Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Nikel
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Nikel

Kamis, 14 November 2019 | 20:11 WIB
Oleh : Rangga Prakoso / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta segera memperbaiki tata niaga nikel agar lebih menguntungkan bagi penambang nikel nasional. Hal ini seiring dengan laporan dari pelaku usaha mengenai harga beli nikel yang tidak mengikuti ketentuan dari pemerintah terkait Harga Patokan Mineral (HPM).

Baca Juga: Pemerintah Tak Akan Larang Ekspor Nikel

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, tata niaga yang dimaksud mengenai transaksi nikel antara penambang dan smelter. Menurutnya, diduga ada praktik tidak sehat dan harus segera diselesaikan.

"Saya usul agar Komisi VI segera memanggil menteri terkait agar mengatur tata niaga yang berpihak kepada merah putih, bukan ke smelter-smelter,” kata Andre di Jakarta, Kamis (13/11/2019).

Andre menuturkan, praktik tidak sehat itu diduga melibatkan perusahaan surveyor yang bertugas menilai tingkat kadar nikel. Dari laporan yang diterimanya, surveyor tersebut bukan perusahaan yang telah ditunjuk pemerintah.

"Logikanya ada harga patokan, tapi smelter begitu percaya diri berani menekan pengusaha lokal. Berarti ada kekuatan dibelakangnya, kami akan investigasi, kalau perlu buat panja," tegasnya.

Di awal 2020 mendatang bijih nikel dilarang ekspor. Artiannya hanya terserap di dalam negeri. Namun sayang, menjelang batas waktu ekspor itu tata niaga dalam negeri belum menguntungkan pelaku tambang. Keluhan tata niaga nikel disampaikan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

Bahkan, disebutkan adanya dugaan kartel yang membuat harga jual beli nikel rendah. Dugaan itu telah dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak tiga bulan lalu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Delapan Investor Tertarik Suntik Jiwasraya Putra

Kementerian BUMN menegaskan akan berupaya menyehatkan kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui anak usahanya yaitu PT Jiwasraya Putra.

EKONOMI | 14 November 2019

Kuartal III, Bank BTN Cetak Laba Bersih Rp 801 Miliar

Secara rasio, CKPN BTN naik ke level 52,67% pada September 2019 dari 38,58% di bulan yang sama tahun lalu.

EKONOMI | 14 November 2019

Semangat Pemerintah Wujudkan Rumah Layak Huni Berkualitas

Pemerintah kini mendorong kelancaran penyaluran bantuan pembiayaan perumahan agar terwujudnya rumah layak huni yang berkualitas.

NASIONAL | 14 November 2019

Bank Muamalat Luncurkan Aplikasi DIN

Akuisisi nasabah baru akan meningkat dan pemasukan dari fee based income semakin bertambah.

EKONOMI | 14 November 2019

Luar Biasa, Laba Bersih Tugu Insurance Naik 174% di Triwulan III

Tugu Insurance berhasil meraih kenaikan laba bersih sebesar 174% di Triwulan III 2019. Pencapaian ini dijadikan sebagai motivasi agar selangkah lebih depan.

EKONOMI | 14 November 2019

Mbizmarket Beri Solusi Total E-Procurement Bagi UMKM

sudah ada lebih dari 1.000 perusahaan yang terdaftar di Mbizmarket.

EKONOMI | 14 November 2019

Royal Resort Residences Genjot Pembangunan Fasilitas

Hingga saat ini, pembangunan fasilitas di perumahan Royal Resort Residences mencapai 90 persen.

EKONOMI | 14 November 2019

Bayar Listrik Semakin Mudah di Cermati.com

Membayar tagihan listrik pascabayar kini semakin mudah dengan adanya situs cermati.com

EKONOMI | 14 November 2019

OVO Terus Berinovasi Tingkatkan Pangsa Pasar

OVO sebagai perusahaan keuangan digital memiliki roadmap yang jelas untuk menuju profitabilitas.

EKONOMI | 14 November 2019

Rupiah Ditutup Melemah Tipis di Rp 14.087,5

Rupiah berada di level Rp 14.087,5 per dolar AS atau terdepresiasi 9 poin (0,06 persen).

EKONOMI | 14 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS