Strategi BKPM Menggaet Investasi di Tengah Pandemi
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Strategi BKPM Menggaet Investasi di Tengah Pandemi

Kamis, 6 Agustus 2020 | 17:29 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mencapai target investasi pada 2020 sebesar Rp 817,2 triliun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengoptimalkan investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebab di tengah kondisi pandemi virus corona atau Covid-19, penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) tidak bisa terlalu diharapkan. Bank Dunia juga mencatat, di masa pandemi ini hampir semua negara mengalami penurunan FDI sekitar 30 persen hingga 40 persen.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan, realisasi investasi pada triwulan II 2020 memang mengalami tekanan yang cukup berat. Jumlahnya mencapai Rp 191,9 triliun atau turun 4,3 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan, bila dibandingkan dengan triwulan I 2020, penurunannya mencapai 8,9 persen.

Sementara itu, bila ditotal sepanjang semester I 2020, realisasi investasi sudah mencapai Rp 402,6 triliun atau naik tipis 1,8 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bila dirinci, nilai investasi selama semester I 2020 untuk PMDN sebesar Rp 207 triliun (51,4 persen), dan PMA sebesar Rp 195,6 triliun (48,6 persen). Adapun realisasi investasi di semester I 2020 ini sudah mencapai 49,3 persen dari target investasi di 2020.

"Apakah target investasi ini bisa tercapai? Saya mengatakan Insyaallah bisa," kata Bahlil Lahadalia dalam acara Zooming with Primus yang mengangkat tema 'Strategi Menarik Investasi' yang disiarkan langsung di Beritasatu TV, Kamis (6/8/2020).

Diskusi yang dipandu oleh Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holding (BSMH) Primus Dorimulu ini juga menghadirkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani, serta Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming.

Bahlil melanjutkan, ada beberapa langkah penting yang dilakukan BKPM untuk menggaet investasi. Pertama, membangun kesepahaman bahwa investasi tidak mutlak dan tidak hanya FDI. Dalam kondisi pandemi Covid-19, PMDN justru yang akan lebih didorong.

"Orang selalu mengatakan bahwa investasi itu harus asing yang masuk ke negara kita. Saya ingin menyampaikan bahwa di saat kondisi global yang tidak menentu, hampir semua lembaga membuat rilis bahwa FDI menurun. Maka Indonesia juga tidak boleh hanya memegang pada FDI. Adapun yang kita lakukan sekarang adalah mendorong PMDN. Kita dorong sektor-sektor UMKM, karena bagi saya UMKM itu juga investor. Sekalipun cuma Rp 10 juta atau Rp 15 juta, ini lebih real akan menciptakan lapangan kerja," terang Bahlil.

Untuk mengoptimalkan PMDN, lanjut Bahlil, BKPM akan langsung mendatangi setiap perusahaan yang memiliki potensi untuk melakukan ekspansi usaha, atau investasinya terhambat, kemudian BKPM mendorong untuk melakukan percepatan. "Dalam konteks ini, BKPM betul-betul memfasilitasi agar mereka bisa bekerja mencapai target perusahan mereka, terutama dalam hal perizinan," tegasnya.

Strategi kedua, menuntaskan investasi yang sebelum dirinya bergabung di BKPM tidak jalan atau mangkrak dengan total Rp 708 triliun. Bahlil menyebut tiga penyebab investasi tersebut bisa mangkrak, yaitu arogansi sektoral, ada aturan yang tumpang tindih, dan permasalahan di lapangan terkait dengan lahan. BKPM saat ini telah berhasil mengeksekusi investasi mangkrak tersebut hingga 58 persen atau senilai Rp 410 triliun dari total Rp 708 triliun.

Omnibus Law Cipta Kerja

Menurut Bahlil, strategi selanjutnya dilakukan melalui omnibus law Cipta Kerja. Sebab, menurutnya, permasalahan krisis dan juga ketenagakerjaan akan bisa diperbaiki apabila tata kelola sistem investasi dibenahi menjadi lebih baik dan tepat. Hal tersebut akan diakomodir dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini masih terus dibahas antara DPR dengan pemerintah.

Kepala BKPM menyatakan, ada empat catatan penting dalam omnibus law. Pertama, terkait kewenangan. Menurut Bahlil, kewenangan perizinan tidak serta merta ditarik ke pusat. Namun, pemerintah daerah akan diberikan batas waktu untuk menerbitkan izin kepada investor. Jika melebihi batas waktu, kewenangan ditarik ke Presiden. Kemudian, Presiden berhak memberikan perintah kepada ke gubernur, bupati, wali kota, menteri ataupun kepala badan untuk membuat keputusan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dalam omnibus law ini, semua perizinan akan ditarik dulu ke Presiden. Setelah itu, izin dikembalikan ke gubernur, bupati, wali kota, menteri ataupun kepala badan, disertai dengan aturan main. Selama ini tidak ada aturan mainnya. Supaya, jangan lagi kita terhalang-halangi,” kata Bahlil.

Kedua, adanya omnibus law untuk mendukung UMKM. Pemerintah berupaya meminimalkan persyaratan yang diperlukan pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usahanya. Ketiga, RUU Cipta Kerja akan memberikan landasan hukum atas kewajiban kemitraan dengan UMKM. Pelaku usaha besar diwajibkan untuk menggandeng UMKM agar meningkatkan kualitas UMKM.

Poin selanjutnya menyangkut lingkungan. Bahlil menyatakan, omnibus law juga dapat menyelesaikan persoalan izin usaha dan investasi terutama terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"Di daerah itu, bikin kebun hanya sekitar 8.000 meter persegi, biaya Amdal bisa Rp 800 juta sampai Rp 900 juta, ada yang sampai Rp 1 miliar. Investasinya padahal cuma Rp 800 juta. Ini kan tidak masuk akal,” paparnya.

Menurut Bahlil, melalui RUU Cipta Kerja nantinya tidak semua kelas pengusaha membutuhkan Amdal. Untuk kelas menengah, ada upaya pengelolaan lingkungan hidup (UPKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPLH). Sementara, untuk usaha kelas besar tetap pakai Amdal dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit.

Sistem online single submission (OSS) menurut Bahlil juga terus dibenahi. Melalui instruksi presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, saat ini BKPM juga telah mengambil alih kewenangan dari 22 kementerian/lembaga (K/L) untuk mempermudah perizinan berusaha.

"Kita ubah strategi (menggaet investasi). Kalau dulu itu kan hanya dikuatkan di promosi, sekarang ini kita bagi ada empat tahapan. Promosi, lalu kita kawal perizinannya. Setelah kawal perizinannya, sampai dengan financial closing. Kemudian yang keempat sampai di tahap konstruksi. Sampai dengan produksi kita juga masih kawal,” paparnya.

Bahlil menyampaikan, saat ini sudah ada tujuh perusahan yang relokasi dari Tiongkok ataupun melakukan ekspansi di Indonesia. Komunikasi dengan 17 perusahaan Tiongkok yang siap melakukan relokasi juga sudah sampai 80 persen, dan ada sekitar 199 perusahan eksisting yang siap masuk Indonesia.

"Semua ini bisa cepat atau lambat, tergantung dari aturan kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang revolusinor, kita akan kalah. Jadi saya meyakini prospek investasi ke depan akan lebih baik dengan satu cara, pintu masuknya adalah omnibus law Cipta Kerja,” kata Bahlil.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Perbaiki Ekonomi, RI Perlu Tiru Tiongkok dan Vietnam

Pandemi virus corona atau Covid-19 dinilai hanya konfirmasi akan rapuhnya strategi dan kebijakan ekonomi selama ini.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Federasi Serikat Pekerja BUMN Optimistis Ekononi Indonesia Bisa Bangkit di Tengah Pandemi

Terlepas dari perlambatan ekonomi, kinerja sektoral di bulan Juni menuju ke arah membaik pada sektor-sektor utama.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Akademisi Pertanyakan Tudingan Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN Inskonstitusional

I Wayan Suka Wirawan menyatakan tudingan pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN pada era Menteri BUMN Erick Thohir inkonstitusional, patut dipertanyakan.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Tambah Jam Operasional, Lalu Lintas Penumpang AP I Tumbuh 110%

AP I juga mencatat lalu lintas kargo pada Juli 2020 tumbuh 19,1 persen.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Wapres Optimistis Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia

Ma’ruf Amin optimistis Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah dunia.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Pergeseran Musim Panen Jaga PDB Pertanian Tetap Positif

ada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau -5,32%. Namun beberapa sektor mencatata pertumbuhan positif, diantaranya pertanian.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

OJK Setujui Kookmin Jadi Pemegang Saham Pengendali Bukopin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan persetujuan masuknya KB Kookmin Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Bukopin.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Perbaikan 230 Rumah di Padang Pariaman Telan Rp 4,025 Miliar

Bedah rumah di Kabupaten Padang Pariaman akan dilaksanakan di tiga kecamatan

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Kian Banyak Orang Kaya Pakai Tabung Elpiji 3 Kilogram

Gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diperuntukan bagi kelompok miskin kian banyak digunakan kelompok masyarakat mampu di masa pandemi Covid-19.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

BNI Kuasai 12,51% Layanan Kredit Sindikasi

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, menempati peringkat teratas dalam jajaran lembaga keuangan penyedia sindikasi di Indonesia.

EKONOMI | 6 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS