SP JICT Menolak Privatisasi Pelabuhan JICT Jilid II
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

SP JICT Menolak Privatisasi Pelabuhan JICT Jilid II

Rabu, 8 Januari 2020 | 09:44 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, diminta bersikap tegas terhadap privatisasi jilid II pelabuhan petikemas nasional terbesar, Jakarta International Container Terminal (JICT), kepada Hutchison Hong Kong.

Baca: Pelindo II dan Pelabuhan Los Angeles Jalin Kemitraan Strategis

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) JICT, Hazris Malsyah, menguraikan sejumlah alasan mengapa privatisasi JICT perlu ditolak.

"Proses privatisasi JICT tidak transparan dan merugikan negara. Hal ini telah dibuktikan auditor negara BPK lewat laporan hasil audit investigasi,” kata Hazris dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (8/1/2020).

Hazris menguraikan, privatisasi JICT telah melanggar berbagai aturan dan merugikan negara setidaknya Rp 4,08 triliun. Bahkan dalam laporan BPK, pihak Hutchison turut terlibat atas kerugian negara tersebut.

Sampai saat ini, privatisasi tanpa alas hukum ini masih terus dijalankan oleh Hutchison dan Pelindo II di JICT dengan manuver dan dalih-dalih yang tidak berdasarkan hukum.

Baca: Holding Pelabuhan Diharapkan Terwujud Tahun Depan

Menurut Hazris, Menteri BUMN Erick Thohir harus bersikap tegas terhadap mereka yang bermain di area abu-abu atas nama investasi.

"Jangan sampai Menteri BUMN justru menjadi bagian dari hal yang terlihat seperti konspirasi global untuk penguasaan JICT sebagai aset strategis bangsa,” urainya.

Hazris menambahkan, pelabuhan nasional penting dikelola secara mandiri terutama pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia seperti JICT. Pelabuhan ini telah dikelola oleh Hutchison Hong Kong sejak tahun 1999 dan habis kontraknya di tahun 2019.

"Dalam hal alih teknologi sudah sangat cukup. Lagi pula secara SDM, teknologi dan hal lainnya, pelabuhan ini sangat bisa dikelola oleh bangsa sendiri. Tidak ada urgensi kontrak Hutchison diperpanjang di JICT,” tegasnya.

Baca: Rieke Dukung Erick Tohir Perbaiki Tata Kelola BUMN

Sejak tahun 2014, kata Hazris, Serikat Pekerja telah menolak privatisasi JICT bukan karena anti-investasi asing, namun lebih karena prosesnya tidak transparan dan demi kemandirian nasional. Terlebih, para pekerja telah memberikan produktivitas terbaik bagi JICT sehingga pelabuhan ini menjadi salah satu yang terbaik di Asia.

"Saatnya Menteri BUMN Erick Thohir mengambil sikap tegas untuk melindungi kepentingan bangsa dengan segera mengembalikan JICT ke pangkuan ibu pertiwi,” pungkas Hazris.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemnaker Siapkan Posko Kesehatan untuk Korban Banjir

Kemnaker membantu dan melayani korban banjir di Jaksel.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Perhutani Bantu Korban Banjir dan Tanah Longsor di Bogor

Perum Perhutani menyerahkan bantuan untuk musibah bencana alam di empat wilayah kecamatan korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bogor.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Bantu Korban Banjir, WSBP Bentuk Tim Cepat Tanggap

WSBP menyalurkan bantuan senilai Rp 600 juta kepada sekitar 114 kepala keluarga yang terdampak banjir di Jakarta dan Bekasi.

MEGAPOLITAN | 8 Januari 2020

Takut Kebanjiran Lagi, Ke Jokowi Warga Bogor Minta Direlokasi

Jokowi mengunjungi lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

MEGAPOLITAN | 7 Januari 2020

Presiden Instruksikan 4 Langkah Penanganan Banjir

Presiden meminta dalam penanganan banjir dan tanah longsor dibutuhkan sinergi dari Kementerian dan Lembaga.

MEGAPOLITAN | 7 Januari 2020

Sebanyak 4.190 Warga Korban Banjir Bekasi Terserang Penyakit

Sedikitnya 4.190 warga korban banjir di Bekasi mulai terjangkit penyakit sebagai dampak musibah banjir yang melanda wilayah itu.

MEGAPOLITAN | 7 Januari 2020

Gedung Ambruk di Slipi Diduga Ada Penurunan Struktur Bangunan

Bangunan yang ambruk di Slipi, Jakarta Barat, Senin 6 Januari kemarin, terjadi akibat penurunan struktur bangunan.

MEGAPOLITAN | 7 Januari 2020

Gedung Ambruk di Slipi Diduga Ada Unsur Kelalaian

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto menduga ada kelalaian pemilik gedung yang tidak memelihara bangunan.

MEGAPOLITAN | 7 Januari 2020

Antisipasi Genangan, Ancol Siapkan 48 Pompa Air

Manajemen Ancol juga bekerja sama dengan pengelola pintu air.

MEGAPOLITAN | 7 Januari 2020

Bamusi Bantu Korban Banjir di Jabotebek

Sebagai organisasi yang berada di bawah naungan PDIP, Bamusi berkewajiban turut bergotong royong guna meringankan penderitaan sesama warga Indonesia.

MEGAPOLITAN | 7 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS