Sekda DKI Sebut Tuduhan Tidak Transparan, Salah Besar
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Sekda DKI Sebut Tuduhan Tidak Transparan, Salah Besar

Kamis, 7 November 2019 | 18:57 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menegaskan, tuduhan yang menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak transparan dalam menyusun dan membahas anggaran, merupakan kesalahan besar.

Pasalnya, Pemprov DKI tetap mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan pemerintahan yang sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang disembunyikan dalam penyusunan anggaran hingga pembahasan anggaran.

Baca Juga: Sekda DKI Kecewa Dituding Tak Serahkan Draft KUA-PPAS

"Jadi begini, saya ini mengikuti zaman pemerintahan yang dulu. Dan yang sekarang saya juga mengikuti. Jadi dituduh kalau kita tidak transparan, itu salah besar. Karena yang kita lakukan sekarang ini, persis sama dan sebangun dengan apa yang kita lakukan dahulu. Tidak ada yang diumpet-umpetin," ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Bahkan untuk semakin transparan, lanjut Saefullah, Pemprov DKI menambah satu proses penyusunan anggaran yaitu menghadirkan Forum Rencana Strategis Daerah (FRSD). "Kita tambahkan disitu. Jadi semakin kuat," tegasnya.

Baca Juga: Sekda DKI Akui Pembahasan KUA-PPAS Molor

Terkait masalah dokumen anggaran yang belum diunggah di situs resmi Pemprov DKI, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menyatakan, belum waktunya untuk diunggah ke publik. Sebabnya, ketika KUA-PPAS APBD DKI 2020 sudah disepakati, kemudian SKPD dan UKPD sudah menginput anggaran ke dalam e-budgeting, maka dokumen itu sudan final.

"Kalau sudah final, baru kita buka. Kalau sekarang apakah sudah final, itu belum, masih harus dibahas dalam komisi. Setelah saya teliti, di daerah juga ada gitu loh. Di daerah-daerah ada komponen-komponen yang seharusnya tidak perlu. Yang janggal. Nah kalau di DKI, kalau pun itu salah, tapi itu sebagai dummy. Penolong untuk dirapihkan pada waktunya nanti," jelas Saefullah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

29 RW Kumuh di Jakarta Utara Ditata Pemprov Tahun Ini

"Pelaksanaannya sesuai ketentuan harus di daerah yang legal. Sehingga tidak melanggar aturan," ujar Gembong.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Sekda DKI Kecewa Dituding Tak Serahkan Draft KUA-PPAS

Saefullah mengaku memiliki bukti tanda terima draft KUA-PPAS APBD DKI 2020 dalam bentuk hard copy dan soft copy telah diserahkan ke DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Komisi B DPRD Pangkas PMD Jakpro Rp 622 Miliar

Sehingga total anggaran PMD yang disetujui menjadi Rp 4,6 triliun dari awalnya sebesar Rp 5,22 triliun.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Bapemperda DKI Targetkan Penyelesaian 12 Raperda di 2020

Tahun lalu Bapemperda hanya mampu mengesahkan enam raperda dari 42 raperda yang diusulkan.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

PLN Disjaya Siaga Antisipasi Banjir

Pemeliharaan terhadap 189 gardu distribusi yang memasok rumah pompa di tempat-tempat penting

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Sekda DKI Akui Pembahasan KUA-PPAS Molor

Seharusnya Agustus sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Gelar Sosialisasi, Wali Kota Jakarta Timur Optimistis Pajak BPHTB Tercapai

Peserta sosialsi terdiri dari pengusaha apartemen, pengembang perumahan elit, notaris, ikatan pejabat pembuat akta tanah.

MEGAPOLITAN | 6 November 2019

PSI: Anggaran Defisit, Formula E Layak Dibatalkan

Bakal lebih baik jika Gubernur Anies Baswedan memprioritaskan rehabilitasi sekolah, akses air bersih bahkan kemudahan bagi warga untuk berusaha.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Tetap Bertahan di Kelas BPJS Kesehatan

"Selagi rejekinya ada ya pasti saya usahakan," kata Dini yang menanggung iuran BPJS Kesehantan untuk lima orang.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

2020, DPRD DKI Akan Bahas 40 Lebih Raperda

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Biro Hukum DKI telah mengajukan 30 raperda untuk dibahas pada tahun 2020.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS