Omnibus Law, APBMI Jatim Tolak Penghapusan Izin Khusus
INDEX

BISNIS-27 426.538 (10.37)   |   COMPOSITE 4842.76 (96.29)   |   DBX 923.5 (6.4)   |   I-GRADE 127.867 (3.22)   |   IDX30 404.318 (10.19)   |   IDX80 105.647 (2.68)   |   IDXBUMN20 263.312 (9.58)   |   IDXG30 113.239 (2.42)   |   IDXHIDIV20 361.834 (8.52)   |   IDXQ30 118.461 (2.81)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.3)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.9)   |   IDXV30 99.778 (2.87)   |   INFOBANK15 760.318 (24.85)   |   Investor33 353.585 (9.39)   |   ISSI 142.238 (2.34)   |   JII 514.346 (8.62)   |   JII70 174.038 (3.54)   |   KOMPAS100 945.162 (24.13)   |   LQ45 740.002 (18.81)   |   MBX 1338.07 (29.17)   |   MNC36 264.409 (6.61)   |   PEFINDO25 251.635 (8.6)   |   SMInfra18 228.656 (4.52)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.21)   |  

Omnibus Law, APBMI Jatim Tolak Penghapusan Izin Khusus

Jumat, 28 Februari 2020 | 20:34 WIB
Oleh : Amrozi Amenan / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan bongkar muat (PBM) di Jawa Timur yang bernaung dalam organisasi DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur menyatakan keberatannya dan menolak rencana perubahan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di dalam RUU Omnibus Law, karena dinilai akan mengancam keberadaan mereka.

Baca: APBMI Keluhkan Monopoli Bongkar Muat Pelabuhan

"Kami keberatan dan menolak ada pasal yang melindungi keberadaan kami di seluruh pelabuhan di Indonesia yang akan dihapuskan dan itu akan mengancam keberadaan kami. Anehnya, untuk rencana penghapusan pasal itu kami sama sekali tidak dilibatkan," kata Ketua Umum DPW APBMI Jatim,Kody Lamahayu Fredy, di Surabaya, Jumat (28/2/2020).

Kody menyatakan keberadaan PBM anggota APBMI adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mandiri dan sudah eksis sejak 1988 dan tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, APBMI DPW Jatim akan segera melayangkan surat keberatan kepada pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) dan meminta dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law.

"Apabila kami mau dimatikan dan keberataan kami ini tidak ditanggapi, kami pasti akan unjuk rasa, kami akan datang ke DPR dan kami akan membawa semua karyawan dan keluarga kami ke Jakarta dari seluruh penjuru Indonesia," kata Kody.

Sementara Sekretaris DPW APBMI Jatim, Endang Miyansih, menambahkan, pasal yang akan dihilangan itu adalah pasal 91. Di dalam pasal tersebut, setiap pekerjaan bongkar muat atau pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan kepelabuhanan harus memiliki izin khusus.

Baca: Arus Peti Kemas Transhipment di Tanjung Perak Melonjak

"Nah, kemudian soal izin di pasal itu menjadi hilang sehingga BUP-BUP bisa mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada di pelabuhan tanpa harus mengurus izin masing-masing," jelas Endang.

Endang melanjutkan, jika pasal 91 yang melindungi keberadaan anggota APBMI itu dihilangkan dan mereka tidak diajak berdiskusi, maka keberadaan mereka juga akan terancam hilang.

"Itu yang kami persoalkan. Kenapa dalam pembahasan RUU Omnibus Law ini kami tidak diajak berdiskusi, padahal dulu waktu pembahasan RUU Pelayaran kita diajak," tegas Endang.

"Kalau tanpa izin khusus, nanti sopir aja bisa melakukan bongkar muat dong. Semua boleh melakukan seluruh kegiatan yang ada di pelabuhan. Harusnya izin khusus itu tetap ada," timpal Kody.

Menurut Kody, anggota APBMI di Jatim sebanyak 145 PBM. Saat ini dengan tergerusnya pekerjaaan mereka karena sebagian besar pekerjaan mereka sudah diambil oleh BUP, saat ini yang aktif beroperasi tinggal 50 PBM, sebanyak 45 PBM bersiap-siap untuk bangkrut.

"Kalau pasal yang menaungi kami ini dihapus dan pekerjaaan kami juga habis, maka habis pula PBM yang tersisa sekarang. Karena itu kami minta kami dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law yang menyangkut kepentingan kami ini,” pungkas Kody.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DPR Apresiasi Kinerja BLK Padang

DPR puji kinerja BLK Padang

EKONOMI | 28 Februari 2020

Bank BJB Bukukan Kenaikan Laba Jadi Rp1,56 Triliun

Sektor kredit yang menjadi ujung tombak utama perseroan dalam mendongkrak pendapatan tumbuh 8,7 persen y-o-y menjadi Rp 81,9 triliun.

EKONOMI | 28 Februari 2020

Potensi Dampak Virus Corona di Indonesia Menurut Grant Thornton

Pariwisata diperkirakan akan menjadi sektor yang paling berdampak akan merebaknya wabah virus corona ini.

EKONOMI | 28 Februari 2020

APBI Minta Aturan Angkutan Ekspor Ditinjau Ulang

APBI menilai, aturan tentang penggunaan kapal nasional mengancam ekspor batu bara.

EKONOMI | 28 Februari 2020

KAI Dukung Pembatasan Truk Kelebihan Muatan

Saat ini, KAI menjalankan 258 KA barang perhari dengan 75 relasi di Jawa dan Sumatera.

EKONOMI | 28 Februari 2020

IHSG Melemah, 3 Saham Top Cap Ini Justru Menguat

IHSG melemah 1,5 persen pada penutupan perdagangan hari ini. Sebanyak enam saham top 10 cap mencatat koreksi, sementara tiga perusahaan menguat.

EKONOMI | 28 Februari 2020

Rupiah Ditutup Susut 292 Poin ke Rp 14.317 Per Dolar AS

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.060- Rp 14.317 per dolar AS.

EKONOMI | 28 Februari 2020

Sempat Sentuh 5.288, IHSG Ditutup Turun 1,49% ke 5.452

IHSG sempat mencapai rekor tertinggi di 5.456 dan terendah 5.288.

EKONOMI | 28 Februari 2020

Pimpin Ratas, Jokowi Tekankan Pentingnya Pembangunan Data Center

Jokowi menekankan pentingnya pembangunan data center di Indonesia karena perusahaan rintisan lokal masih gunakan pusat data di luar negeri.

EKONOMI | 28 Februari 2020

Akibat Virus Corona, Ongkos Produksi Industri Tekstil Membengkak

Penyebaran virus corona berdampak pada naiknya ongkos produksi industri tekstil dan produk tekstil karena bahan baku dan suku cadang berasal dari Tiongkok.

EKONOMI | 28 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS