Anies Baswedan Sebut Opini WTP Bukan Tujuan Akhir
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Anies Baswedan Sebut Opini WTP Bukan Tujuan Akhir

Senin, 22 Juni 2020 | 19:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019. Prestasi ini merupakan kali ketiga atau hattrick tiga tahun berturut-turut Pemprov DKI meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Anies Sebut Covid-19 di Jakarta Masih Terkendali

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, capaian-capaian tersebut membanggakan DKI Jakarta. Namun, jajaran Pemprov DKI diingatkan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir. Sebabnya, proses mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dinilai lebih penting.

"Perolehan opini WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi ini merupakan bagian dari proses peningkatan akuntabilitas proses pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ini adalah upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan pada tahun Anggaran 2020," ujar Anies saat sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2020).

Menurut Anies, beberapa kiat yang dilakukan Pemprov DKI sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan berbuah opini WTP. Salah satunya, peningkatan kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan serta implementasi transaksi non tunai, sehingga seluruh aliran dana APBD dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Pemprov DKI Larang Warga yang Sakit Ikut CFD

"Implemetasi transaksi non tunai tersebut juga telah dijadikan percontohan penerapan transaksi non tunai di seluruh pemerintah daerah secara nasional,” ungkap dia.

Meskipun, Anies mengaku ada sejumlah hal yang akan dipebaiki Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan keuangan ini. Pertama, penyempurnaan proses penganggaran yang terintegrasi. Kedua, penyempurnaan peningkatan akuntabilitas sistem administrasi pendapatan daerah melalui program non-cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan.

"Ketiga, penyempurnaan pembenahan administrasi belanja daerah melalui transaksi non tunai dan pelaksanaan jurnal dan tutup buku harian," tutur dia.

Keempat, penyempurnaan sistem administrasi penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah melalui implementasi transaksi non tunai dan penerapan sistem penganggaran dan sistem penatausahaan belanja yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem direktorat jendral pajak.

Baca Juga: DKI Kembali Raih Prestasi WTP dari BPK

Kelima, penyempurnaan pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah.

“Dengan begitu Pemprov DKI kakarta mampu menetapkan hasil inventarisasi aset Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan penyelesaian aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah. Pemprov DKI Jakarta adalah satu-satunya Pemda yang telah membentuk Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah,” jelas Anies.

Selain itu, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan Implementasi dan Integrasi Sistem Pembayaran dan Pembayaran Pajak ke Kas Negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak secara online dan realtime.

Baca Juga: Opini WTP Kado HUT ke-492 DKI

"Kami juga akan melakukan percepatan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK, melalui penetapan pelaksanaan tindak lanjut sebagai key performance indikator (KPI) SKPD," tegas Anies.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pasca-Penyerangan Kelompok John Kei, Kompleks Green Lake City Dijaga Polisi

Puluhan polisi bersenjata lengkap menjaga akses gerbang masuk perumahan Green Lake City, Cipondoh, pasca-penyerangan kelompok John Kei.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

PPDB SD di Depok Dimulai Hari Ini

PPDB Depok dilakukan secara online di situs depok.siap-ppdb.com dengan mendaftar melalui nomor link di satuan pendidikan masing-masing.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

Pandemi, Anies Sebut Warga yang Bersepeda Naik 10 Kali Lipat

Tempat usaha, perkantoran atau fasilitas publik harus menyediakan lahan pakir untuk sepeda seluas 10 persen dari area parkir.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

Terpengaruh Pandemi Covid-19, Pemulung di Jakut Belum Dapatkan Bansos

Para pemulung di Jakut belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos) baik dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

DKI Segera Evaluasi Kegiatan Car Free Day

Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi pelaksanaan car free day yang kembali dilaksanakan Minggu (21/6/2020) lalu.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

Ini Sepak Terjang John Kei Bersama Amkei di Bekasi

John Kei mengklaim anggota Amkei telah mencapai belasan ribu orang.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

Anies Akui Pengendalian Covid-19 di Pasar Tradisional Kompleks

Pengendalian Covid-19 di pasar tradisional di Jakarta merupakan hal yang paling kompleks.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

Anies Sebut Covid-19 di Jakarta Masih Terkendali

Menurut Anies, Covid-19 yang terkendali ini tidak terlepas dari kedisiplinan warga dalam menjalankan aktivitas sosial-ekonominya.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

Penangkapan Kelompok John Kei Berlangsung Menegangkan

Terdengar beberapa kali tembakan peringatan dan warga sekitar sempat panik dan mematikan lampu rumahnya secara serentak.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020

Motif John Kei Serang Kerabatnya Lantaran Merasa Dikhianati

John Kei merasa dikhianati oleh Nus Kei yang merupakan kerabatnya soal pembagian uang penjualan atau penjagaan sebidang tanah di Ambon.

MEGAPOLITAN | 22 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS