Menkes: BPKP Tidak Rekomendasikan Pengembalian Klaim
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Menkes: BPKP Tidak Rekomendasikan Pengembalian Klaim

Rabu, 14 Agustus 2019 | 21:37 WIB
Oleh : Dina Manafe / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek, meminta BPJS Kesehatan (BPJSK) untuk segera menarik kembali surat yang ditujukan kepada direktur atau pemilik rumah sakit (RS) mitranya terkait pengembalian klaim. Menurut Menkes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak pernah merekomendasikan untuk meminta pengembalian kelebihan klaim layanan.

Menkes melalui surat bernomor 443/2019 tertanggal 13 Agustus meminta Dirut BPJSK untuk mengintruksikan kepada BPJSK kantor cabang agar menarik seluruh surat mereka terkait permintaan pengembalian kelebihan klaim kepada sekitar 92 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit di berbagai daerah.

"Kami meminta saudara untuk menginstruksikan BPJS di daerah untuk menarik seluruh surat terkait hal tersebut, karena dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpastian kebijakan bagi seluruh FKRTL," kata Menkes dalam surat itu.

Menkes mengatakan, merujuk laporan audit tujuan tertentu atas aset dana jaminan sosial sosial kesehatan yang dilakukan BPKP tahap I dan tahap II tanggal 23 April 2019 merekomendasikan kepada direksi BPJSK dan Kemkes untuk bersama-sama dengan asosiasi faskes melakukan reviu kelas RS dengan hasil rekredensialing (kredensialing ulang). Hasil reviu ini digunakan sebagai dasar penyesuaian kontrak antara BPJSK dengan RS. Laporan audit BPKP, menurut Menkes, tidak merekomendasikan pengembalian dana pembayaran klaim oleh RS secara retrospektif.

Menkes mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koodinasi antar kementerian/lembaga yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) 30 Juni 2019, disepakati bahwa untuk kelas RS yang tidak sesuai tindak lanjutnya dilaksanakan di Kemkes. Kemkes sudah tindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian kelas RS. Dari 2.170 RS mitra BPJSK, sebanyak 615 RS di antaranya tidak sesuai kelasnya, sehingga direkomendasikan turun kelas. Dari RS kelas A bisa turun ke kelas B, dan seterusnya turun satu tingkat sampai kelas D. Namun RS tersebut masih diberikan waktu sanggahan.

Pada kesempatan lain, Menkes mengatakan, seharusnya BPJSK tidak meminta pengembalian klaim. Sebab setiap dana klaim yang dibayarkan BPJSK kepada RS sudah melalui proses verifikasi. BPJSK tidak akan membayar RS sebelum dokumen klaimnya lolos verifikasi.

"Biaya klaim itu kan diverifikasi dulu oleh BPJS. Kalau belum diverifikasi tiba tiba dikasih uang boleh (diminta kembali), tapi kan tidak akan dikasih uang sebelum diverifikasi, jadi ini tanda tanya,” kata Menkes usai menghadiri acara sarasehan kearsipan Kemkes dalam rangka peringatan HUT RI ke-74 di Kantor Kemkes, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menanggapi surat permintaan Menkes tersebut, Kepala Humas BPJSK, Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan, pihaknya belum mengambil sikap. Dengan kata lain, belum ada arahan dari BPJS Pusat kepada BPJS daerah untuk menarik surat yang sudah dikirim ke sejumlah RS.

"Belum (ditindaklanjuti). Kami masih berkonsultasi," kata Iqbal singkat kepada Beritasatu.com, Rabu (14/8/2019).

Sebelumnya, BPJSK melalui kantor cabangnya mengirimkan surat kepada 92 RS untuk meminta pengembalian kelebihan klaim layanan peserta yang sudah dibayarkan BPJSK. Kelebihan klaim ini dikarenakan RS tersebut turun kelas. Misalnya RSUD Nunukan Kalimantan Utara turun dari kelas C ke kelas D. Total klaim yang sudah dibayarkan BPJSK untuk RSUD Nunukan dengan status kelas C sebesar Rp28,1 miliar, tetapi karena turun ke kelas D maka BPJSK hanya membayar Rp 25,2 miliar. Jadi RSUD Nunukan harus mengembalikan kelebihan atau selisih Rp 2,9 miliar.

Menurut Iqbal, pihaknya hanya berupaya menindaklanjuti hasil audit BPKP yang menemukan telah terjadi inefisiensi pembayaran klaim layanan di 92 RS tersebut. Inefisiensi ini dikarenakan kontrak antara RS dan BPJSK menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. Hal ini turut memicu terjadinya defisit BPJS.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

106.000 PBI Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Bekasi Dinonaktifkan

Peserta yang tak aktif dalam pelayanan kesehatan, ada beberapa kemungkinan. Misalnya, peserta telah meninggal dunia atau pindah rumah, pindah alamat.

KESEHATAN | 14 Agustus 2019

BPJSK Berikan Penghargaan untuk Faskes Terbaik

Dari 23.102 FKTP, 2.406 RS, dan 1.264 apotek diseleksi dari tahapan kantor cabang, kantor kedeputian wilayah, hingga tingkat nasional.

KESEHATAN | 14 Agustus 2019

Ini Alasannya Mengapa Perempuan Dilarang Menikah Dini

Menikah di usia yang belum cukup sangat rentan terhadap berbagai risiko.

KESEHATAN | 13 Agustus 2019

Rumah Sakit Keberatan Kembalikan Selisih Biaya ke BPJSK

Sebelumnya BPKP menemukan inefisiensi pembayaran klaim layanan RS senilai Rp 819 miliar.

KESEHATAN | 12 Agustus 2019

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Menkeu Minta Masyarakat Sabar

Menkeu berharap masyarakat bersabar menunggu keputusan pemerintah, apakah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan atau tidak.

KESEHATAN | 12 Agustus 2019

Turun Kelas, 92 RS Diminta Kembalikan Rp 819 M ke BPJS

Sebanyak 92 Rumah Sakit (RS) di berbagai daerah diminta untuk mengembalikan selisih biaya klaim layanan yang sudah dibayarkan BPJSK.

KESEHATAN | 12 Agustus 2019

92 RS Tolak Kembalikan Rp 819 M ke BPJSK

Kebijakan ini dinilai sepihak karena hanya berdasarkan hasil audit BPKP. Pengembalian selisih klaim juga tidak termasuk dalam kerja sama BPJSK dengan RS.

KESEHATAN | 12 Agustus 2019

Buntut Penyesuaian Kelas, 92 RS Diminta Kembalikan Rp 819 Miliar

Pengembalian selisih klaim layanan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KESEHATAN | 12 Agustus 2019

Tips Penyimpanan dan Pengolahan Daging Kurban

Pengolahan daging yang tidak tepat, dinilai dapat menghilangkan kandungan gizi di dalamnya.

KESEHATAN | 11 Agustus 2019

Cara Sehat Konsumsi Daging Kurban

Daging merupakan pangan sehat yang kaya protein dan mineral.

KESEHATAN | 11 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS