Pengusaha Alat Kesehatan Terancam Gulung Tikar
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Pengusaha Alat Kesehatan Terancam Gulung Tikar

Kamis, 29 Agustus 2019 | 18:10 WIB
Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) memprediksi banyak pengusaha yang bergerak dibidang alat kesehatan terancam mengalami gulung tikar. Hal itu karena banyaknya kelemahan dalam kebijakan dan tata kelola, sehingga berdampak masif bagi bisnis alat kesehatan.

Ketua Dewan Penasehat Gakeslab DKI Jakarta dan Banten, Surya Gunawan Widjaja, mengatakan, berdasarkan peraturan UU Kesehatan Nomor 36/2009, penyedia alat kesehatan memiliki kewajiban untuk menyediakan alkes yang aman, bermutu, dan berkinerja. Adapun, beberapa kondisi, seperti semakin ditekannya anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk dana alat kesehatan, penetapan harga di e-katalog yang sangat rendah, apalagi dengan turun tayangnya e-katalog selama bulan Agustus ini.

"Ditambah lagi, keterlambatan pembayaran dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mempersulit penyedia untuk tetap berbisnis dengan beretika dan melaksanakan kewajibannya tersebut," ungkap Surya Gunawan Widjaja di Jakarta, Kamis (29/8).

Surya menambahkan, kondisi tersebut mendorong persaingan yang tidak sehat di antara penyedia alat kesehatan akibat semakin minimnya margin keuntungan yang diperoleh. Penyedia alat kesehatan dibebankan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang besarannya mencapai 20 persen hingga 30 persen. Sehingga, para pengusaha harus memiliki modal setidaknya 120 persen hingga 130 persen untuk membiayai pesanan dari e-katalog.

"Selain itu, masih ditambah lagi dengan banyak Fasilitas Pelayan Kesehatan (fasyankes) yang masih menunggak pembayaran dengan alasan dana dari pusat atau BPJS yang belum cair, termasuk pesanan pada 2017-2018," tegas Surya.

Namun, Surya mengaku tidka memiliki angka pasti dari kerugian ataupun nilai yang tenagh ditanggung para pengusaha akibat penunggakan tersebut. Tapi diperkirakan satu pengusaha mengalami penunggakan bayaran sebesar Rp 50 miliar, sementara anggota Gakeslab yang mencapai ratusan.

"Hal ini membuat banyak pengusaha yang telah gulung tikar ataupun beralih ke usaha lain yang jauh dari industri alkes. Ancaman ini pun masih tetap ada sampai sekarang jika kondisi seperti ini tidak diselesaikan" papar Surya.

Menanggapi pembayaran alat kesehatan yang tidak tepat waktu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar SH, mengungkapkan, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih terus diancam oleh defisit pembiayaan yang mengakibatkan ekosistem JKN terganggu, salah satunya penyedia alat kesehatan.

"Saat ini, industri alat kesehatan 'tersandera' oleh defisit JKN. Fasyankes, seperti Rumah Sakit (RS), mensyaratkan pembayaran alat kesehatan ketika BPJS Kesehatan telah membayarkan utang klaimnya. Supply Chain Financing (SCF) dapat menjadi solusi, yaitu perbankan memberikan pembiayaan ke RS untuk menjamin operasionalisasi RS, termasuk membayar kewajiban-kewajiban RS kepada pihak ketiga, seperti penyedia alat kesehatan," jelas Timboel.

Untuk memastikan instrumen SCF berjalan dengan baik, Timboel menegaskan, peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat dibutuhkan agar seluruh perbankan mau mendukung SCF dan memberikan kemudahan proses dan bunga pinjaman kepada RS. Serta, untuk memastikan agar pembiayaan tersebut teralokasikan dengan baik.

"BI dan OJK dapat mengatur skema pengalokasian pembiayaan pembayaran kepada pihak ketiga, seperti ke penyedia alat kesehatan," kata Timboel.

Sementara itu, menanggapi persaingan yang tidak sehat di antara penyedia alat kesehatan, Timboel menambahkan pentingnya peran Gakeslab dalam menegakkan kode etik mengingat industrinya yang berkaitan erat dengan sisi kemanusiaan.

Menurut Timboel, penyaluran alat kesehatan yang aman dan berkualitas harus terus menjadi prioritas penyedia alat kesehatan. Jangan sampai terpancing melakukan praktik yang tidak beretika karena hanya akan menimbulkan masalah hukum apabila alat kesehatan yang disalurkan tidak memenuhi kriteria.

"Kuncinya adalah meningkatkan daya tawar dengan praktik yang beretika, bukan justru mengesampingkan kualitas alat kesehatan untuk mengkompensasi harga murah. Gakeslab sebagai asosiasi juga harus berbenah diri secara internal demi membangun praktik bisnis yang sehat dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat," tandas Timboel.

Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Drs H Sugihadi HW MM, mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan Gakeslab dalam membina anggotanya agar tetap profesional dan berintegritas menghadapi beragam tantangan yang ada. Selain itu, pihaknya juga banyak mendorong anggotanya yang sebagian besar merupakan importir menjadi produsen dengan membuka produksi di dalam negeri. Hal ini terlihat adanya peningkagan jumlah anggota yang telah beralih tersebut. Jika tahun lalu jumlah anggotanya yang dari importir menjadi produsen sebesar 11 pengusaha, tahun ini menjadi 16 pengusaha.

"Angka itu memang masih tidak signifikan, sebab masih banyak kendala yang kami hadapi untuk memproduksi di dalam negeri, termasuk pada kebijakan," tutup Sugihadi.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Waspada Kekurangan Protein di Masa Tumbuh Kembang Anak

Anak membutuhkan konsumsi nutrisi seimbang termasuk protein dalam masa tumbuh kembang.

KESEHATAN | 28 Agustus 2019

Menkes Sebut Ubah Perilaku Sehat Masyarakat Butuh Waktu

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, untuk mengubah perilaku hidup sehat masyarakat membutuhkan proses dan tidak bisa dalam waktu yang singkat.

KESEHATAN | 27 Agustus 2019

Menkeu Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas satu naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

KESEHATAN | 27 Agustus 2019

Butuh 10 Tahun untuk Proses Bajakah Menjadi Obat Kanker

Siswanto mengatakan, penelitian awal yang dilakukan para pelajar ini baru sebatas kuantitatif, belum berdasarkan metodologi yang betul.

KESEHATAN | 27 Agustus 2019

Kemkes Dukung Penelitian Lanjutan Bajakah Sebagai Obat Kanker

Masih perlu dibuktikan secara kajian ilmiah melalui uji praklinis (pada hewan) dan uji klinis (pada manusia)

KESEHATAN | 27 Agustus 2019

Siloam Bekasi Timur Berbagi Kasih ke Panti Asuhan Rumah Shalom

Acara berbagi kasih ini sekaligus merayakan HUT ke-2 Rumah Sakit Siloam Bekasi.

KESEHATAN | 26 Agustus 2019

"Jangan Ada Lagi Antrean Panjang Pasien"

"Sakit atau tidak sakit, premi BPJS Kesehatan harus tetap dibayar."

KESEHATAN | 25 Agustus 2019

BPJS Kesehatan Tunggu Keputusan Pemerintah

BPJS Kesehatan tidak bisa dibiarkan sendirian menanggung beban sebagai operator untuk mewujudkan negara kesejahteraan.

KESEHATAN | 25 Agustus 2019

Iuran BPJS Naik, Kualitas Ditagih

"Tidak mungkin masyarakat menghendaki layanan yang berkualitas dan berkelanjutan, tetapi tidak mau membayar premi yang lebih memadai."

KESEHATAN | 25 Agustus 2019

Raih BPJS Award 2019, Inilah Keunggulan RSU Aisyiyah Ponorogo

Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Ponorogo melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan dan memastikan pasien mendapatkan layanan terbaik.

NASIONAL | 24 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS