Dirlantas Polda Metro Jaya Benarkan Pengguna Mobil Beralih ke Motor
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Dirlantas Polda Metro Jaya Benarkan Pengguna Mobil Beralih ke Motor

Jumat, 2 Agustus 2019 | 15:38 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf membenarkan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor roda empat dengan sistem ganjil genap tidak membuat para pengguna kendaraan roda empat atau mobil pribadi berpindah ke transportasi publik. Justru mereka lebih banyak pindah menggunakan sepeda motor.

Kondisi ini dinilai bertolak belakan dengan salah satu tujuan penerapam sistem ganjil genap di Ibu Kota. Yakni adanya perpindahan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Yang terjadi, bukan malah ke transportasi umum, tetapi malah sepeda motornya yang banyak,” kata Yusuf dalam diskusi publik perluasan sistem ganjil genap di Gedung Dinas Teknis, Jatibaru, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Menurut Yusuf, kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan, maka penerapan kebijakan ini tidak akan efektif dalam mengurangi kemacetan, memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum dan mengurangi polusi udara.

"Permasalahan ini harus diselesaikan jika Pemprov DKI ingin memperluas sistem ganji genap. Juga harus mengkaji dampak perluasan sistem ganjil genap dan menyiapkan solusi kebijakan tersebut. Kalau pun harus diperluas, lokasinya dimana? Tanggapan yang lain apa? Kira-kira dampaknya apa? Terus solusinya seperti apa?" ungkap Yusuf.

Apapun keputusan Pemprov DKI dalam penerapan sistem ganjil genap ini, kata Yusuf, pihaknya pasti akan mendukungnya, dan siap melakukan penegakan hukum dengan menertibkan para pelanggar apabila kebijakan perluasan sistem ganjil genap akan diterapkan.

"Yang penting itu sudah merupakan suatu keputusan dan itu solusi dari permasalahan-permasalahannya, kita laksanakan, enggak ada masalah," tandas Yusuf.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo mengatakan, berdasarkan hasil penerapan sistem ganjil genap selama enam bulan terakhir ini menunjukkan komposisi sepeda motor di kawasan penerapan sistem ganjil genap sangat tinggi. Yakni mencapai 72 persen.

Padahal, penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem ganjil genap diharapkan dapat mengalihkan para pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik. Tetapi ternyata malah mereka memilih pindah ke sepeda motor.

Selain menimbulkan kemacetan lalu lintas, banyaknya sepeda motor tersebut berimbas pada meningkatnya polusi udara dari kendaraan bermotor. Bila sebelumnya, sumber pencemaran udara ada pada kendaraan bermotor mencapai 70 persen, sekarang meningkat menjadi 75 persen.

"Kondisi ini yang menjadi alasan Pemprov DKI mengkaji perluasan sistem ganjil genap,” kata Syafrin Liputo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DKI Sedang Kaji Penerapan Ganjil Genap Sepeda Motor

Sebelumnya beredar Kabar akan adanya sosialisasi perluasan kawasan ganjil genap untuk mobil dan motor di kawasan ganjil genap mulai 5-31 Agustus.

MEGAPOLITAN | 2 Agustus 2019

Dishub DKI Kaji Perluasan Ganjil-Genap

Kebijakan perluasan ganjil-genap saat ini masih dalam pengkajian secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

MEGAPOLITAN | 2 Agustus 2019

Selama Enam Hari, 771 Pendaftar Sudah Urus Rumah DP Nol Rupiah

Bagi warga yang sudah lolos verifikasi, masih diberikan waktu untuk mendaftar ulang, mengajukan permohonan KPR dan memilih unit di lokasi hingga 4 Agustus.

MEGAPOLITAN | 2 Agustus 2019

Dengan ETLE, Kapolda Harapkan Kecelakaan Turun 40%

Ada lima faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

MEGAPOLITAN | 2 Agustus 2019

Pemakan Kucing Jadi Tersangka

Polisi belum memutuskan apakah tersangka harus menjalani pemeriksaaan kejiwaan atau tidak.

MEGAPOLITAN | 2 Agustus 2019

WOM Finance Bagikan Kaki dan Tangan Palsu untuk Masyarakat Kurang Mampu

WOM Finance memberikan bantuan kaki dan tangan palsu karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli.

MEGAPOLITAN | 2 Agustus 2019

Dua Pencari Suaka Terindikasi Lakukan Praktik Prostitusi

Dua orang pencari suaka dari Afghanistan terindikasi melakukan praktik prostitusi setelah terjaring razia gabungan dipimpin Satpol PP Pemprov DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 1 Agustus 2019

Pemasok Ganja Aktor Jefri Nichol Ditangkap

Tersangka HR berprofesi sebagai dokter, sementara AK merupakan seorang desainer.

MEGAPOLITAN | 1 Agustus 2019

Denny Indrayana Batal Jadi Kuasa Hukum Pemprov DKI

Kantor pengacara Denny Indrayana Integrity, batal menjadi kuasa hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam banding gugatan Pulau H.

MEGAPOLITAN | 1 Agustus 2019

12.000 Personel Gabungan Amankan Laga Persija vs Arema

Polisi akan melakukan pengamanan terhadap pemain dan offisial kedua kesebelasan.

MEGAPOLITAN | 1 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS