Pemerintahan SBY Dianggap Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Pemerintahan SBY Dianggap Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

Selasa, 29 April 2014 | 17:57 WIB
Oleh : C-07 / FER

Jakarta - Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kondisi pangan Indonesia dianggap tidak kunjung membaik, bahkan terperosok ke dalam darurat pangan.

Menurut Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, kegagalan SBY ditandai dengan menurunnya jumlah rumah tangga petani sebesar 5 juta rumah tangga (sensus pertanian 2013). Lalu lahan pangan menghilang sekitar 110.000 ha/tahun.

Selain itu, kata Tejo, meningkatnya impor pangan, menurunnya luasan produksi pangan rata-rata 110.000 ha, produksi pangan yang stagnan, dan meningkatnya jumlah penduduk, juga menjadi catatan dari kegagalan pemerintah.

"Pemerintah SBY juga tidak mempunyai kebijakan nasional untuk membangun kedaulatan pangan serta memberikan perlindungan bagi produsen pangan skala kecil," kata Tejo di Jakarta, Selasa (29/4).

Tejo mengatakan, kegagalan pemimpin negara ini mewujudkan kedaulatan pangan, berawal dari ketidakpahaman penyelenggara negara dan ketidaksinkronan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014.

Ia menerangkan pernyataan di dalam RPJP adalah pertanian bersama pertambangan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.
Sayangnya, Tejo melanjutkan visi-misi Presiden yang berwujud RPJMN 2009-2014 hanya menempatkan pangan sebagai prioritas nomor 5.

"Akibatnya, memaksa eksekutif dan legislatif hanya bisa memberikan budget sekitar 6%-7% dari total APBN," ujar dia.

Tejo menjelaskan, alokasi anggaran tersebut sangat jauh dari apa yang disarankan Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyatakan bahwa negara hendaknya menyisihkan 20% anggarannya untuk memenuhi hak atas pangan rakyatnya di tengah situasi pangan global yang bergejolak.
Prioritas rendah ini, aku dia, juga mengakibatkan lemahnya implementasi kebijakan pangan di lapangan.

"Perlindungan terhadap produsen pangan skala kecil yang meliputi lahan, sarana, prasarana serta tata niaganya sangat sedikit upayanya," ujar dia.

Tidak hanya dari sisi produsen saja, dari sisi konsumen juga tidak dibangun upaya yang sistematis dan serius sehingga mereka menjadi pelindung pertanian.

"Alih-alih membangun kedaulatan pangan, kebijakan pemerintahan SBY malah mengandalkan pangan impor dengan membuka kran impor sebesar-besarnya. Semestinya semua harus berbasis pada lokalitas dan produsen pangan skala kecil kita," ujar Tejo.

Di tempat yang sama, Koordinator Pokja Perikanan Abdul Halim menjelaskan sektor perikanan jiga tidak dianggap sebagai sumber produk pangan strategis, melainkan hanya difokuskan pada peningkatan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Alih-alih masyarakat Indonesia mendapatkan sumber protein bermutu dari lokal, justru malah dipaksa menjadi penonton karena hasil tangkapan diekspor," ujar Abdul.

Ia mengatakan kebijakan tersebut menggerus bahan baku ikan yang pada akhirnya memaksa perusahaan dan konsumen domestik untuk bergantung pada produk perikanan impor.

"Padahal jelas dalam UU nomor 45 tahun 2009 mengamanatkan untuk mengutamakan pasokan dalam negeri. Kebijakan seperti ini mustahil bisa mensejahterahkan nelayan," ucap Abdul.

Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Neraca Perdagangan Maret Diperkirakan Surplus

Angka surplus yang dihasilkan tidak sebesar bulan Februari.

EKONOMI | 29 April 2014

Wapres: SDM Jadi Penentu Kualitas Infrastruktur Nasional

Ada 3 alur pengembangan infrastruktur yang harus diterapkan di Indonesia.

EKONOMI | 29 April 2014

Toyota Targetkan Kenaikan Ekspor 30 Persen

Kami optimistis bisa meningkat sekitar 30 persen. Saat ini produk Toyota sudah diekspor ke banyak negara.

EKONOMI | 29 April 2014

KKKS Bisa Perpanjang Kontrak 15 Tahun Sebelum Masa Berlaku Habis

Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri ESDM tersebut akan memuat prosedur, mekanisme dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perpanjangan kontrak.

EKONOMI | 29 April 2014

Kuartal I, Laba BNI Tumbuh 15,6%

Hingga kuartal pertama tahun ini, BNI telah menyalurkan kredit sebesar Rp 247,12 triliun, atau tumbuh 23,3 persen.

EKONOMI | 29 April 2014

Riset: Sepertiga Masyarakat Perkotaan Miliki Pekerjaan Sampingan di 2016

Rata-rata total pendapatan SES A yang memiliki pekerjaan sampingan meningkat dari Rp 8 juta menjadi Rp 11,8 juta, naik 48 persen dari pendapatan utama.

EKONOMI | 29 April 2014

S&P: Sovereign Rating Indonesia BB+

Kebijakan ekonomi Indonesia yang berkesinambungan akan tetap terjaga pascapemilihan presiden pada bulan Juli 2014.

EKONOMI | 29 April 2014

52% Kredit Dikuasai Bank Asing

Kondisi perbankan nasional masih lemah, baik dari sisi aset dan modal.

EKONOMI | 29 April 2014

Allianz Indonesia Bukukan Premi Rp 9,07 Triliun

Dari total pendapatan premi bruto gabungan tersebut, bisnis asuransi jiwa dan kesehatan tumbuh moderat 1,3 persen.

EKONOMI | 29 April 2014

Wapres: Infrastruktur Kendala Utama Pembangunan Indonesia

Jika institusi ekonomi, politik dan hukum diisi oleh orang-orang yang berkualitas, maka pengelolaan negara menjadi baik dan bisa bersaing di tingkat global.

EKONOMI | 29 April 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS