Kepala BPHN: Masuknya Investasi Terhambat Tembok Regulasi
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-2.3)   |   COMPOSITE 5059.22 (-13.2)   |   DBX 933.73 (-1.21)   |   I-GRADE 135.366 (-0.66)   |   IDX30 427.201 (-2.86)   |   IDX80 111.513 (-0.63)   |   IDXBUMN20 284.629 (-2.11)   |   IDXG30 118.405 (-0.62)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-2.41)   |   IDXQ30 125.347 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.45)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.47)   |   IDXV30 105.043 (-0.32)   |   INFOBANK15 803.622 (-0.95)   |   Investor33 371.182 (-1.34)   |   ISSI 148.056 (-0.57)   |   JII 539.107 (-4.73)   |   JII70 182.679 (-1.3)   |   KOMPAS100 996.599 (-4.28)   |   LQ45 780.316 (-4.29)   |   MBX 1404.61 (-3.93)   |   MNC36 278.843 (-0.95)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.98)   |   SMInfra18 242.356 (-2.35)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.92)   |  

Kepala BPHN: Masuknya Investasi Terhambat Tembok Regulasi

Kamis, 17 September 2020 | 14:33 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof Benny Riyanto mengatakan, pembangunan nasional seringkali terhambat tembok regulasi.

Benny mencontohkan dalam pembangunan nasional khususnya di sektor ekonomi, tembok regulasi menjadi momok yang menghambat masuknya investasi. Padahal, peningkatan investasi adalah inti utama dalam pembangunan ekonomi.

"Ternyata, regulasi ini punya peran yang sangat penting dalam tegaknya suatu pembangunan nasional. Salah satu pilarnya yakni hukum menempati posisi yang sangat sentral. Kalau kita bicara soal investasi, para investor itu kalau mau masuk ke Indonesia ternyata mereka itu menghadapi semacam tembok yang sulit untuk ditembus. Tembok itu namanya regulasi,” ujar Benny dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (17/9/2020).

"Para investor itu kalau mau berusaha di Indonesia itu setengah mati syaratnya. Belum mengurus usaha, baru mengurus perizinan saja mereka itu harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, waktu juga tidak sebentar. Bahkan ada yang sampai dua tahun izinnya tidak kelar padahal sarana prasarananya sudah masuk sehingga alat-alat itu sampai rusak belum sempat beroperasi,” sambungnya.

Menurut Benny, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahu persis masalah regulasi ini jadi penghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan adanya evaluasi dan penataan atas berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan nasional.

"Dalam rapat terbatas tahun 2017, beliau meminta agar regulasi itu ditata dan penantaan regulasi itu menjadi prioritas di dalam reformasi hukum saat sekarang. Inilah yang menjadi amanah untuk membuka kemajuan di sektor pembangunan ekonomi,” kata Benny.

Benny menyebut, permasalahan regulasi di Indonesia sudah menjadi semacam penyakit. "Penyakit regulasi itu antara lain yaitu adanya hiper regulasi atau obesitas regulasi, adanya disharmoni regulasi, adanya multi interpretasi dari regulasi itu sendiri, atau regulasi tidak efektif. Bahkan regulasi itu bisa menimbulkan biaya tinggi,” ujarnya.

"Inilah yang perlu kita antisipasi dan benahi, penyakit regulasi. Karena idealnya suatu regulasi itu adalah regulasi yang simpel, regulasi yang harmonis yang jelas lugas, efektif-efisien," tambahnya.

Benny menjelaskan, perlu ada suatu terobosan untuk mengatasi masalah regulasi ini. Omnibus Law menjadi salah satu metode yang dipilih pemerintah untuk melakukan reformasi hukum dalam penataan perundang-undangan.

"Omnibus Law ini merupakan salah satu terobosan di dalam penataan regulasi khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Omnibus Law bertujuan untuk melakukan simplifikasi regulasi untuk mengakomodasikan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu," jelasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

BCA Kembangkan Fitur Digital Banking

BCA memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi finansial.

EKONOMI | 17 September 2020

PLN Raih 3 Penghargaan

BUMN merupakan ujung tombak yang membantu pemerintah dalam menghadapi Covid-19.

EKONOMI | 16 September 2020

Sejalan Mata Uang Asia, Rupiah Tertekan Siang Ini

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.795-Rp 14.858 per dolar AS.

EKONOMI | 17 September 2020

Bursa Asia Pasifik Siang Ini di Zona Merah

Shanghai SE composite di Tiongkok melemah 32,5 poin (0,99 persen) mencapai 3.251.

EKONOMI | 17 September 2020

Dharma Satya Uji Coba Produksi Pabrik BIO-CNG di Kaltim

Fasilitas Bio-CNG Plant yang akan menghasilkan listrik 1,2 megawatt (MW) serta gas biometana dengan kapasitas 280 m3 per jam.

EKONOMI | 17 September 2020

Sesi Siang, IHSG Turun 11 Poin ke 5.047

Volume perdagangan hingga sesi siang ini tercatat sebanyak 51.488 miliar saham senilai Rp 3,182 triliun.

EKONOMI | 17 September 2020

Pengusaha Angkutan Penyeberangan Keluhkan Trayek Pelayaran Jarak Pendek

Terkesan tidak ada sinkronisasi kebijakan dalam satu kementerian terhadap moda yang sama dan segmen pasar yang sama.

EKONOMI | 17 September 2020

Emas Antam Dibanderol di Rp 1,030 juta Per Gram

Untuk pecahan 100 gram seharga Rp 97,212 juta.

EKONOMI | 17 September 2020

Awal Sesi, Rupiah Menguat Saat Mata Uang Asia Terkoreksi

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.795-Rp 14.807 per dolar AS.

EKONOMI | 17 September 2020

Aksi Beli Saham Warnai IHSG di Awal Perdagangan

Pukul 09.10 WIB, indeks harga saham gabungan naik 28,8 poin (0,6 persen) menjadi 5.088.

EKONOMI | 17 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS