Pengusaha di Jatim Keberatan dengan Perda Wajib Rapid Test
INDEX

BISNIS-27 426.538 (5.61)   |   COMPOSITE 4842.76 (54.96)   |   DBX 923.5 (5.37)   |   I-GRADE 127.867 (1.68)   |   IDX30 404.318 (5.75)   |   IDX80 105.647 (1.51)   |   IDXBUMN20 263.312 (5.8)   |   IDXG30 113.239 (1.52)   |   IDXHIDIV20 361.834 (4.64)   |   IDXQ30 118.461 (1.6)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.07)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (2.91)   |   IDXV30 99.778 (1.6)   |   INFOBANK15 760.318 (13.68)   |   Investor33 353.585 (5.25)   |   ISSI 142.238 (1.32)   |   JII 514.346 (4.67)   |   JII70 174.038 (2.04)   |   KOMPAS100 945.162 (13.68)   |   LQ45 740.002 (10.15)   |   MBX 1338.07 (16.63)   |   MNC36 264.409 (3.62)   |   PEFINDO25 251.635 (4.64)   |   SMInfra18 228.656 (2.51)   |   SRI-KEHATI 297.818 (4.52)   |  

Pengusaha di Jatim Keberatan dengan Perda Wajib Rapid Test

Jumat, 10 Juli 2020 | 00:17 WIB
Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha Surabaya (Forkas) Jatim menilai, peraturan pemerintah daerah (perda) yang mewajibkan industri untuk melakukan rapid test bagi karyawannya secara mandiri sangat membebani mereka, sehingga perlu ditinjau ulang.

Baca Juga: Subsidi Rapid Test Pesantren Dikabulkan Pemerintah

Ketua Umum Forkas Jatim, Nur Cahyudi mengatakan, kewajiban rapid test untuk memulai kembali kegiatan industri merupakan hal yang wajar di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi, pemerintah juga mendorong ekonomi untuk tetap bergerak.

"Seharusnya rapid test ini jangan dibebankan ke pengusaha. Karena Covid-19 ini adalah musibah nasional, negara harus hadir," kata Nur Cahyudi disela kegiatan penyerahan donasi Forkas kepada Kodam V/Brawijaya di ruang Hayam Wuruk, Makodam V Brawijaya, yang dihadiri Panglima Kodam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, Ketua Pembina Forkas Jatim, Alim Markus dan pengurus Forkas, Kamis (9/7/2020).

Menurut Nur Cahyudi, kewajiban melakukan rapid test secara mandiri kepada pengusaha cukup membebani pengusaha karena saat ini dunia usaha juga kondisinya belum pulih setelah sebelumnya saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hanya 14 sektor saja yang boleh operasional. Sementara memasuki new normal, semua sektor sudah boleh mulai operasional kembali, namun masih secara terbatas.

"Sebelumnya, tidak operasional karena PSBB I, II, dan III. Kemudian operasional, dengan produksi hanya bisa 50 persen, sementara biaya-biaya operasional masih tetap, termasuk harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat, tentunya revenue pengusaha tetap turun," jelas Nur Cahyudi.

Baca Juga: Kawasan Industri Terapkan Protokol Kesehatan

Diakui Nur Cahyudi, beberapa pemerintah daerah di Jatim memang sebelumnya membuat aturan kewajiban rapid test bagi perusahaan sebelum kembali operasional. Namun masih bisa dikomunikasikan, sehingga langkah itu masih mendapat dukungan pemerintah daerah untuk perusahaan yang keberatan.

"Karena pemerintah sudah alokasikan anggaran lebih dari Rp 75 triliun untuk Covid-19 ini. Jadi biaya rapid test dari industri juga harus ditanggung. Kalaupun tidak, harga juga harus dikurangi secara rendah, agar tidak memberatkan," katanya.

Adapun terkait penyaluran donasi Forkas kepada Kodam V Brawijaya, Nur Cahyudi menjelaskan, donasi berupa beberapa Alat Pelindung Diri (APD) yaitu 10.000 masker medis, 12.000 masker non-medis, 50.000 vitamin C, 500 pasang sepatu bot, 1.500 enzim dan 25 set disposable bed.

"Donasi Forkas ini merupakan tahap kelima. Tahap pertama berupa sembako ke masyarakat umum, tahap kedua ke Polres Sidoarjo, tahap ketiga ke Polres Mojokerto, dan tahap 4 ke Polda Jatim. Sekarang, tahap kelima giliran ke Kodam V Brawijaya," jelas Nur Cahyudi.

Baca Juga: Kemristek Targetkan Produksi 400.000 Rapid Test

Nur Cahyadi menambahkan, donasi ini siap dilakukan bertahap dengan target bisa mencapai 10 tahap. Harapannya, donasi ini menjadi bagian dari kontribusi para pengusaha melalui Forkas Jatim dalam hal mendukung upaya pemutusan penyebaran Covid-19 di Jatim.

Sementara itu, Panglima Kodam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, mengapresiasi bantuan tersebut dan akan disalurkan ke jajaran anggota yang ada di lapangan.

"Jajaran anggota Kodam V Brawijaya selama pandemi Covid-19 juga menjadi garda depan di masyarakat. Dengan adanya donasi bantuan dari Forkas ini akan menjadi amunisi tambahan untuk kesehatan dan keamanan Babinsa di lapangan di tengah pandemi Covid-19 ini,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

BCA Salurkan Bantuan APD Senilai Rp 85 Juta ke RS Unair

APD yang disalurkan BCA berupa 400 masker N95, 245 coverall, dan 150 baju scrub.

EKONOMI | 10 Juli 2020

Presiden Tinjau Lahan Food Estate di Kalteng

Jokowi pantau lokasi lumbung pangan di Kalteng.

EKONOMI | 9 Juli 2020

Kemparekraf Siapkan Bantuan Rp 24 Miliar Dukung UMKM

Pemerintah menyiapkan dana bantuan Rp 24 miliar untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

EKONOMI | 9 Juli 2020

Bank Jago Siap Melayani Ekosistem Digital

PT Bank Jago Tbk (Bank Jago) menyelenggarakan Public Expose Insidentil secara virtual.

EKONOMI | 9 Juli 2020

Pengamat: UU Cipta Kerja Ciptakan Lapangan Kerja di Daerah

UU Cipta Kerja ciptakan lapangan kerja di daerah.

EKONOMI | 9 Juli 2020

Dirut BRI Raih Penghargaan pada "Anugerah BUMN 2020"

Bank BRI dinilai layak menerima penghargaan sebagai BUMN terbaik.

EKONOMI | 9 Juli 2020

Titipbeliin.com Jadi Solusi Belanja Produk Luar Negeri

Titipbeliin.com bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin berbelanja produk luar negeri.

EKONOMI | 9 Juli 2020

Bedah Rumah di Kota Bogor, Kempupera Alokasikan Rp 25,9 Miliar

Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi Program BSPS sebanyak 8.928 unit.

EKONOMI | 9 Juli 2020

Para Kreditur KSP Indosurya Lakukan Proses Voting

Debitur KSP Indosurya tidak menginginkan ada perpanjangan dan akan diselesaikan dalam proses PKPU sementara paling lama 45 hari.

EKONOMI | 9 Juli 2020

Apersi Minta Tapera Bisa Digunakan oleh Pekerja Swasta

BP Tapera memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut bergabung paling lambat 7 tahun setelah regulasi ditetapkan.

EKONOMI | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS