres Ingatkan ASN Harus Netral pada Pilkada Serentak

Dalam kurun waktu seminggu masa kampanye Pilkada 2020 terdapat 1300 laporan dan 600 di antaranya terkait kasus netralitas ASN.

POLITIK | 7 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disahkan, AHY: Saya Mohon Maaf, Kami Belum Cukup Suara

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kalangan buruh.

POLITIK | 7 Oktober 2020

Kampanye Tatap Muka Paling Diminati, Protokol Kesehatan Dilanggar

Data pengawasan Bawaslu menunjukkan, kampanye tatap muka dengan pertemuan terbatas masih menjadi metode yang paling diminati peserta pemilihan.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Mahfud MD: Jadikan Protokol Kesehatan Bagian Kampanye Kreatif

Mahfud menilai pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2020 selama hampir dua pekan berjalan cukup baik.

POLITIK | 6 Oktober 2020

KPU Kota Depok Dorong Paslon Gelar Kampanye Daring

Kampanye daring lebih efektif mencegah terjadinya klaster Covid-19.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Tokoh Adat: Papua Bagian NKRI Sudah Final

Jika ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan otsus gagal, maka seharusnya masyarakat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah yang mereka pilih.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Perkuat Kewenangan, DPD Minta Tidak Diatur dalam UU MD3

DPD harus punya UU sendiri yang merupakan turunan dari UUD 1945, Pasal 22 C ayat 4 dan Pasal 22 D ayat 4.

POLITIK | 6 Oktober 2020

DPC PDIP Jaksel Gencar Bagikan Bantuan Sembako dan APD

DPC PDI Perjuangan (PDIP) Jakarta Selatan (Jaksel) gencar memberikan bantuan berupa sembako, dan alat pelindung diri (APD) ke masyarakat.

POLITIK | 6 Oktober 2020

PSI Tangsel Sesalkan Oknum Lurah Singgung Politik Identitas

Beredar informasi adanya penyebaran politik identitas berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari oknum lurah di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

POLITIK | 6 Oktober 2020

Pengamat: Pandemi Covid-19 Mendorong Demokrasi Siber

Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu proses politik demokratis.

POLITIK | 6 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS