KSP: Publik Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

KSP: Publik Akan Dilibatkan dalam Penyusunan Turunan UU Cipta Kerja

Rabu, 14 Oktober 2020 | 19:43 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan pemerintah akan melibatkan publik dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan dari omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Donny mengungkapkan setelah pemerintah menerima draf final UU Cipta kerja dari DPR, maka langkah pertama yang dilakukan adalah langsung membahas peraturan turunannya.

“Saya kira langsung membahas peraturan turunannya karena ini kan sudah disahkan DPR dan akan berlaku jadi UU,” kata Donny Gahral Adian, Rabu (14/10/2020).

Artinya, lanjut Donny, sekarang pemerintah akan bekerja untuk menyusun peraturan turunan yang akan menjelaskan secara lebih detail apa saja yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

“(Pembahasan) sesegera mungkin. Karena Presiden kan bilang maksimal tiga bulan. Saya kira tim penyusun sudah mulai bekerja,” ujar Donny Gahral Adian.

Ditegaskannya, pemerintah menjamin akan menyediakan ruang bagi publik untuk terlibat dalam penyusunan peraturan turunan UU Cipta Kerja.

“Partisipasi publik akan diberi ruang supaya peraturan turunan ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik,” ungkap Donny Gahral Adian.

Tim penyusun, lanjut Donny, akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan semua pihak yang bisa memberi masukan terhadap aturan turunan dari UU tersebut.

Seperti diketahui, Sekjen DPR Indra Iskandar telah menyerahkan draf final UU Cipta Kerja ke Kementerian Sekretaris Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini, Rabu (14/10/2020). Naskah UU yang dibawa setebal 812 halaman.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilkada di Tengah Pandemi, Kepala Daerah Diusulkan Dipilih DPRD

Pemilihan lewat DPRD juga sesuatu yang demokratis. Konstitusi tidak menyebut pilkada langsung tetapi pemilihan demokratis.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Pengamat: Partisipasi Pilkada Bakal Rendah karena Pemilih Sayang Nyawa

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Djohermansyah Djohan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

KPU Siap Laksanakan Tahap Pencoblosan Pilkada Serentak 9 Desember

Berbagai uji coba atau simulasi pelaksanaan pencoblosan sudah dilakukan.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Sekjen DPR Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke Mensesneg

Naskah UU Cipta Kerja harus diserahkan hari ini kepada Presiden Joko Widodo.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Ketua MPR Minta Masukan Akademisi UI soal Dilema Pilkada Serentak 2020

Sejumlah akademisi UI menyarankan opsi penundaan pilkada dan pilkada tidak langsung oleh DPRD.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politikus PDIP: Tidak Ada yang Menuduh SBY Dalang Kerusuhan

Sebagai mantan presiden, tokoh nasional, purnawirawan TNI senior, SBY seharusnya tidak perlu terpancing dan tidak harus merasa sebagai tertuduh.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Politisi PDIP: Vaksin Gratis, Masyarakat Jangan Rebutan

Karena sumbernya terbatas, tentu saja wajar juga bila Pemerintah memberikan skala prioritas bagi yang memiliki risiko tinggi.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Tsamara PSI Ragukan Informasi Kepulangan Rizieq Syihab

"Kebenaran cekal dan pencabutan denda itu juga harus dikonfirmasi ke pemerintah Indonesia dan Kedutaan Saudi," kata Tsamara

POLITIK | 14 Oktober 2020

PKS Gagas Revisi Pasal untuk Tangkap Seseorang dalam UU ITE

Penangkapan pegiat KAMI oleh aparat Kepolisian merupakan ujian bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

POLITIK | 14 Oktober 2020

Antisipasi Pilkada Sepi, Bamsoet Minta KPU-Pemerintah Pastikan Protokol Kesehatan

Bamsoet mendorong KPU dan pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standard dan protokol kesehatan.

POLITIK | 13 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS