IA-CEPA Resmi Berlaku, Indonesia Untung atau Rugi?
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

IA-CEPA Resmi Berlaku, Indonesia Untung atau Rugi?

Minggu, 5 Juli 2020 | 16:15 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perjanjian dagang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang berlaku mulai 5 Juli 2020 dinilai membuka peluang ekspor Indonesia ke Australia menjadi lebih besar. Di sisi lain, ada juga ancaman produk-produk dari Australia bisa semakin membanjiri Indonesia.

Baca Juga: Kesepakatan Dagang RI-Australia Dorong Investasi

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai, IA-CEPA layaknya dua mata pisau yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Agar bisa menjadi peluang, kuncinya adalah dengan meningkatkan daya saing produk yang akan diekspor, mengingat Australia juga membuat kesepakan serupa dengan negara-negara lainnya.

"Yang namanya perjanjian perdagangan atau kerja sama ekonomi internasional, apapun itu bentuknya, kuncinya kita harus mematangkan daya saing produk. Adanya IA-CEPA ini membebaskan tarif sekitar 7.000 produk Indonesia yang masuk ke Australia, sehingga ini memudahkan produk kita masuk pasar Australia. Tetapi kan Australia ini tidak hanya kerja sama dengan Indonesia, juga dengan negara-negara lain. Jadi percuma saja kalau tarif masuknya dikurangi atau dihilangkan, tetapi produk kita tidak bisa bersaing dan tidak dipilih oleh penduduk Australia,” kata Ahmad Heri Firdaus kepada Beritasatu.com, Minggu (5/7/2020).

Heri menilai, Indonesia perlu membangun market intelligent yang lebih dalam untuk mengidentifikasi kebutuhan produk, identifikasi selera konsumen, hambatan perdagangan, hingga jaringan distribusi dan logistik. "Intinya kita harus bisa membaca kondisi pasar di sana. Tren-nya lagi suka apa, konsumsi apa, lalu bisa tidak kita memenuhinya," kata Heri.

Selain melihat Australia sebagai pasar yang bisa dijajaki, Heri menambahkan, Indonesia juga harus bisa melihat hubungan dagang Australia dengan negara-negara lainnya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara mitra Australia di dalam memproduksi barang-barang Industrinya. Misalnya dengan mengekspor bahan baku industri.

Baca Juga: Industri Manufaktur Jadi Sektor Andalan

"Kita juga perlu melihat selama ini Australia impor dari mana saja, misalkan impor crude palm oil (CPO) dari Malaysia. Kalau kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih memberikan daya tarik, pasti mereka akan memilih kita,” kata Heri.

Dari data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor non migas dari Indonesia ke Australia selama periode Januari-Mei 2020 sebesar US$ 915 juta, sedangkan impor non-migas dari Australia ke Indonesia sebesar US$ 1,6 miliar. Dengan adanya IA-CEPA, Heri berharap defisit perdagan ini tidak semakin melebar.

"Dengan adanya IA-CEPA, ini kan dikhawatirkan membanjir (produk impor). Apalagi neraca perdagangan kita dengan Australia sudah defisit. Harapannya kan ini bisa memiminalisir defisit tersebut, atau bahkan bisa surplus. Sehingga perlu ada strategi bertahan dengan melakukan pengendalian impor melalui non-tarif measures, tetapi secara bijaksana,” kata Heri.

Beberapa aturan non-tariff measures (NTMs) yang bisa dibuat misalnya terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk yang masuk Indonesia, hingga kewajiban menggunakan distributor Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Apresiasi Dukungan Partai Buruh Australia

"Buatlah NTMs yang tidak diskriminatif. Misalnya aturan halal, label harus berbahasa Indonesia, kemudian harus membangun kantor cabang di sini atau memakai distributor Indonesia, supaya kita juga dapat keuntungan dari kegiatan impor Australia,” kata Heri.

Berdasarkan data World Trade Organization (WTO), jumlah NTMs Indonesia baru sebanyak 272, sementara Australia ada 789. Masih sedikitnya NTMs Indonesia ini, juga dilihat Heri sebagai ancaman.

"Sekarang ini tren-nya aturan tarif makin berkurang, tetapi di sisi lain yang non-tarif makin meningkat, jadi setiap negara berusaha melindugi masing-masing negaranya untuk bisa mengendalikan serbuan impor dari negara lain. Indonesia juga perlu memikirkan aturan-aturan non-tarif ini untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri, tetapi juga tidak diskriminatif,” kata Heri.

Bila hal-hal yang menghambat kinerja perdangan Indonesia dengan Australia tersebut tidak dibenahi, adanya IA-CEPA dikhawatirkan justru akan merugikan Indonesia dan malah menguntungkan Australia.

Baca Juga: IA-CEPA Perkuat Ekonomi RI-Australia

"Kalau hanya business as usual, kita lihat saja trennya sekarang ini kita sudah defisit dengan Australia. Kalau tidak ada pembenahan dari hulu ke hilir, ya akan tetap defisit. Tetapi kalau kita pakai skenario akselerasi, harapannya setahap demi tahap kita bisa mengurangi defisit dan bisa surplus,” kata Heri.

Masih kecilnya NTMs Indonesia ini juga disoroti ekonom Indef lainnya, Bhima Yudhistira. Dikhawatirkan hal ini akan membuat perdagangan antara Indonesia dan Australia menjadi tidak seimbang, apalagi NTMs Australia 2,5 kali lebih banyak.

"Kalau NTMs Indonesia kecil, sementara negara yang diajak kerja sama jauh lebih besar, apakah ada perimbangan perdagangan juga? Karena posisi Indonesia nantinya bisa dihambat dengan berbagai regulasi-regulasi lain,” kata Bhima.

Sebelum adanya IA-CEPA, lanjut Bhima, Australia sangat fokus melakukan ekspor ke Indonesia untuk produk-produk pertanian dan peternakan. Sementara ekspor Indonesia ke Australia tidak terlalu fokus pada komoditi tertentu. Mayoritasnya adalah ekspor produk furnitur, kertas, sepatu dan apparel.

Baca Juga: Australia Apresiasi Jokowi Bantu Tangani Karhutla

"Kalau dilihat dari sini, ketika IA-CEPA kemudian diberlakukan, sepertinya winner dan sangat spesifik ke sektor pertanian adalah Australia. Sementara, produk pertanian Indonesia sepertinya belum memiliki daya saing untuk masuk ke Australia," tegas Bhima.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bukopin Siapkan Program bagi Nasabah Prioritas

Program ini bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah loyal, khususnya Bukopin Prioritas.

EKONOMI | 5 Juli 2020

Gelar Groundbreaking, Kyo Society Mulai Pemasaran Tahap Kedua

Serah terima unit Kyo Society direncanakan mulai akhir 2023 seiring jadwal penyelesaian pembangunan fisik apartemen.

EKONOMI | 5 Juli 2020

HUT BNI, Pegawai dan Serikat Pekerja Bagikan 146.000 Paket Sembako

Pegawai BNI menyalurkan bantuan pangan bagi 146.000 warga terdampak Covid-19 di 17 wilayah operasi BNI. Ini merupakan rangkaian dari HUT ke-74 BNI.

EKONOMI | 5 Juli 2020

BMW Tingkatkan Kapasitas Pabrik Mobil Listrik di Jerman

Jumlah karyawan juga akan bertambah.

DUNIA | 5 Juli 2020

Pelaku Pariwisata Bisa Manfaatkan Insentif Pemulihan Ekonomi

Subsidi PPh 21, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen.

NASIONAL | 5 Juli 2020

Percepat Program Sejuta Rumah, Kempupera Bentuk Balai Penyedia Perumahan

Tujuannya mempermudah koordinasi pusat dengan pemda guna mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR).

EKONOMI | 5 Juli 2020

Bedah Rumah di Jabar, Kempupera Alokasikan Rp 243 Miliar

Pelaksanaan Program BSPS di Jawa Barat, dilaksanakan dalam dua tahap.

EKONOMI | 5 Juli 2020

20 Pekerja Swalayan Mitra 10 Bogor Positif Covid-19

Bertambah 5 kasus dari klaster Mitra 10

MEGAPOLITAN | 5 Juli 2020

Tanrise Property Mulai Bangun Apartemen Kyo Society

Apartamen dibangun di atas lahan seluas 3.000 m2 dan diperkirakan menghabiskan dana Rp 500 miliar untuk 729 unit.

EKONOMI | 5 Juli 2020

RUU Cipta Kerja, Momentum Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan

Bahas RUU Cipta Kerja momentum reformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

EKONOMI | 5 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS