Pengamat: Partisipasi Pilkada Bakal Rendah karena Pemilih Sayang Nyawa
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.53)   |   COMPOSITE 5724.74 (57.94)   |   DBX 1066.46 (7.42)   |   I-GRADE 166.255 (1.62)   |   IDX30 491.004 (4.77)   |   IDX80 129.735 (1.55)   |   IDXBUMN20 364.991 (4.81)   |   IDXG30 133.352 (1.32)   |   IDXHIDIV20 441.973 (4.68)   |   IDXQ30 143.512 (1.31)   |   IDXSMC-COM 247.38 (2.57)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (5.31)   |   IDXV30 127.096 (2.12)   |   INFOBANK15 976.214 (4.86)   |   Investor33 422.656 (3.04)   |   ISSI 167.54 (1.63)   |   JII 607.336 (7.1)   |   JII70 209.626 (2.42)   |   KOMPAS100 1162.4 (14.15)   |   LQ45 904.834 (10.06)   |   MBX 1587.29 (16.81)   |   MNC36 315.598 (3.56)   |   PEFINDO25 317.232 (3.03)   |   SMInfra18 287.626 (3.95)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.8)   |  

Pengamat: Partisipasi Pilkada Bakal Rendah karena Pemilih Sayang Nyawa

Rabu, 14 Oktober 2020 | 17:34 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Djohermansyah Djohan memprediksi partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 akan rendah. Hal itu karena adanya penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Joe, sapaan akrab Djohermansyah Djohan dalam diskusi virtual bertema “Evaluasi 15 Tahun Pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tantangan di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Ia pesimistik bisa mencapai target yang ditetapkan KPU yaitu mencapai 75 persen. Dia memprediksi banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lengang atau kosong karena masyarakat enggan ke TPS.

Dia mengingatkan kondisi itu akan melahirkan legitimasi Pilkada 2020 yang rendah. Pelaksanaan Pilkada 2020 akan dianggap sebagai yang terburuk karena pemilih yang hadir sedikit.

Implikasi lanjutannya adalah rendahnya legitimasi kepala daerah terpilih. Pihak yang kalah akan memanfaatkan rendahnya partisipasi itu untuk merongrong kepemimpinan kepala daerah.

“Ini sudah biasa terjadi. Legitimasi yang rendah akan dimanfaatkan untuk mengganggu pemerintah sehingga tidak menjadi efektif,” tutur Guru Besar Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Dia juga memprediksi pelaksanaan Pilkada 2020 akan banyak terjadi politik uang. Pasalnya, masyarakat berada dalam susah. Kondisi itu dimanfaatkan oleh para pasangan calon (Paslon) untuk membeli suara. Pemilih juga tidak akan menolak karena mereka sedang membutuhkan akibat krisis Covid-19.

Di sisi lain, Pilkada 2020 menjadi keunggulan dari para pertahanan. Hal itu karena mereka bisa memanfaatkan dana bantuan sosial (Bansos) untuk membiayai Pilkada. Dengan berbagai cara digunakan untuk mengelabui pemilih.

“Nanti pembagiannya mendekat hari pemungutan. Atau dikampanyekan itu bantuan dari mereka. Padahal itu uang negara,” tutup Joe.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Siap Laksanakan Tahap Pencoblosan Pilkada Serentak 9 Desember

Berbagai uji coba atau simulasi pelaksanaan pencoblosan sudah dilakukan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Sekjen DPR Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke Mensesneg

Naskah UU Cipta Kerja harus diserahkan hari ini kepada Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020

Sejumlah akademisi UI menyarankan opsi penundaan pilkada dan pilkada tidak langsung oleh DPRD.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politikus PDIP: Tidak Ada yang Menuduh SBY Dalang Kerusuhan

Sebagai mantan presiden, tokoh nasional, purnawirawan TNI senior, SBY seharusnya tidak perlu terpancing dan tidak harus merasa sebagai tertuduh.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politisi PDIP: Vaksin Gratis, Masyarakat Jangan Rebutan

Karena sumbernya terbatas, tentu saja wajar juga bila Pemerintah memberikan skala prioritas bagi yang memiliki risiko tinggi.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Tsamara PSI Ragukan Informasi Kepulangan Rizieq Syihab

"Kebenaran cekal dan pencabutan denda itu juga harus dikonfirmasi ke pemerintah Indonesia dan Kedutaan Saudi," kata Tsamara

POLITIK | 14 Oktober 2020

PKS Gagas Revisi Pasal untuk Tangkap Seseorang dalam UU ITE

Penangkapan pegiat KAMI oleh aparat Kepolisian merupakan ujian bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Antisipasi Pilkada Sepi, Bamsoet Minta KPU-Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan

Bamsoet mendorong KPU dan pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standard dan protokol kesehatan.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Wakil Ketua DPR: Besok Naskah UU Ciptaker Diserahkan ke Presiden

Naskah UU Cipta Kerja terdiri dari 812 halaman.

POLITIK | 13 Oktober 2020

Wapres: Kekerasan Selalu Sisakan Kehancuran dan Dendam

Ma'ruf Amin meminta agar para pemuka agama di Indonesia membuktikan bahwa perdamaian bisa diwujudkan dengan teologi kerukunan yang diajarkan oleh semua agama.

POLITIK | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS