Disnaker DKI Awasi Ketat Penerapan Sistem Sif
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Disnaker DKI Awasi Ketat Penerapan Sistem Sif

Senin, 6 Juli 2020 | 21:39 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten mengawasi dan memberikan sanksi terhadap tempat usaha atau perusahaan terkait ketentuan kapasitas 50 persen dan sistem sif masuk kerja. Jika ada tempat usaha atau perusahaan yang melanggar, Pemprov DKI tetap memberikan sanksi dari teguran sampai penutupan sementara.

Baca Juga: Pengguna KRL Meningkat, Sistem Sif Mutlak Diterapkan

"Kalau dari kami Disnaker sesuai dengan tupoksinya tetap melakukan pengawasan secara ketat terutama terkait masalah pembatasan karyawan dan sif 1 dan sif 2. Itu yang kita lakukan selama ini," ujar Kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, saat dihubungi, Senin (6/7/2020).

Andri mengakui, sejauh ini sebagian besar perusahaan atau tempat usaha yang diawasi patuh dengan ketentuan kapasitas 50 persen dan sistem sif masuk kerja. Namun, kata dia, butuh kajian mendalam jika dinilai sistem sif masuk kerja khususnya di tempat usaha menjadi penyebab kerumunan atau kepadatan di kereta api.

"Kalau bicara masalah kerumunan (di kereta api), memang harus ada kajian yang komperhensif, seperti apa, pekerja apa, yang naik kereta api, siapa saja, pegawai kantor swasta, kantor pemerintah atau pegawai BUMN-BUMD," jelas dia.

Andri menegaskan, pegawai yang masuk di Jakarta bukan hanya pegawai kantor swasta atau pegawai pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, ada juga pegawai pemerintah pusat yang ada di kementerian atau lembaga dan juga pegawai BUMN.

Baca Juga: KAI Harap Kemhub Relaksasi Batas Isian KRL

Pihaknya, kata Andri, tidak bisa mengawasi atau memberikan sanksi kepada kantor-kantor kementerian atau BUMN jika melanggar ketentuan kapasitas 50 persen dan sistem sif karena hal tersebut bukan tupoksi Pemprov DKI Jakarta.

"Karena itu, semuanya memang harus ada, duduk bareng terkait (kerumunan di kereta api), ada Kemhub, Kemperin, Kemdag, BUMN, Kementerian Menpan dan RB, Pemprov DKI, pemda sekitarnya untuk mencarikan solusi karena yang masuk Jakarta bukan hanya pegawai kantor swasta," imbuh Andri.

Lebih lanjut, Andri menuturkan, pihaknya telah menurunkan 170 personel dari Disnaker untuk mengawasi tempat usaha atau perusahaan dalam menerapkan protokol kesehatan termasuk sistem sif masuk kerja. Dari jumlah tersebut, kata dia, dibagi dalam 35 tim dengan jumlah anggota masing-masing tim sebanyak 4 sampai 5 orang. Satu tim mengawasi 2 sampai 3 perusahaan atau tempat usaha.

"Memang pada dasarnya rata-rata kalau masalah pembatasan, Insyaallah perusahaan sudah membatasi. Hanya beberapa perusahaan saja yang mempekerjakan 54 persen hingga 55 persen. Begitu juga dengan sistem sif masuk kerja. Jadi, tingkat kepatuhan perusahaan pada umumnya baik adanya," pungkas Andri.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Terminal Poris Tangerang Sudah Kembali Beroperasi

Terminal Poris telah buka dan sudah melayani perjalanan bus dari Tangerang dengan tujuan luar kota sejak Akhir Juni 2020 lalu.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

12 Kelurahan di Kota Depok Tanpa Kasus Positif Covid-19

Dari belasan wilayah tersebut, Kelurahan Limo memiliki perkembangan yang pesat yakni dengan kasus sembuh dari Covid-19 sebanyak 16 orang.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Terancam Putus Sekolah, Pemprov DKI Wajib Siapkan Bantuan untuk Calon Siswa Sekolah Swasta

Pemprov DKI dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Terungkap, Ini Peran John Kei dalam Perencanan Pembunuhan Nus Kei

Peran John Kei terhadap rencana pembunuhan Nus Kei terungkap dalam rekonstruksi yang dilakukan tersangka dan anak buahnya di Tytyan Indah, Bekasi.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Pemkot Bekasi Masih Telusuri Pembuang Limbah Medis

Berdasarkan investigasi KPNas pada 4 Juli 2020 masih ditemukan pembuangan limbah medis diduga bekas penanganan Covid-19 di Zona IV TPA Sumurbatu.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Polisi Tangkap 6 Pelaku Tawuran di Jalan Daan Mogot

Mendapat laporan dari warga, tim Polres Jakarta Barat dan Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat memburu orang-orang yang terlibat dalam tawuran tersebut.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Sekda DKI: Kuota PPDB Jalur Zonasi Sesuai Regulasi Kemdikbud

Kuota PPDB jalur zonasi untuk jenjang SMP dan SMA sudah mencapai angka 50 persen

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Pemprov DKI Diminta Fasilitasi Siswa yang Tak Lolos PPDB

Pemprov DKI diminta mengulang penerimaan dengan sistem zonasi tanpa melalui aturan usia.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Minta Perlindungan Hukum, John Kei Surati Presiden

Pengacara John Kei, Anton Sudanto mengatakan, melalui surat itu pihaknya akan meminta perlindungan hukum dari Presiden Jokowi agar tidak ada intervensi.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Senin Pagi, Penumpang KRL Asal Bogor Capai 15.000 Orang

Jumlah penumpang kereta api listrik (KRL) pada Senin pagi meningkat dibanding pekan lalu.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS