AFPI: Fintech Ilegal Tawaran Pinjaman Lewat SMS
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

AFPI: Fintech Ilegal Tawaran Pinjaman Lewat SMS

Rabu, 23 September 2020 | 18:10 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Penawaran pinjaman online (pinjol) melalui pesan singkat atau short message system (SMS) semakin marak di masa pandemi Covid-19.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi, bisa dipastikan tawaran lewat SMS ini adalah dari pelaku fintech ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Karenanya, masyarakat harus lebih berhati-hati.

"Pelaku fintech ilegal mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang. Padahal, pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone," kata Adrian melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Menurut Adrian, permintaan untuk mengakses semua data kontak yang ada di handphone, sangat berbahaya. "Pasalnya, data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan. Waspada dan jangan mudah tergiur," tegasnya.

Adrian menyampaikan, fintech peer to peer (P2P) lending yang sudah terdaftar di OJK dilarang untuk menawarkan produk atau promosi melalui pesan singkat SMS. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK nomor 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 19 disebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi yang bersifat personal (email, short message system (SMS), dan voicemail) tanpa persetujuan konsumen.

Adrian menjelaskan, dalam setiap penawaran atau promosi, penyelenggara fintech lending anggota AFPI wajib mencantumkan atau menyebutkan nama dan logo penyelenggara serta pernyataan terdaftar di OJK. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Peraturan OJK Nomor77/2016.

Bahkan, dalam pasal 48 disebutkan Penyelenggara fintech lending wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK, yakni AFPI.

"Selain itu, dalam proses penyaluran pinjaman, fintech lending terdaftar OJK juga didukung oleh asuransi pinjaman serta menggunakan system credit scoring yang sudah teruji, seperti Pefindo, untuk menganalisis dan verifikasi pinjaman," tandasnya.

Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi (SWI), jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2591 entitas.

Pada Juni 2020 saja, SWI menemukan 105 fintech P2P lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat SMS di telepon genggam.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Di G20, Mendag Tegaskan Komitmen Indonesia Jaga Kelancaran Arus Barang

Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto, menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama guna menjaga kelancaran arus barang di tengah pandemi Covid-19.

EKONOMI | 23 September 2020

Pabrik Aqua Mekarsari Prioritaskan Keselamatan Karyawan dan Masyarakat Sekitar

PT Aqua Golden Mississippi tengah melakukan usaha untuk mengembalikan kondisi fasilitas produksi di pabrik Mekarsari, Sukabumi seperti semula.

EKONOMI | 23 September 2020

Realokasi Anggaran PC-PEN Diyakini Akan Terserap 100%

Pemerintah meyakini upaya realokasi akan membuat anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 695,23 triliun terserap 100%.

EKONOMI | 23 September 2020

Barata Indonesia Pastikan Bangun PLB di Gresik

Barata Indonesia merupakan BUMN pertama di Gresik yang mengantongi izin pendirian kawasan PLB.

EKONOMI | 23 September 2020

Asing Lepas Saham Plat Merah, IHSG Melemah 0,33%

Aksi lepas saham-saham plat merah yang dilakukan investor asing membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia ditutup melemah 0,33%.

EKONOMI | 23 September 2020

Pemerintah Perluas Penyaluran KUR Bagi UMKM Mitra Platform Digital

Pemerintah memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mitra platform digital.

EKONOMI | 23 September 2020

Iwan Setiawan Lukminto Jadi Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia

Iwan Setiawan Lukminto saat ini menjabat direktur utama PT Sri Rejeki Isman Tbk.

EKONOMI | 23 September 2020

Buku Ginandjar Kartasasmita “Reinventing Indonesia, Menata Ulang Bangsa" Diluncurkan

Buku Ginandjar bermanfaat sebagai pelajaran pengalaman untuk menghadapi penanganan krisis akibat pandemi Covid-19.

EKONOMI | 23 September 2020

Kurs Rupiah Terdepresiasi ke Kisaran Rp 14.800

Kurs rupiah berada di level Rp 14.790 per dolar AS atau terdepresiasi 40 poin (0,27 persen) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.750.

EKONOMI | 23 September 2020

Jokowi Minta Master Plan Food Estate Segera Diselesaikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jangan sampai tanaman di Food Estate ternyata tidak sesuai kebutuhan.

EKONOMI | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS