Penyelesaian Polusi Butuh Perbaikan Tata Kota
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Penyelesaian Polusi Butuh Perbaikan Tata Kota

Kamis, 8 Agustus 2019 | 17:12 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mengatasi polusi yang menghantui Ibu Kota tidak cukup hanya dengan mengendalikan volume kendaraan, namun harus diiringi dengan penataan kota. Pasalnya, pengendalian polusi bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup yang harus diatasi tidak secara parsial.

"Pengurangan volume transportasi hanya langkah antisipasi bukan penyelesaian. Bisa membantu kurangi polusi tetapi untuk menyelesaikannya harus dengan penataan. Harus diakui bahwa Jakarta sebagai metropolitan belum tertata," kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga, di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Dia menyinggung langkah perluasan ganjil-genap sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara dari Gubernur Anies Baswedan tidak menitikberatkan pada penataan kota. Artinya, tindak lanjut pelaksanaan Ingub kurang ampuh dalam mengatasi polusi.

"Transportasi memang harus berbahan bakar gas atau listrik. Ini penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi yaitu, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk menyerap polusi, Pak Gubernur harus mengejar 30 persen ketersediaan RTH. Di Jakarta RTH baru 10 persen,” tutur Pandapotan.

Menurutnya, Ingub yang menyinggung RTH di gedung-gedung pemda dan sekolah tidak cukup untuk mewujudkan ketersediaan 30 persen RTH dari total luas kota. Dengan begitu, ketersediaan lahan untuk RTH sangat mendesak bagi Jakarta.

"Kota ini populasinya padat dan tata ruangnya semrawut. Tidak seimbang antara populasi dengan ruang. Pantas saja polusi. Maka harus ada terobosan pembangunan hunian vertikal agar ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan," ujarnya.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga turut mengingatkan pentingnya tata kota dalam pengendalian polusi. Sebab, dalam mengendalikan lalu lintas dan kemacetan yang diyakini menyumbang polutan harus diiring dengan tata ruang Jakarta.

Nirwono menilai pentingnya keberadaan hunian vertikal dengan biaya terjangkau dan wilayahnya terpadu dengan jaringan transportasi massal sehingga warga cukup menggunakan angkutan umum untuk ke pusat kota.

"Pemda DKI memang harus menata ulang tata ruang kotanya. Bagaimana agar warga sehari-hari cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam beraktivitas ke sekolah, pasar, kantor dan menggunakan angkutan massal saat keluar dari kawasan," kata Nirwono.

Sekalipun begitu, DKI harus menggandeng kota-kota tetangga untuk mendesain ulang tata ruang, setidaknya dalam mengendalikan pertumbuhan pemukiman yang jauh dari pusat kota dan tidak terintegrasi dengan jaringan angkutan massal.

Nirwono menilai, langkah DKI memperluas kebijakan sistem pembatasan transportasi ganjil-genap tidak cukup untuk menekan polusi. Terlebih yang disasar hanya mobil-mobil pribadi. Seharusnya untuk menekan volume, kendaraan roda dua juga turut ditekan.

"Penerapan ganjil-genap harus diterapkan kepada seluruh kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, jika ingin mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan menekan pencemaran udara, serta menunjukkan keadilan berkendaraan karena sama-sama bayar pajak," tegasnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Gandeng Kadin Jaga Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Anies berjanji akan terus mendengar aspirasi dari dunia usaha.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019

DKI Perketat Aturan Syarat Teknis Pencemaran Udara dari Sumber Tak Bergerak

Data tersebut wajib diumumkan secara realtime melalui panel display digital di depan gerbang pabrik serta wajib dikoneksikan dengan command center.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019

Perlu Terobosan Atasi Polusi Jakarta

Polusi udara yang menyelimuti ibu kota Jakarta sudah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019

Ketua DPR: Atur Transportasi untuk Turunkan Polusi Jakarta

Uji emisi kendaraan harus dilakukan berkala.

MEGAPOLITAN | 7 Agustus 2019

Masuk dan Keluar 28 Gerbang Tol Ini, Terkena Aturan Ganjil-Genap

Ada 28 persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk dan keluar tol yang dikenakan ganjil genap.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019

Sidak, Dinas Lingkungan Hidup DKI Temukan 2 Industri Langgar Aturan

Sidak tahun ini akan dilakukan kepada 90 perusahaan dari 114 kegiatan industri.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019

Pasokan Air Bersih di Jakarta Barat Terganggu

Pasokan air bersih Palyja akan kembali normal secara bertahap pada Jumat (16/8/2019) pukul 22.00 WIB.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019

Dinas Lingkungan Hidup Sidak Cerobong Asap Industri Cemari Udara

Sidak dilakukan sebagai upaya penegakan hukum terhadap industri yang cerobongnya terbukti mencemari udara.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019

Perluasan Ganjil Genap Belum Punya Landasan Hukum

DKI sedang mempersiapkan landasan hukum sebelum kebijakan ini diterapkan pada 9 September 2019.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019

Jaga Keandalan Listrik, PLN Cek GITET Muara Tawar

PLN terus melakukan perawatan dan inspeksi lebih ketat ke sejumlah aset untuk menjaga keandalan listrik.

MEGAPOLITAN | 8 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS