Pengenaan Pajak Digital Dinilai Ciptakan Perlakuan Setara
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pengenaan Pajak Digital Dinilai Ciptakan Perlakuan Setara

Kamis, 6 Agustus 2020 | 18:28 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mulai 1 Agustus 2020 telah memberlakukan pajak digital. Barang dan jasa yang dijual perusahaan internasional berbasis digital wajib membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen. Pengenaan PPN ini dibebankan kepada konsumen yang berlangganan.

Baca Juga: Cegah Resesi, Konsumsi Harus Terus Digerakkan

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ira Aprilianti menilai, pengenaan pajak pertambahan nilai ini sangat relevan untuk menciptakan equal playing field atau menciptakan perlakuan yang setara antara perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri. Keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak.

"Potensi pajak digital untuk pendapatan negara sebenarnya cukup besar. Apalagi sekarang ini semakin banyak bisnis berbasis offline bergeser menggunakan platform online. Yang penting adalah pemerintah sudah menggunakan unsur keadilan dalam mengenakan pajak atas perusahaan internasional berbasis digital. Jangan sampai pajak ini menjadi beban dan mendisinsentif pelaku industri untuk menjalankan bisnisnya,” kata Ira Aprilianti, Kamis (6/8/2020).

Ira menyampaikan, PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020, dan turunannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 yang menetapkan besaran 10 persen untuk dikumpulkan dan disetorkan oleh perusahaan dengan sistem elektronik dengan kriteria tertentu mulai bulan Agustus ini. Kriteria tersebut yaitu berdasarkan nilai transaksi dengan minimal Rp 600 juta dan jumlah traffic atau akses di Indonesia sebesar minimal 12.000 per tahun.

Baca Juga: Profesi Perencana Keuangan Perlu Diatur

Sementara itu menurut Peneliti DDTC Bawono Kristiaji, untuk meningkatkan kinerja perpajakan yang tahun ini sedang mengalami tekanan, pajak digital memang bisa menjadi basis pajak baru yang potensial.

"Perluasan basis pajak juga perlu dilakukan. Saya setuju bahwa digital jadi salah satu area yang bisa kita perluas. Lainnya adalah perluasan objek cukai. Kita tunggu saja, karena dibandingkan negara lain, di Asean pun kita masih kalah jauh,” kata Kristiaji.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Strategi BKPM Menggaet Investasi di Tengah Pandemi

BKPM akan mengoptimalkan investasi dari PMDN.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Perbaiki Ekonomi, RI Perlu Tiru Tiongkok dan Vietnam

Pandemi virus corona atau Covid-19 dinilai hanya konfirmasi akan rapuhnya strategi dan kebijakan ekonomi selama ini.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Federasi Serikat Pekerja BUMN Optimistis Ekononi Indonesia Bisa Bangkit di Tengah Pandemi

Terlepas dari perlambatan ekonomi, kinerja sektoral di bulan Juni menuju ke arah membaik pada sektor-sektor utama.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Akademisi Pertanyakan Tudingan Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN Inskonstitusional

I Wayan Suka Wirawan menyatakan tudingan pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN pada era Menteri BUMN Erick Thohir inkonstitusional, patut dipertanyakan.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Tambah Jam Operasional, Lalu Lintas Penumpang AP I Tumbuh 110%

AP I juga mencatat lalu lintas kargo pada Juli 2020 tumbuh 19,1 persen.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Wapres Optimistis Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia

Ma’ruf Amin optimistis Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah dunia.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Pergeseran Musim Panen Jaga PDB Pertanian Tetap Positif

ada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau -5,32%. Namun beberapa sektor mencatata pertumbuhan positif, diantaranya pertanian.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

OJK Setujui Kookmin Jadi Pemegang Saham Pengendali Bukopin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan persetujuan masuknya KB Kookmin Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Bukopin.

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Perbaikan 230 Rumah di Padang Pariaman Telan Rp 4,025 Miliar

Bedah rumah di Kabupaten Padang Pariaman akan dilaksanakan di tiga kecamatan

EKONOMI | 6 Agustus 2020

Kian Banyak Orang Kaya Pakai Tabung Elpiji 3 Kilogram

Gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diperuntukan bagi kelompok miskin kian banyak digunakan kelompok masyarakat mampu di masa pandemi Covid-19.

EKONOMI | 6 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS