Gubernur Kalsel Digugat Tiga Perusahaan Tambang
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Gubernur Kalsel Digugat Tiga Perusahaan Tambang

Jumat, 2 Februari 2018 | 22:14 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) digugat tiga perusahaan tambang yang bergerak dalam pertambangan batu bara. Gugatan diajukan lantaran Gubernur Kalsel dianggap bertindak sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas mencabut Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP-OP).

Ketiga perusahaan, masing-masing PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Sejaka Coal melakukan perlawanan hukum dengan menunjuk kantor advokat Ihza & Ihza Law Firm yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra.

Yusril sendiri ketika dikonfirmasi mengakui, tim advokat di kantor hukumnya telah mempersiapkan gugatan melawan Gubernur Kalsel yang segera akan didaftarkan di Pengadilan TUN Banjarmasin.

"Saya telah menelaah keputusan pencabutan IUP-OP ketiga perusahaan itu. Saya yakini (pencabutan izin) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik," kata Yusril, Jumat (2/2) di Jakarta.

Yusril menilai, bahwa berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, Gubernur memang berwenang menerbitkan izin tambang dan berdasarkan asas contrarius actus, berwenang pula mencabutnya. Namun persoalannya adalah apakah pencabutan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak.

"Tiap keputusan harus dengan jelas mengemukakan alasan-alasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengapa keputusan itu diterbitkan. Kalau tidak ada alasan yang jelas, maka Keputusan Gubernur Kalsel itu dapat dibatalkan oleh pengadilan," ucapnya.

Ketiga perusahaan penambangan sejak tahun 2010 telah memiliki Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi di Pulau Laut, Kalsel, dan sudah mempunyai Izin Amdal serta Sertifikat clear & clean (C&C) dari Kementerian ESDM.

Saat ini ketiga perusahaan itu pun sedang mengerjakan infrastruktur penambangan di sekitar lokasi. Namun, kegiatan terhenti lantaran Gubernur Kalsel secara tiba-tiba mencabut izin ketiga perusahaan dengan alasan Pulau Laut adalah Ibukota Kabupaten Kotabaru. Pulau tersebut termasuk pulau-pulau kecil dan miniatur hutan tropis Kalsel.

Selanjutnya, permintaannya kepada Pemkab Kotabaru agar Pulau Laut dijadikan lokasi bebas tambang. Padahal, sebelum izin-izin diterbitkan kajian terhadap semua itu, termasuk kajian AMDAL, telah dilakukan dengan mendalam dan hati-hati. Pencabutan izin juga tanpa rekomendasi Dinas Pertambangan Kalsel dan Bupati Kotabaru yang wilayahnya meliputi Pulau Laut.

Berdasarkan Pasal 119 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba izin penambangan yang telah diterbitkan hanya dapat dicabut dengan alasan limitative yakni pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin yang diterbitkan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Minerba dan pemegang izin dinyatakan pailit.

Selain itu, tatacara pencabutan izin penambangan juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015. Izin tambang hanya bisa dicabut melalui tahapan-tahapan peringatan lebih dahulu. Semua itu diabaikan oleh Gubernur Kalsel, sehingga Yusril berkeyakinan bahwa secara hukum, tindakan sewenang-wenang Gubernur Kalsel itu bisa dimentahkan oleh pengadilan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemtan Fasilitasi Ekspor Manggis ke Tiongkok

Hingga saat ini sudah terdaftar 7 perusahaan eksportir untuk Tiongkok.

NASIONAL | 2 Februari 2018

BKPN Minta Biro Perjalanan Umrah dan Haji Dievaluasi

Penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah dan haji telah terjadi sejak 2013 dan terus berulang hingga saat ini.

NASIONAL | 2 Februari 2018

Ida Fauziyah Minta Didoakan Ulama Jelang Pilkada

Ida Fauziyah mengunjungi sejumlah tokoh ulama di Jawa Tengah untuk meminta doa dan nasehat jelang Pilkada.

NASIONAL | 2 Februari 2018

Polisi Proses Bupati-Wabup Tolitoli

Kepolisian telah mengambil keterangan terhadap Bupati Tolitoli Saleh Bantilan dan Wakilnya Abdul Rahman dengan membuat berita acara pemeriksaan.

NASIONAL | 2 Februari 2018

Suami/Istri Paslon Pilkada yang Berstatus PNS Harus Cuti

MenPAN-RB telah mengeluarkan surat tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam ajang Pilkada.

NASIONAL | 2 Februari 2018

Polda Sumut Sita 226 Karung Pakaian Bekas

Polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus penyelundupan.

NASIONAL | 2 Februari 2018

Menristekdikti: Perguruan Tinggi Asing Bereputasi Boleh Masuk Indonesia

Jangan sampai nanti memasukkan "sampah" ke Indonesia.

NASIONAL | 2 Februari 2018

Listrik Padam 26 Jam, Warga Pekanbaru Mengungsi

Sebagian area di Kota Pekanbaru, Riau, mengalami pemadaman listrik tidak terjadwal hingga lebih dari 26 jam, yang membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi.

NASIONAL | 2 Februari 2018

Jadi Tersangka, Zumi Zola Segera Ditahan

KPK telah menetapkan Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi.

NASIONAL | 2 Februari 2018

KPK Masih Hitung Uang yang Disita dari Rumah Zumi Zola

KPK menyebut uang yang disita tim penyidik tersebut terdiri dari mata uang Rupiah dan Dollar Amerika.

NASIONAL | 2 Februari 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS