Smelter Dinilai Belum Patuhi Harga Patokan Mineral
INDEX

BISNIS-27 503.122 (5.5)   |   COMPOSITE 5724.74 (79.25)   |   DBX 1066.46 (9.33)   |   I-GRADE 166.255 (2.41)   |   IDX30 491.004 (6.92)   |   IDX80 129.735 (2.22)   |   IDXBUMN20 364.991 (8.27)   |   IDXG30 133.352 (1.71)   |   IDXHIDIV20 441.973 (6.84)   |   IDXQ30 143.512 (1.96)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.56)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (7.68)   |   IDXV30 127.096 (3.59)   |   INFOBANK15 976.214 (7.36)   |   Investor33 422.656 (4.78)   |   ISSI 167.54 (2.68)   |   JII 607.336 (11.64)   |   JII70 209.626 (3.99)   |   KOMPAS100 1162.4 (19.63)   |   LQ45 904.834 (14.25)   |   MBX 1587.29 (23.16)   |   MNC36 315.598 (4.78)   |   PEFINDO25 317.232 (3.93)   |   SMInfra18 287.626 (7.13)   |   SRI-KEHATI 361.444 (4.14)   |  

Smelter Dinilai Belum Patuhi Harga Patokan Mineral

Jumat, 11 September 2020 | 16:14 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) meminta pengusaha smelter agar mematuhi Harga Patokan Mineral (HPM), saat membeli nickel ore atau bijih nikel.

APNI memprotes pihak smelter karena belum membeli ore dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APNI, Insmerda Lebang, yang melihat pengusaha smelter membeli nikel kepada penambang di bawah HPM. Insmerda gerah karena smelter masih mengabaikan regulasi dari pemerintah.

"Jangan begitulah (jangan membeli di bawah harga HPM, red). Kan sudah ada patokan harganya. APNI hadir untuk menjadi penengah dan membantu para penambang," tegas Insmerda, seperti dikutip keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (11/9/2020).

Penambang nikel menyayangkan sikap pihak smelter selaku pembeli karena harga nikel tidak sesuai arahan pemerintah, yaitu berdasarkan Free on Board (FoB) atau harga dibeli di atas kapal tongkang, sehingga biaya asuransi dan angkutan ditanggung pembeli.

Kenyataannya, harga nikel yang diberlakukan smelter saat ini adalah sistem CIF (Cost Insurance and Freight) yaitu biaya angkutan dan asuransi dibebankan kepada penjual. Seharusnya sesuai regulasi pemerintah, pembeli/smelter membeli dengan sistem FoB, yaitu menanggung seluruh biaya angkutan dan asuransi yaitu sekitar US$ 4 per ton.

Seperti diketahui, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara yang diundangkan pada 14 April 2020.

Regulasi tersebut menyebutkan, HPM logam merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. HPM logam ini juga menjadi acuan harga penjualan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk penjualan bijih nikel.

Namun, apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam tersebut, maka penjualan dapat dilakukan di bawah HPM dengan selisih paling tinggi 3 persen dari HPM tersebut. Namun apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM, maka penjualan wajib megikuti harga transaksi di atas HPM logam tersebut.

Setelah itu, pemerintah membentuk tim pengawas tata niaga nikel domestik melalui terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 108 tahun 2020 tentang tim kerja pengawasan pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Pengawasan yang dilakukan tim pengawas ini antara lain memastikan harga yang digunakan dalam transaksi jual beli bijih nikel sesuai HPM.

Berdasarkan penghitungan dengan formula sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 2946 K/30/MEM/2017 dengan MC 30 persen, per Agustus 2020 ditetapkan harga bijih nikel kadar sebesar 1.7 persen HPM FoB US$ 27,86/wmt, bijih nikel kadar 1.8 persen HPM FoB US$ 31,13/wmt, bijih nikel kadar 1.9 persen HPM FoB US$ 34,59/wmt. Pada bulan Juli lalu harga nikel mencapai 12.595,68 dengan US$ 13.004,60/dmt.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi juga menyoroti sikap smelter yang membeli nikel dari penambang yang tidak sesuai HPM. Dampaknya, ikut memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami meminta pelaku usaha di Sultra agar membeli ore nikel harus sesuai HPM. Jika di bawah HPM jelas sangat berdampak pada PAD,” katanya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini menegaskan, DPRD Sultra khususnya Komisi III yang membidangi pertambangan tak akan pernah berhenti untuk mengawal kebijakan negara, termasuk mengatur regulasi jual beli hasil pertambangan.

Suwandi menyatakan, jika ada yang membangkang terhadap aturan negara melalui kementerian tentu ada mekanisme lain yang juga diatur oleh negara. "Negara tak boleh mundur apalagi kalah untuk menghadapi korporat ataupun investor yang memanfaatkan kekayaan alam negara ini,” tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bursa Eropa Mixed di Awal Perdagangan

Indeks Stoxx600 datar, DAX Jerman turun 0,27 persen, FTSE Inggris naik 0,17 persen, CAC Prancis naik 0,09 persen, FTSE MIB Italia turun 0,33 persen.

EKONOMI | 11 September 2020

Mayoritas Bursa Asia Ditutup Menguat

Nikkei 225 Tokyo naik 0,74 persen, Indeks Komposit Shanghai naik 0,79 persen, Hang Seng Hong Kong naik 0,78 persen, ASX 200 Australia turun 0,83 persen.

EKONOMI | 11 September 2020

Penataan KSPN Labuan Bajo Rampung Desember 2020

Penyelesaian pembangunan fisik infrastruktur KSPN Labuan Bajo ditargetkan rampung Desember 2020.

EKONOMI | 11 September 2020

Asing Jual Bersih Rp 2 T, IHSG Tetap Menguat 2,6%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat 2,56 persen ke kisaran 5.016,7 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (11/9/2020).

EKONOMI | 11 September 2020

PSBB Jakarta, Aprindo Minta Mal dan Ritel Modern Tetap Buka

Harapan Aprindo supaya ritel modern dan mal tetap beroperasi secara normal dengan tidak membatasi jam operasional.

EKONOMI | 11 September 2020

Inovasi Kenari Djaja Diganjar Dua Penghargaan MURI

Kenari Djaja mengantisipasi pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan produk perlengkapan pintu dan jendela tanpa sentuhan tangan.

EKONOMI | 11 September 2020

Maskapai Khawatir Kembalinya PSBB Berdampak ke Industri Penerbangan

Jika kebijakan Jakarta diikuti oleh daerah lain, kemungkinan akan terjadi penutupan akses masuk dan keluar wilayah.

EKONOMI | 11 September 2020

Foodex Berencana Lebarkan Pasar Ekspor

Foodex berharap dapat meningkatkan pangsa pasarnya di luar negeri dalam lima tahun ke depan.

EKONOMI | 11 September 2020

Rupiah Siang Ini Terkoreksi Saat Mata Uang Asia Menguat

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.900-Rp 14.950 per dolar AS

EKONOMI | 11 September 2020

Transformasi Total Pelindungan Pekerja Migran

Benny juga melihat ada praktik rente dan ijon yang menempatkan PMI hanya sebagai objek sapi perahan

EKONOMI | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS