Y-Publica: Wacana Jabatan Presiden Hanya 1 Periode 7-8 Tahun Mengemuka
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Y-Publica: Wacana Jabatan Presiden Hanya 1 Periode 7-8 Tahun Mengemuka

Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:42 WIB
Oleh : Hotman Siregar / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah membatasi masa jabatan presiden menjadi hanya dua periode berturut-turut. Terlalu lamanya Soeharto berkuasa menghasilkan pemerintahan yang otoriter dan dinilai tidak demokratis.

Setelah melalui masa transisi, pemerintahan pasca-reformasi telah dua kali dipimpin presiden yang terpilih menjabat dua periode berturut-turut. Polarisasi yang menajam pada pemilu terakhir memunculkan wacana untuk mengevaluasi ketentuan masa jabatan presiden.

Beberapa usulan mengemuka, khususnya soal perubahan batasan periode dan durasinya. Ada yang mengusulkan ditambah menjadi tiga periode, ada pula yang justru ingin hanya boleh satu periode. Selain itu durasi dalam tiap periode diusulkan ditambah menjadi 6, 7, atau 8 tahun.

Sejumlah alasan menjadi latar belakang dari konsep-konsep yang ditawarkan. Masa jabatan yang hanya dua periode dinilai tidak efektif untuk kontinuitas program. Sebaliknya faktor adanya petahana yang membuat kompetisi dinilai tidak adil mendasari supaya dibatasi hanya satu periode.

Kalaupun hanya boleh satu periode, waktu 5 tahun dirasakan tidak cukup untuk pemerintahan. Kombinasinya adalah periode hanya satu kali, tetapi lama periode diperpanjang menjadi 7-8 tahun. Dengan demikian pemerintahan bisa fokus bekerja tanpa perlu memikirkan pemilu berikutnya.

“Wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya 1 periode masih belum banyak diketahui publik, tetapi mulai menuai dukungan,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam paparan surveynya di Jakarta, Rabu (28/10/2020).

Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebagian besar publik atau sebanyak 80,2 persen mengaku belum mengetahui wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya 1 periode. Hanya ada 19,8 persen yang mengetahui adanya wacana tersebut.

Di antara mereka yang mengetahui, mayoritas mendukung diterapkannya konsep tersebut, yaitu sebanyak 81,4 persen. Sebaliknya hanya ada 18,6 persen yang menyatakan tidak setuju.

“Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam,” pungkas Rudi.

Survei Y-Publica dilakukan pada 11-20 Oktober 2020 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat: Prabowo-Puan Ditandemkan, Ganjar Bakal Direkrut Nasdem

Jika ingin maju sebagai calon presiden, Ganjar harus membuka komunikasi politik dengan partai lain, seperti Nasdem.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Demokrat Dorong Nelayan Produktif saat Pandemi Covid-19

Ibas mengajak para nelayan untuk tetap produktif walau di tengah-tengah kendala pandemi Covid-19

POLITIK | 28 Oktober 2020

Bawaslu: Sebulan Kampanye, Metode Daring Bukan Naik, Malah Turun

Kurangnya minat kampanye metode baru ini diduga karena ketidaksiapan tim kampanye dan pasangan calon.

POLITIK | 28 Oktober 2020

Kampanye Pilkada 2020 Harus Sentuh Aspek Keagamaan

Calon kepala daerah sebaiknya mengusung program yang menyentuh aspek keagamaan dalam kampanye.

POLITIK | 27 Oktober 2020

Mahfud: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dapat Cegah Korupsi

Mahfud meresmikan Aplikasi Umum SPBE Bidang Kearsipan Dinamis dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

POLITIK | 27 Oktober 2020

KPU: DPT Pilkada 2020 Capai 100.359.152 Jiwa

KPU mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 100.359.152 jiwa.

POLITIK | 27 Oktober 2020

Barisan Muda PAN Dukung Bobby Nasution di Pilwalkot Medan

Bobby Nasution menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas dukungan Barisan Muda PAN.

POLITIK | 26 Oktober 2020

Airlangga: Golkar Institute untuk Lahirkan Politisi Tangguh

Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa pendirian Golkar Institute untuk melahirkan pemimpin yang menjadi politisi tangguh.

POLITIK | 26 Oktober 2020

Penelusuran Kesalahan Teknis UU Suatu Kewajaran

Saat pandemi Covid-19ini, prosedur pembuatan hukum dan lain-lain tidak bisa disamakan dengan situasi biasa.

POLITIK | 26 Oktober 2020

Diapresiasi, Quality Control UU Ciptaker yang Dilakukan Kemsetneg

Apabila tidak ada titik temu dalam suatu pasal atau ayat pada pembicaraan tingkat I, maka diambil keputusan saat tingkat II.

POLITIK | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS