UU Cipta Kerja Bisa Berantas Oknum Pejabat Nakal
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

UU Cipta Kerja Bisa Berantas Oknum Pejabat Nakal

Rabu, 21 Oktober 2020 | 19:24 WIB
Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Masalah pungutan liar (pungli) di beberapa daerah masih kerap kali terjadi. Bagi kalangan pengusaha, praktik pungli menjadi salah satu elemen yang membuat iklim investasi di Indonesia tidak menarik bagi kalangan investor.

Mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti menilai, munculnya Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bisa secara langsung memangkas perizinan sekaligus memutus rantai pungli yang kerap terjadi. Selain itu, beleid ini juga membuat para oknum pejabat nakal tak bisa lagi bermain-main dengan mempersulit perizinan.

"Dari pusat memberikan persetujuan, kemudian di daerah masih banyak hambatan. Ini bisa dihilangkan dengan adanya UU Cipta Kerja," kata Badrodin Haiti, di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Badrodin yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Waskita Karya (Persero) tak memungkiri, praktik pungli memang masih kerap terjadi, baik itu oknum yang berada di daerah maupun di pusat. Aparat kepolisianpun masih perlu melakukan pengawalan secara ketat.

"Hambatan di lapangan, khususnya masih ada penyimpangan oknum pejabat yang mempersulit perizinan untuk kepentingan pribadi. Selama ini ada Satgas Siber Pungli, masih bisa melakukan pengawalan. Jangan sampai UU Cipta kerja berlaku, masih terjadi hambatan dan pungli seperti itu,” tegasnya.

Badrodin mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja ini akan meminimalisir terjadinya praktik kotor yang kerap menguntungkan individu. Hal tersebut, yang membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

“Dengan adanya aturan tumpang tindih yang dipangkas, memotong birokrasi, harapan kita bisa memberikan kemudahan dan jaminan hukum investasi ,” ungkapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Modena Incar 30% Pasar Pemanas Air di Jatim

Jawa Timur merupakan pasar potensial yang mampu berkontribusi 30 persen untuk produk pemanas air Modena.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Wujud Inovasi dan Transformasi BUMN, Erick Thohir Perbesar Komposisi Perempuan di Jajaran Direksi

Kementerian BUMN terus memberikan kesempatan untuk memperbesar komposisi pimpinan wanita di perusahaan-perusahaan BUMN.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Pekan Kedua Oktober, Serapan Anggaran PEN Capai 49,5 %

Satgas PEN memiliki waktu dua bulan lebih untuk menyalurkan sisa anggaran sebesar Rp 350,77 triliun.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Kadin Proyeksi Ekonomi 2021 Tumbuh 3% -4%

UU Cipta Kerja ini sudah diapresiasi dan dipuji oleh banyak instansi internasional, antara lain Bank Dunia dan Moody's.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Apindo Minta Restrukturisasi Diperpanjang Dua Tahun Kedepan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memperpanjang pelaksanaan relaksasi dalam satu atau dua tahun ke depan.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Kemdes PDTT dan OJK Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencanangan pendirian Lembaga Keuangan Desa (LKD).

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Ditunjuk Jadi Dirut Baru, Darmawan Junaidi Berkomitmen Jaga Performa Bank Mandiri

Dirut PT Bank Mandiri Tbk, Darmawan Junaidi, berkomitmen menjaga performa kinerja dan menunda aksi korporasi, selama masa pandemi masih berlangsung.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Dana Hibah Pariwisata Diberikan untuk 101 Kabupaten dan Kota

Dana hibah pariwisata akan diberikan secara tunai melalui mekanisme transfer kepada 101 kabupaten dan kota.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Pengembang Masih Luncurkan Produk Baru di Masa Pandemi

Meski di masa pandemi para pengembang masih mengeluarkan produk-produknya.

EKONOMI | 21 Oktober 2020

Terdampak Covid-19, Premi Generali Indonesia Turun Tipis

Dengan kondisi pandemi sekarang, demand (polis asuransi) tinggi tetapi daya beli terbatas, rata-rata premi akan turun karena nasabah membeli polis yang kecil.

EKONOMI | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS