Indef Nilai Impor Bawang Putih Tidak Efektif
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Indef Nilai Impor Bawang Putih Tidak Efektif

Minggu, 31 Maret 2019 | 16:12 WIB
Oleh : Ridho Syukro / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan menugaskan Bulog untuk mengimpor bawang putih untuk menstabilkan harga komoditas dinilai tidak efektif. Keputusan tersebut, berpotensi menimbulkan moral hazard.

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan permasalahan bawang putih sudah menjadi masalah klasik yang tidak selesai-selesai karena persoalan data. Seharusnya, jika pemerintah memang mengetahui tiap tahunnya ada permasalahan kekurangan stok, keputusan impor sebaiknya dilakukan sebelum harga naik.

"Percuma kalau sekarang. Kalau memang mau ada penugasan ya harusnya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Kan impor bawang putih ini prosesnya nggak cuma seminggu dua minggu impornya," ujar Enny dalam siaran persnya yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Enny mempertanyakan keputusan pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor bawang putih. Pasalnya, jika memang ada penugasan maka seharusnya dibiayai oleh APBN karena memang bertujuan sebagai buffer stock. Namun, ini tidak dapat terjadi dengan status Bulog sebagai BUMN.

Pada akhirnya, penugasan impor kepada Bulog sifatnya juga mengarah komersialisasi. Potensi terjadinya moral hazard pun bisa semakin besar terjadi.

Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menyarankan, pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Kementerian Perdagangan (Kemdag) tidak memuluskan izin impor penugasan Bulog. Khawatirnya, kebijakan itu berdampak pada pencalonan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Menurut Igor, permintaaan impor itu bisa membuat elektabilitas Jokowi stagnan. "Belakangan banyak kebijakan yang tak sesuai. Salah satunya, penunjukan impor bawang putih ini," ujar Igor.

Pengamat politik, Hendri Satrio, menilai, langkah pemerintah memerintahkan Bulog untuk impor 100.000 ton bawang putih adalah untuk menjaga kestabilan harga. Namun, izin impor ini di sisi lain bisa mencederai janji politik.

Hendri mengakui, impor ini memang akan berdampak negatif terutama bagi petani bawang putih yang tidak lama menikmati tingginya harga bawang.

Menurutnya, impor bawang sebenarnya secara tujuan ekonomi tidak masalah. Namun karena tidak diantisipasi dari awal, sehingga dibutuhkan impor bawang dalam jumlah yang banyak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan, impor bawang putih belum dilakukan. Pengeluaran izin impornya belum dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menko Darmin mengaku sudah berkoordinasi dengan Kemendag untuk segera mengeluarkan izin tersebut.

"Sudah saya tanya, tapi ya belum juga (dikeluarkan izinnya),” kata Darmin.

Darmin menjelaskan, izin impor bawang putih harusnya sudah dikeluarkan Kemdag sejak sepekan lalu. Namun hingga kini, izin impor tersebut belum kunjung keluar. Di sisi lain, masyarakat Indonesia akan menghadapi momentum bulan Ramadan yang diprediksikan meningkatkan kebutuhan bawang putih.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

UKM Sulit Masuk Pasar Global Karena Tidak Ada Jaringan Internasional

UKM sulit tembus pasar internasional kerena tak miliki jaringan.

EKONOMI | 31 Maret 2019

Seminar Bilateral Pertama antara BPK dengan Office of the Auditor General of Pakistan

Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama bilateral pertama dibawah Nota Kesepahaman dan Action Plan yang ditandatangani di Jakarta pada 26 Maret 2018.

EKONOMI | 31 Maret 2019

Anggota II BPK Berbagi Mengenai Pendekatan Audit SDGs pada APFSD 2019

BPK membagikan pengalaman audit SDGs kepada SAI dari Asia Pacific yang hadir pada side event ini.

EKONOMI | 31 Maret 2019

Jasa Marga Operasikan Ramp 103 Jalan Tol Surabaya-Mojokerto

Jalan Tol Mojekerja - Subarabaya mulai beroperasi.

EKONOMI | 31 Maret 2019

Ditopang Pendapatan, Laba Kobexindo Melesat 104%

Penjualan unit alat berat selaku backbone utama pendapatan perseroan membukukan pertumbuhan 24,39 persen.

EKONOMI | 31 Maret 2019

Amartha Berhasil Menjaga Kredit Macet Tetap Rendah

Persentase pembayaran pinjaman tepat waktu (on time repayment)di Amartha sangat tinggi, mencapai 97,5 persen per akhir Maret 2019.

EKONOMI | 30 Maret 2019

Gerai Baru Kimia Farma Usung Konsep Health & Beauty

Kimia Farma menghadirkan outlet ritel kecantikan dan kesehatan bernama Kimia Farma Health & Beauty.

EKONOMI | 30 Maret 2019

Asia Pacific Rayon Perkenalkan Serat Viscose-Rayon

Saat ini APR telah mengoperasikan pabriknya yang berlokasi di Riau dengan nilai Rp 10,9 triliun.

EKONOMI | 30 Maret 2019

APR Pamerkan Viscose-Rayon Berkelanjutan di Indo Intertex 2019

Nilai ekspor tekstil Indonesia dapat mencapai Rp 444 triliun pada tahun 2025.

EKONOMI | 30 Maret 2019

Luhut Pastikan Harmonisasi Regulasi Rampung 6 Bulan

Masuknya investasi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

EKONOMI | 30 Maret 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS