Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Masih Berpotensi Naik
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Masih Berpotensi Naik

Minggu, 18 Oktober 2020 | 18:38 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang berada pada angka 60 persen berada dalam kategori bagus. Dalam krisis seperti sekarang, tingkat kepuasan seperti itu cukup tinggi.

“Pekekonomian kita sedang mengalami koreksi total akibat dampak pandemi Covid 19. Hal yang sama terjadi pada belahan dunia lain,” kata Wempy di Jakarta, Minggu (18/10/2020).

Ia menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi berada di angka 60 persen. Dia melihat jika dilihat dampak Covid 19, ekonomi Indonesia tidak separah seperti yang dihadapi oleh negara Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin. Artinya Jokowi mempunyai kemampuan yang bagus untuk tetap menjaga ekonomi, selain juga menjaga dampak yang masif dari munculnya pandemi Covid-19.

Menurutnya, jika melihat berbagai pendekatan kebijakan yang dibuat oleh Jokowi, tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi masih bisa berpotensi naik. Tinggal bagaimana Jokowi melihat tantangan yang sedang dihadapi warga dengan berbagai kebijakan yang pro terhadap kepentingan publik. Misalnya persoalan ekonomi dengan membantu masyarakat yang terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Covid-19. Selain itu, program peningkatan bantuan terhadap bidang pertanian juga bisa membantu menaikan citra Jokowi sebagai presiden yang peduli terhadap wong cilik.

Namun Wempy mengakui isu pengesahan UU Cipta Kerja bisa menjadi potensi fight back bagi Pemerintahan Jokowi. Jokowi harus mampu menampung dan menangkap aspirasi warga agar tuntutan warga tidak menjadi beban bagi kekuasaan.

“Dibalik gencarnya demo penolakan UU Cipta Kerja, keberhasilan Jokowi dalam menanggulangi pandemik Covid-19 adalah menjadi faktor utama tingkat kepuasaan publik yang masih tinggi. Koordinasi kerja antara pusat dan daerah yang lumayan bagus membuat warga melihat bahwa Jokowi sangat serius untuk mengurus Covid-19. Maka tidak salah ketika publik merasa cukup puas dengan Jokowi tersebut,” tutup Wempy yang juga Direktur Eksekutif Indo Polling Network.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei: Masyarakat Cukup Puas terhadap Kinerja Jokowi Tangani Pandemi

Tingkat kepuasan terhadap pemerintah diketahui sebanyak 60,5 persen, naik dari yang sebelumnya sebesar 55,3 persen pada Juli 2020.

POLITIK | 18 Oktober 2020

Pelanggaran Protokol Kesehatan Meningkat, Pilkada 2020 Semakin Berisiko

Pelanggaran tidak akan terhindarkan karena model kampanye yang efektif digunakan adalah tatap muka, sementara tatap muka dibatasi hanya maksimal 50 orang.

POLITIK | 18 Oktober 2020

Bawaslu Keluarkan 293 Peringatan Tertulis pada Paslon Pilkada

Peringatan tertulis dikeuarkan Bawaslu karena para paslon melanggar aturan protokol kesehatan dalam menjalankan kampanye.

POLITIK | 18 Oktober 2020

FGD Dewan Pakar Nasdem, Hayono Isman: UU Cipta Kerja Buka Peluang Kerja dan Berusaha

Hayono menyebutkan, melalui regulasi baru Koperasi dan UMKM, lapangan kerja diharapkan lebih terwujud

POLITIK | 17 Oktober 2020

Bawaslu: Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Meningkat Dua Kali Lipat

Peningkatan itu terjadi seiring bertambahnya jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Moeldoko: UU Cipta Kerja Buat Kursi Banyak Oknum Panas

Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja telah membuat banyak kursi oknum tertentu menjadi panas. Sehingga mereka pun mengeluarkan protes keras kepada pemerintah.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Golkar Bagikan 4 Juta Masker untuk 270 Wilayah Pilkada

Partai Golkar membagikan 4 juta masker untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.

POLITIK | 17 Oktober 2020

Politik Dinasti Buka Peluang Munculnya Pejabat Publik Tak Berkualitas

Politik dinasti memungkinkan kontestan yang tidak berkualitas (tidak kompeten, tidak berintegritas) menjadi pejabat publik.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Pertemuan Terbatas Jadi Pelanggaran Terbanyak di Tahapan Pilkada

Kemdagri menilai, pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi signifikan.

POLITIK | 16 Oktober 2020

Survei: Elektabilitas Partai Politik Turun, Kecuali PDIP, Gerindra, PKS, dan PSI

Survei Indometer dilakukan 25 September - 5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon dengan 1.200 responden dari seluruh provinsi.

POLITIK | 16 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS