Program PNPM Dinilai Sengaja Dijadikan Bancakan
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Program PNPM Dinilai Sengaja Dijadikan Bancakan

Senin, 21 Maret 2016 | 21:54 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta - Program PNPM Mandiri yang dibangun pada era pemertintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2007 – 2014 mulai memunculkan banyak problema. Sejumlah fasilitator program eks PNPM diketahui tersangkut kasus hukum, sedangkan aset PNPM pun masih tidak jelas.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengatakan, program PNPM dinilai memang sengaja dibuat sebagai bancakan. Tak heran, kata dia, setelah program itu berakhir semakin banyak muncul rebutan lahan untuk mengelola kembali program sejenis seperti pendamping dana desa.

"PNPM didesain untuk bancakan memang dari awal. Kalau bisa dibilang, ini sengaja dibuat tidak ada mekanisme kontrol, sehingga bancakan itu terjadi, korupsi di segala level menjadi mulus," ujar Adhie, Senin (21/3).

Adhie menambahkan, dana bergulir PNPM yang berlangsung sejak 2007 hingga 2014 sebenarnya banyak yang macet. Program PNPM yang berjalan pun termasuk sangat kecil dibanding besaran dana yang digulirkan.

"Ini sudah skenario. Kalau mau dibongkar PNPM ini memang sengaja dirancang tanpa kontrol, kemudian ketika ada masalah maka mudah juga dibuat alasan untuk mengelak," jelasnya.

"Saya tidak kaget kalau sekarang aset PNPM Rp 12 triliun dan menjadi terbengkalai. Mau tutup buku begitu saja, tanpa pertanggungjawabab yang jelas. Ini semua karena memang sejak awal didesain begitu," tegasnya.

Adhie pun meminta agar program dengan model PNPM ini segera disetop. Jangan ada lagi perebutan untuk menguasai mekanisme perekrutan, apalagi memaksakan agar fasilitator pendamping sejenis PNPM dipakai. Semangat membangun desa yang dibangun dengan lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa juga sudah berubah.

"Sekarang kan mulai muncul rebutan kewenangan menguasai sistem. Padahal semangat membangun desa sekarang sudah digencarkan," tandasnya.

Saat ini memang banyak kasus korupsi dan penyelewengan dana eks PNPM Mandiri. Misalnya di kecamatan Malo, Bojonegoro, Jawa Timur. Ketua Unit Pengelola Keuangan PNPM Kecamatan Malo, Wakhid telah divonis kurungan 2 tahun penjara dan bendahara UPK PNMP Kecamatan Malo, Lilik Marhaeni divonis hukuman penjara 4 tahun. Keduanya terbukti menyelewengkan dana PNPM.

Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Teon Nila Serua, Maluku Tengah. Laporan penyelewengan sudah masuk ke kejaksaan dengan nilai kerugian sekitar Rp900 juta. Ada juga penyelewengan dana bergulir PNPM Kecamatan Bayat, Klaten juga menjerat Ketua UPK non aktif, Helmi Aryatun dan kasusnya masih ditangani kejaksaan setempat.

Mengomentari banyaknya pengurus UPK PNPM Mandiri yang tersangkut kasus, Adhie menegaskan, hal tersebut merupakan buntut dari skenario bancakan yang dibangun.

"Alur pertanggungjawaban dari program PNPM memang dibuat tidak jelas," tegas Adhie.

Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lagi, Politisi PDIP Kembalikan Uang Suap kepada KPK

Uang sebesar SGD 240 ribu yang dikembalikan di luar dari uang sebesar SGD 33 ribu yang disita tim penyidik saat menangkap Damayanti beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Heli yang Jatuh di Poso Bukan Ditembak Jaringan Santoso

"Lokasinya bukan pada daerah yang rawan, daerah itu sudah di perkotaan dekat bandara,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Kembali, BNN Bekuk Sindikat Peredaran Narkoba di Medan

Sebanyak enam tersangka, berhasil ditangkap bersama barang bukti sebanyak 11 kilogram sabu-sabu dan 4 ribu pil ekstasi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

TNI Berikan Penghargaan kepada 13 Prajurit Korban Heli Jatuh

Menurut Panglima TNI Gatot Nurmantyo, para prajurit tersebut gugur dalam menjalankan tugas.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Bupati Ogan Ilir Diberhentikan, Kepala BNN: Itu Kewenangan Mendagri

Dikatakan Buwas, Ahmad Wazir terancam pidana 4 tahun dan maksimal 12 tahun.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Wapres Ucapkan Belasungkawa Atas Jatuhnya Helikopter di Poso

"Kita berbelasungkawa atas terjadinya musibah ini," kata JK.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Satpol Air Polda Jambi Gulung Pembajak Kapal Pengangkut Karet Ekspor

Bajak laut ini selama ini sering membajak kapal-kapal pengangkut produk karet ekspor di perairan pantai timur Provinsi Jambi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

KPU: Keterlibatan BNN Perlu Diatur dalam UU Pilkada

Pasalnya, keterlibatan BNN dalam pilkada belum diatur dalam UU Pilkada yang lagi dalam proses revisi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

KPK Imbau Publik Tidak Pilih Mantan Koruptor Jadi Kepala Daerah

Imbauan dalam rangka menyukseskan bangsa Indonesia bebas korupsi.

NASIONAL | 21 Maret 2016

Sindikat Peredaran Narkoba Internasional di Medan Dijerat Hukuman Mati

BNN sebelumnya kembali menangkap enam tersangka yang diduga terlibat dalam sindikat peredaran narkoba Internasional di Medan.

NASIONAL | 21 Maret 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS