Draf Final UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Segera Ditandatangani Jokowi
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Draf Final UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Segera Ditandatangani Jokowi

Jumat, 23 Oktober 2020 | 16:06 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan draf final omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebanyak 1.187 halaman akan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatangan Presiden," kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Menurut Dini, penandatanganan UU tersebut sudah dapat dilakukan karena proses cleansing dari Sekreatriat Negara (Setneg) sudah rampung. Dari hasil review dan revisi yang dilakukan Setneg, jumlah halaman UU Cipta Kerja bertambah, dari awalnya 812 halaman menjadi 1.187 halaman.

"Proses cleansing Setneg sudah selesai," ujar Dini Purwono.

Dalam proses revisi dan review tersebut, Dini mengungkapkan selain memperbaiki hal-hal teknis dalam UU Cipta Kerja, seperti salah ketik, format tulisan dan format kertas, Setneg juga menghapus satu pasal. Pasal yang dihapus yakni ketentuan pengubahan Pasal 46 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja," ungkap Dini Purwono.

Berdasarkan aturan yang ada, Presiden Jokowi mempunyai waktu 30 hari untuk menandatangani UU Cipta Kerja setelah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kampanye Paslon Pilkada Dinilai Belum Kreatif

Model kampanye yang diusung masing-masing paslon masih menggunakan cara-cara lama yaitu kampanye tatap muka dan berkerumun.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Syahrul Yasin Limpo: UU Ciptaker Menata Ulang Kewenangan Daerah

Asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat bisa mendrave daerah.

POLITIK | 23 Oktober 2020

KPU Sebut Mayoritas Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Kampanye tatap muka masih dianggap efektif untuk memengaruhi pemilih.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Waktu Pencoblosan di TPS

Bawaslu menilai, waktu 6 jam tidak cukup menampung 500 orang dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu: Ada Beban Psikologis Polisi Bubarkan Kampanye Petahana

Menurut Abhan, Polisi dan Satpol PP seakan memiliki beban psikologis membubarkan kampanye petahana atau incumbent yang melanggar aturan protokol kesehatan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Bawaslu Jatim Tangani 28 Kasus Netralitas ASN

Temuan dugaan ASN tidak netral terdapat di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Setahun Jokowi-Ma'ruf Banyak Kemajuan, PDIP: Masih Ada Elite Politik yang Iri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin banyak menghadirkan kemajuan dalam setahun pemerintahan.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Perludem Dukung Bawaslu Diskualifikasi Paslon Petahana

Menurut Titi, Bawaslu berdasar UU Pilkada memang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan diskualifikasi terhadap pasangan calon.

POLITIK | 21 Oktober 2020

Bawaslu Rekomendasikan Enam Paslon Petahana Didiskualifikasi

Enam paslon petahana tersebut, dinilai telah melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh Undang-undang (UU).

POLITIK | 21 Oktober 2020

Cegah Covid-19, 16.000 Petugas KPPS di Makassar Jalani Rapid Test

Ribuan petugas KPPS tersebut akan menjalani rapid test massal di sejumlah Puskesmas di Kota Makassar mulai tanggal 14 November hingga 20 November mendatang.

POLITIK | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS