Pemberdayaan UMKM Disarankan Berbentuk Holding
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Pemberdayaan UMKM Disarankan Berbentuk Holding

Kamis, 19 November 2020 | 16:50 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sinergisitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinilai tepat, karena akan meningkatkan kelas para pengusaha di Indonesia. Praktik ini juga sejalan dengan konsep klasterisasi BUMN yang telah digaungkan sejak awal 2020 oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Pengamat BUMN pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Toto Pranoto mengatakan, kolaborasi BUMN dalam pengelolaan UMKM sebaiknya berbentuk holding. Sebab, melalui holding, pemberdayaan UMKM akan lebih efektif dan dilaksanakan sesuai konsentrasi masing-masing BUMN yang terlibat.

“Ide pembentukan holding menurut saya bagus dalam rangka mengatasi kondisi pareto BUMN. Kalau dalam implementasinya ada beberapa kekurangan, saya kira kita koreksi saja supaya berjalan lebih efektif. Terkait ide pembentukan holding yang mengelola sektor mikro dan UMKM saya kira cukup bagus,” ujar Toto di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya keberadaan UMKM dan upaya untuk membangkitkan usaha kecil di Tanah Air guna menopang ekonomi Indonesia. Melalui Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah akan melakukan reformasi besar-besaran untuk menggerakkan dan mengembangkan UMKM.

Pemerintah, menurut Presiden Jokowi juga memberikan dukungan kepada UMKM dari sisi akses pembiayaan. Hal ini menyiratkan upaya Pemerintah mengenai pembentukan holding UMKM.

Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam sebuah diskusi daring juga menyampaikan peran pemerintah terutama melalui Himbara yang didalamnya ada BRI dalam menyalurkan bantuan di program pemulihan ekonomi (PEN).

Erick menyiratkan rencana besar untuk mensinergikan BRI dengan dua perusahaan negara lainnya untuk memiliki satu data, sehingga penyaluran bantuan dan pemberdayaan terutama bagi UMKM bisa lebih mudah dan efektif.

Toto menyebut, sinergi berbentuk holding yang melibatkan tiga entitas tersebut bagus untuk direalisasikan. Peneliti dari FEB-UI ini menegaskan, melalui holding akan ada pemisahan peran yang lebih spesifik untuk masing-masing BUMN dalam pemberdayaan UMKM.

"Di hulu akan ada BRI yang memberikan akses kredit di UMKM. Sementara Pegadaiaan ada di ring tengah sebagai intermediaries yang menyalurkan kredit kecil sekaligus menerima gadai kelompok grass root. PNM bisa menjadikan posisinya sebagai coach atau instruktur pemberdayaan pada segmen ultra mikro dan kecil, sehingga segmen ini bisa lebih berdaya,” katanya.

Toto juga berpendapat tidak ada yang salah dengan konsep pembentukan perusahaan induk (holding company) yang tengah marak dilakukan saat ini.

"Konsep holding company yang dibikin sejak era Tanri Abeng sebetulnya adalah fondasi yang sampai saat ini masih dijalankan oleh Kementerian BUMN. Konsep dasarnya nilai holding akan lebih besar dibandingkan masing-masing BUMN berdiri sendiri. Saat ini sudah dibentuk beberapa sectoral holding seperti pupuk, semen, perkebunan, tambang, dan migas,” ujarnya.

Analisa lain disampaikan Peneliti Indef Abra Talattov. Menurutnya, Kementerian BUMN tidak cukup hanya membentuk holding khusus untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM.

"Namun bagaimana kementerian BUMN bertugas untuk mensinergikan bisnis-bisnis seluruh BUMN yang berkaitan dengan UMKM dan dibuat satu platform atau saluran, sehingga masyarakat atau UMKM bisa mengakses terkait dengan sumber pendanaan, pemasaran, bahkan value chain-nya,” ujarnya.

Abra juga mengusulkan, Kementerian BUMN segera merealisasikan integrasi program pemberdayaan UMKM mulai dari hulu hingga ke hilir.

"Termasuk berkaitan dengan infrastruktur digitalnya, pendampingannya, sudah suatu program lain. Jangan bikin banyak program, nanti UMKM bingung, termasuk dalam sistem pembayarannya, bagaimana UMKM didorong memanfaatkan uang digital atau lain sebagainya itu semua dalam satu platform saja. Menurut saya sangat mungkin didukung oleh BUMN,” tutup Abra.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BI Proyeksi Ekonomi RI Kuartal IV Sudah Masuk Zona Positif

Perbaikan ekonomi akan terus berlanjut didukung oleh mobilitas masyarakat, penjualan eceran non makanan dan online, PMI Manufaktur, dan pendapatan masyarakat.

EKONOMI | 19 November 2020

Rukita Catat Pertumbuhan 20% di Bisnis Coliving

Pada Kuartal III-2020, Rukita mencatat rata-rata pertumbuhan okupansi bulanan (MoM) di seluruh unit mencapai 20%.

EKONOMI | 19 November 2020

AP I Perpanjang Landas Pacu Bandara Lombok Praya

Perpanjangan landasan pacu bandara Lombok dalam rangka mendukung pengembangan destinasi wisata Mandalika dan penyelenggaraan MotoGP.

EKONOMI | 19 November 2020

Kurs Rupiah Melemah ke Rp 14.140

Kurs rupiah berada di level Rp 14.140 per dolar AS atau melemah 64 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.050.

EKONOMI | 19 November 2020

Bursa Eropa Dibuka Melemah, Sentimen Vaksin Meredup

Indeks Stoxx600 turun 0,94%, DAX Jerman turun 0,91%, FTSE Inggris turun 1,03%, CAC Prancis turun 0,97%, FTSE MIB Italia turun 0,8%.

EKONOMI | 19 November 2020

Erick Thohir: Ekosistem Usaha Sehat Penting untuk Capai Ketahanan Pangan

Kadin mengharapkan agar kementerian teknis dapat menggandeng pelaku usaha untuk segera menyusun peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut

EKONOMI | 19 November 2020

Tak Sekadar Go Online, UMKM Juga Harus Kelola Aset Digital

Keberhasilan bisnis UMKM di masa pandemi sangat bergantung pada aktivitas go online dan mengelola aset digital.

EKONOMI | 19 November 2020

Kasus Covid-19 Meningkat, Bursa Asia Mixed

Nikkei 225 Tokyo turun 0,36%, indeks komposit Shanghai naik 0,47%, Hang Seng Hong Kong turun 0,71%, ASX 200 Australia naik 0,25%, Kospi Korea Selatan naik 0,07%

EKONOMI | 19 November 2020

IHSG Ditutup Menguat ke 5.594

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,66% ke kisaran 5.594,1 pada akhir perdagangan hari ini, Kamis (19/11/2020).

EKONOMI | 19 November 2020

BI Pangkas Suku Bunga 25 Bps

Sebelumnya, BI Rate berada di posisi 4% selama periode Juli-Oktober. Ini adalah pemangkasan suku bunga keempat kalinya dalam tahun ini.

EKONOMI | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS