Pelanggaran Protokol Kesehatan Meningkat, Pilkada 2020 Semakin Berisiko
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Pelanggaran Protokol Kesehatan Meningkat, Pilkada 2020 Semakin Berisiko

Minggu, 18 Oktober 2020 | 16:44 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengemukakan meningkatnya pelanggaran protokol kesehatan (Protkes) pada Pilkada Serentak 2020 sebagai risiko dari pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Pelanggaran tidak akan terhindarkan karena model kampanye yang efektif digunakan adalah tatap muka, sementara tatap muka dibatasi hanya maksimal 50 orang pada masa pandemi seperti sekarang.

“Ini risiko memaksakan Pilkada di tengah pandemi. Ditambah sanksinya lemah. Jadi pelanggaran pasti akan terus terjadi,” kata Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta di Jakarta, Minggu (18/10/2020).

Ia menanggapi hasil temuan Bawaslu yang menyebut pelanggaran terhadap Protkes terus meningkat. Dia melihat Pilkada 2020 memang didesain untuk memberi kemenangan bagi petahana (incumbent). Dalam keterbatasan menjalankan kampanye, hanya petahana yang bisa bebas bertemu warga seperti memberi bantuan sosial (Bansos) atau program lainnya. Petahana juga punya modal banyak dan memiliki jaringan luas karena telah memerintah.

“Ini sudah didesain sejak awal. Apa yang terjadi sekarang jangan-jangan telah didesain untuk mendistorsi pilkada karena yang diuntungkan hanya petahana. Ini memanjakan petahana dan tidak menguntungkan bagi penantang,” jelas Kaka.

Menurutnya, tidak ada lagi upaya yang bisa menurunkan tingkat pelanggaran protkes karena aturannya juga lemah. Apalagi masalah pelanggaran protkes diserahkan ke penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan Bawaslu. Padahal masalah protkes adalah bukan pelanggaran elektoral.

“Persoalannya adalah pelanggaran Protkes masuk wilayah penyelenggara Pilkada. Padahal itu bukan kewenangan mereka. Pelanggaran protkes masuk dalam pelanggan nonelektoral, yang tidak diurus oleh penyelenggara Pilkada,” ujar Kaka.

Direktur Monitoring KIPP, Engelbert Johannes Rohi menambahkan tingginya pelanggaran protkes karena sebagian besar para kandidat masih gagap dalam penggunaan teknologi komunikasi untuk menjangkau khalayak pemilih. Memang teknologinya sudah tersedia (available) dan memadai untuk digunakan, namun para kandidat belum banyak tahu tentang cara yang paling efektif utk mengaplikasikannya.

“Biasanya pertemuan offline (tatap muka), sekarang harus lebih banyak online (virtual). Ini tantangan tersendiri,” ujar Jojo, panggilan akrab Engelbert Johannes Rohi.

Dia juga melihat maraknya pelanggaran protkes bisa juga terjadi karena jangkauan jaringan seluler tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Masalah ketersediaan jaringan menjadi persoalan serius dalam penggunaan metode kampanye online.

“Apakah pelanggaran kampanye itu disebabkan oleh kurangnya disiplin atau karena keterbatasan jangkauan jaringan seluler, apakah ada penyebab lain? Bawaslu harus menginvestigasi penyebab substantifnya, sehingga dapat dicarikan solusinya. Bila karena kurang para kandidat kurang disiplin, maka tak ada solusi selain ketegasan sanksi,” tutur Jojo.

Dia meminta Bawaslu melakukan pemetaan tentang wilayah mana saja yang mengalami keterbatasan jaringan komunikasi. Data itu kemudian dapat diupayakan untuk bekerja sama dengan provider jaringan sehingga wilayah yang kurang ter-cover dapat dipersempit.

“Ini satu contoh saja untuk mencari solusi yang diharapkan lebih fair bagi para kandidat di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah yang relatif pelosok (remote area)” tutup Jojo.

Sementara peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan menilai masih tingginya pelanggaran protkes menunjukkan masih rendahnya komitmen dan disiplin dari peserta pemilu. Para kandidat masih abai pada keselamatan warganya.

Di sisi lain, fenomena itu juga menunjukkan kelemahan penyelenggara pemilu. Harusnya penyelenggara bisa buat regulasi yang mengatur sanksi tegas sampai diskualifikasi atau larangan kampanye untuk kurun waktu tertentu.

“Sanksinya bisa sampai diskualifikasi kalau calon berulang kali melakukan pelanggaran protocol. KPU bisa mengatur larangan pencalonan bagi mantan napi koruptor, masa bikin aturan yg berorientasi ke kepada keselamatan warga kok nggak mau. Bisa terbitkan Perppu atau PKPU soal ini. Yang penting ada komitmen dari KPU, DPR, dan pemerintah,” tegas Erik.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bawaslu Keluarkan 293 Peringatan Tertulis pada Paslon Pilkada

Peringatan tertulis dikeuarkan Bawaslu karena para paslon melanggar aturan protokol kesehatan dalam menjalankan kampanye.

POLITIK | 18 Oktober 2020

FGD Dewan Pakar Nasdem, Hayono Isman: UU Cipta Kerja Buka Peluang Kerja dan Berusaha

Hayono menyebutkan, melalui regulasi baru Koperasi dan UMKM, lapangan kerja diharapkan lebih terwujud

POLITIK | 17 Oktober 2020

Bawaslu: Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Meningkat Dua Kali Lipat

Peningkatan itu terjadi seiring bertambahnya jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Moeldoko: UU Cipta Kerja Buat Kursi Banyak Oknum Panas

Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja telah membuat banyak kursi oknum tertentu menjadi panas. Sehingga mereka pun mengeluarkan protes keras kepada pemerintah.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Golkar Bagikan 4 Juta Masker untuk 270 Wilayah Pilkada

Partai Golkar membagikan 4 juta masker untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Politik Dinasti Buka Peluang Munculnya Pejabat Publik Tak Berkualitas

Politik dinasti memungkinkan kontestan yang tidak berkualitas (tidak kompeten, tidak berintegritas) menjadi pejabat publik.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Pertemuan Terbatas Jadi Pelanggaran Terbanyak di Tahapan Pilkada

Kemdagri menilai, pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi signifikan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Elektabilitas Partai Politik Turun, Kecuali PDIP, Gerindra, PKS, dan PSI

Survei Indometer dilakukan 25 September - 5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon dengan 1.200 responden dari seluruh provinsi.

POLITIK | 16 Oktober 2020

KPU Sumut Minta Paslon Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, dipastikan dapat menekan tingkat penyebaran virus corona.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Bawaslu Sebut Pelanggaran Protokol Kesehatan Berkurang

Pelanggaran terbanyak berupa peserta kampanye yang tidak memakai masker.

POLITIK | 16 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS