BPOM Diminta Percepat Izin Edar Obat
INDEX

BISNIS-27 447.922 (-1.99)   |   COMPOSITE 5096.45 (-20.33)   |   DBX 966.383 (-6.2)   |   I-GRADE 139.404 (-0.63)   |   IDX30 427.333 (-1.57)   |   IDX80 113.424 (-0.46)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.8)   |   IDXG30 119.109 (-0.51)   |   IDXHIDIV20 379.033 (-1.4)   |   IDXQ30 124.381 (-0.28)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.24)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.88)   |   IDXV30 108.161 (-1.14)   |   INFOBANK15 830.634 (-3.57)   |   Investor33 372.738 (-1.03)   |   ISSI 150.924 (-0.45)   |   JII 548.46 (-1.45)   |   JII70 187.38 (-0.52)   |   KOMPAS100 1019.47 (-4.22)   |   LQ45 787.196 (-2.22)   |   MBX 1409.36 (-5.12)   |   MNC36 279.413 (-0.86)   |   PEFINDO25 280.307 (-0.15)   |   SMInfra18 241.86 (-0.5)   |   SRI-KEHATI 315.824 (-1.06)   |  

BPOM Diminta Percepat Izin Edar Obat

Kamis, 16 Januari 2020 | 23:46 WIB
Oleh : Dina Manafe / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta untuk mempercepat proses pemberian izin edar obat. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penguatan terhadap kelembagaan BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan sampai ke level kabupaten/kota. Salah satu penguatannya adalah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan pangan, fungsi pengawasan sebelum barang beredar (pre-market) dan sesudah barang beredar (post-market) tidak bisa dipisahkan. Karenanya, rencana Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk mengambil kembali kewenangan izin edar dari BPOM tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.

Fungsi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) bila dikembalikan ke Kemkes juga tidak sejalan dengan spirit otonomi daerah. Sebab, Kemkes dan dinas kesesehatan daerah tidak ada lagi garis komando.

"Dinkes garis komandonya di bawah pemerintah daerah setempat. Bahkan, secara internasional, tidak ada di negara manapun model pengawasan yang terpisah antar kementerian/lembaga,” kata Tulus dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut Tulus, apabila Kemkes tetap bersikukuh menarik wewenang Badan POM, maka sama saja mereka membuat tiga kecacatan, yaitu yuridis, politis dan sosiologis.

Kecatatan yuridis artinya kembali pada pola lama, di mana BPOM masih berupa Direktorat Jenderal POM di bawah Kemkes. Kecatatan sosiologisnya, pengawasan pra-pasar oleh Kemkes justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri, dan pada akhirnya memperlemah perlindungan pada konsumen. Sedangkan kecacataan politisnya adalah Kemkes membangkang kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal senada dikemukakan oleh pengamat kebijakan publik Riant Nugroho. Menurutnya, pembuatan kebijakan publik harus didasarkan pada ilmu, bukan pada kemauan belaka. Kebijakan publik merupakan kontinyuitas yang berarti tidak ganti kekuasaan ganti kebijakan.

"Kalau izin edar sudah bagus di tangan BPOM maka tinggal diperkuat, jangan kemudian dimentahkan kembali,” kata Riant.

Dorongan agar pemerintah memperkuat kelembagaan BPOM juga datang dari partai PDIP. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (16/1/2020).

PDIP mendesak BPOM untuk memberikan kemudahan, bantuan dan pendampingan proses perizinan kepada pelaku usaha UMKM serta koperasi. Khususnya usaha di bidang rempah rempat olahan, obat-obatan tradisional, jamu tradisional,dan makanan olahan.

Pemerintah juga diminta meningkatkan daya saing sekaligus untuk mendukung kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Guna meningkatkan fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan, pemerintah juga diminta untuk memberikan penguatan kelembagaan dengan mengembangkan organisasi BPOM sampai pada tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran yang memadai agar fungsi BPOM memberikan perlindungan kepada konsumen jadi lebih optimal.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gubernur NTB Zulklieflimansyah Resmikan RS Siloam Mataram

Keberadaan Siloam Hospitals menjadi bentuk tanggung jawab Lippo Group untuk membantu industri pariwisata.

KESEHATAN | 16 Januari 2020

Dukung Program Pemerintah, Sehati Group Serahkan Bantuan TeleCTG

Hingga saat ini, solusi Sehati TeleCTG telah digunakan oleh 20.000 ibu hamil.

KESEHATAN | 16 Januari 2020

RS Siloam Hadir di Yogyakarta

Sri Sultan berharap, kehadiran RS Siloam Yogyakarta bisa memberikan perawatan kesehatan terbaik sehingga rakyat Yogyakarta tidak perlu berobat ke luar negeri.

KESEHATAN | 15 Januari 2020

Pemerintah Wajibkan Pemberi Kerja Beri Perlindungan Kesehatan

Pemerintah memandang perlu dilakukan upaya kesehatan kerja.

KESEHATAN | 15 Januari 2020

Pemkab Lahat Putuskan Tetap Ikut Program BPJS

Peserta yang dijamin iurannya oleh APBD Lahat sebanyak 9.952 orang.

KESEHATAN | 14 Januari 2020

Konsumsi Gizi Mikro Rendah Jadi Tantangan Penurunan Stunting

Kekurangan zat gizi mikro berhubungan dengan tingginya jumlah balita pendek atau stunting di Indonesia.

KESEHATAN | 14 Januari 2020

Riset: Kombinasi Madu dan Akar Bajakah Redakan Sakit Lambung

Madu hijau mengandung terpenoid, steroid, tannin, alkonoid, fenolik, dan saponin yang merupakan kandungan alami dari akar bajakah.

KESEHATAN | 12 Januari 2020

Jangan Anggap Remeh Masalah Alergi

Pencegahan alergi sejak dini perlu menjadi perhatian orang tua karena dapat memengaruhi asupan nutrisi pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

KESEHATAN | 12 Januari 2020

Pentingnya Masyarakat Menjalani Hidup Aktif dan Sehat

Anlene dari Fonterra Brands Indonesia, mendukung Superball Run 2020 untuk bersama menginspirasi masyarakat Indonesia.

KESEHATAN | 12 Januari 2020

Duh! Skizofrenia Bisa Dipicu Polusi Udara

Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku.

KESEHATAN | 12 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS