Dorong UMKM Berkembang, Perlu Pendampingan dari Swasta

Dorong UMKM Berkembang, Perlu Pendampingan dari Swasta

Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:27 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Zakir Machmud, menilai, perlu adanya pendampingan dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, untuk mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Pemerintah Perkuat Dukungan untuk UMKM

Menurut Zakir, pendampingan tersebut bukan hanya Pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta. Hal ini, sangat penting untuk menciptakan keterkaitan antara UMKM dan usaha besar. Apalagi, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, dari sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, saat ini yang sudah memiliki keterkaitan dengan usaha besar masih kurang dari 5 persen.

"Dalam pengembangan UMKM, key word-nya itu adalah pendampingan. Untuk melakukan hal ini, tidak bisa hanya satu pihak saja. Harus bersama-sama untuk terlibat, mulai dari Pemerintah, akademisi, dan juga dukungan swasta yang menurut saya sangat perlu,” kata Zakir Machmud dalam webinar bertajuk Gotong Royong Jaga UMKM untuk Indonesia, Selasa (11/8/2020).

Zakir mengatakan, pendampingan yang dilakukan swasta juga jangan terlalu sosial atau berdasarkan rasa kasihan. Pelaku UMKM harus benar-benar diajak untuk berpikir secara bisnis mengenai kelanjutan usahanya ke depan.

"Ini butuh guidance dari pihak swasta, perusahan besar, sehingga tercipta keterkaitan antara UMKM dengan usaha besarnya. Di situ peran penting sektor bisnis untuk menciptakan terjadinya link antara UKM dengan yang besar. Tentunya ini juga harus di-support oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakannya yang mendorong terjadinya link atau connection antara UMKM dan usaha besar,” kata Zakir.

Bantuan Produktif

Terkait dukungan Pemerintah untuk UMKM di masa pandemi Covid-19 ini, program bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro yang saat ini sedang dipersiapkan Pemerintah, dinilai Zakir sudah tepat dan perlu segera direalisasikan. Sebab untuk kembali memulai usaha setelah dihantam pandemi, pelaku usaha khususnya segmen mikro sangat membutuhkan bantuan.

Pelaku usaha di segmen ini juga banyak yang belum tersentuh bantuan Pemerintah, misalnya program restrukturisasi kredit di perbankan karena memang sebelumnya banyak pelaku usaha mikro yang tidak mengakses layanan perbankan.

"Bansos produktif ini sangat diperlukan pelaku usaha mikro. Mereka butuh cash untuk jump start lagi usahanya yang kemarin sempat ditutup. Apalagi pelaku usaha mikro ini banyak yang tidak mengakses layanan perbankan, jadi butuh bantuan modal untuk kembali menggerakkan usahanya, sehingga harapannya ekonomi kita di semester II-2020 ini bisa kembali bergerak,” kata Zakir.

Zakir menilai, Pemerintah juga perlu memikirkan bentuk-bentuk bantuan lain untuk sektor yang lebih spesifik lagi. Namun, ia juga menyadari masalah data menjadi tantangan tersendiri untuk membuat bantuan yang disalurkan menjadi lebih cepat dan tepat.

Baca Juga: Bantu UMKM, Lalamove Hadir di Aplikasi HappyFresh

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengakui, masalah data menjadi tantangan besar dalam menyalurkan bantuan sosial, begitu juga untuk bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro.

"Untuk bantuan produktif, kita menyiapkan anggaran Rp 28,8 triliun, sekarang ini masih dalam proses pengumpulan data dan verifikasi. Yang paling sulit itu kalau anggarannya diberikan secara masif, kemungkinan akan terjadi ada pihak yang dapat hingga dua bantuan Pemerintah, ada yang sama sekali belum. Ini nanti akan menimbulkan reaksi di masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Program bantuan produktif ini rencananya akan diberikan untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan dengan nilai bantuan sebesar Rp2,4 juta. Sri Mulyani berharap program ini bisa segera diluncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekan RI pada 17 Agustus 2020.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Doni Joewono Resmi Dilantik Sebagai Deputi Gubernur BI

Doni memulai karirnya di Bank Indonesia sebagai analis di Departemen Pengelolaan Moneter pada tahun 1991.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Komut Semen Indonesia: Transparansi Perusaahaan Cegah Korupsi

GCG dapat mencegah kerugian pemegang saham.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

TLKM dan FREN Kuasai Daftar Saham Teraktif

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dengan frekuensi 31.436 kali.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Ini Cara Abipraya Bangkitkan UMKM di Masa Pandemi

Abipraya menunjukkan kepeduliaannya dengan turut aktif mendukung program pemerintah dalam membantu pelaku UMKM.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Kapitalisasi BMRI dan BBRI Melonjak

Saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp 200 (3,4 persen) mencapai Rp 6.000.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Rupiah Ditutup Terkoreksi Saat Mata Uang Asia Menguat

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.580- Rp 14.714 per dolar AS.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Penutupan Bursa, IHSG Melonjak 32 Poin

Sebanyak 242 saham menguat, 207 saham melemah, dan 138 saham stagnan.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Global Elektrindo Luncurkan E-Commerce Khusus Kabel Listrik

Peluncuran e-commerce Global Elektrindo ini diharapkan dapat memudahkan konsumen dalam pembelian kabel listrik di tengah pandemi Covid-19.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Penerimaan Pajak Jakut Tertinggi di Jakarta

Di tengah pandemi Covid-19, kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi.

EKONOMI | 11 Agustus 2020

Tidak Gubris Ketegangan AS-Tiongkok, Bursa Eropa Menguat

Bursa Eropa Pan-European Stoxx 600 naik 1 persen pada awal perdagangan Selasa.

EKONOMI | 11 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS