Lawan Kampanye Negatif Pembangunan Indonesia
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-1.63)   |   COMPOSITE 5059.22 (-8.88)   |   DBX 933.73 (-2.61)   |   I-GRADE 135.366 (-0.5)   |   IDX30 427.201 (-2.38)   |   IDX80 111.513 (-0.48)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.65)   |   IDXG30 118.405 (-0.48)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-1.86)   |   IDXQ30 125.347 (-0.77)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.45)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.59)   |   IDXV30 105.043 (-0.3)   |   INFOBANK15 803.622 (0.78)   |   Investor33 371.182 (-0.7)   |   ISSI 148.056 (-0.47)   |   JII 539.107 (-4.3)   |   JII70 182.679 (-1.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-3.27)   |   LQ45 780.316 (-4.02)   |   MBX 1404.61 (-2.25)   |   MNC36 278.843 (-0.59)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.43)   |   SMInfra18 242.356 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.54)   |  

Lawan Kampanye Negatif Pembangunan Indonesia

Jumat, 1 Februari 2019 | 23:23 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada TNI-Polri berani untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar.

Pemerintah bertekad membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat dan menarik investasi sesuai kaidah yang ada sehingga tidak perlu ada intervensi yang melanggar kedaulatan NKRI.

"Jangan mau dianggap kecil sama orang. We have our own and you have your own. Kamu punya peraturan dan kita punya peraturan. Harus hargai itu," kata Luhut dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Selasa (29/1).

Pada saat mengawali paparan, Menko Luhut menceritakan pengalamannya sebagai pembicara dalam World Economic Forum (WEF) 2019 yang diselenggarakan di Davos minggu lalu.

"Mereka mengakui, Indonesia menjadi negara rising star yang perkembangan ekonominya semakin maju. Diramalkan bahwa pada tahun 2030 nanti, ekonomi Indonesia akan menduduki posisi ke-4 di dunia," jelas Luhut.

Informasi Keliru

Senada dengan penyataan Luhut, pengamat kehutanan, Profesor Yanto Santosa menyerukan organisasi asing menghentikan kampanye negatif tentang pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati di Tanah Air. Pasalnya, seringkali kampanye yang menghambat pembangunan nasional itu dilakukan berdasarkan informasi keliru, tidak lengkap dan tidak benar.

Baca Juga: Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik

Santosa memberi contoh pada pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah NGO (Non Government Organization/Lembaga Nonpemerintah), maupun pihak asing lain yang menyatakan proyek itu akan mengancam keberadaan orangutan.

"Padahal, lokasi pembangunan PLTA ada di luar kawasan hutan. Kalaupun ada orangutan yang menjelajah dekat dengan lokasi proyek, jumlahnya tidak sebanyak yang mereka klaim," kata Santosa kepada Beritasatu.com, Jumat (1/2).

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan, informasi salah lainnya yang sering dijadikan rujukan adalah tentang pembangunan kolam penampung air harian untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik PLTA tersebut.

Seringkali dikampanyekan bakal ada bendungan besar yang dibangun dan lahan ribuan hektar yang akan terendam. Faktanya, kata Santosa, tak ada bendungan besar, melainkan kolam penampung dengan luas sekitar 90 hektar.

Contoh lainnya, sambung Santosa, tentang aksi beberapa lembaga yang mengkampanyekan sebenarnya Sumut surplus listrik, sehingga tidak perlu pembangkit baru. Padahal informasi itu sangat keliru.

"Dikampanyekan Sumatera Utara surplus listrik. Itu salah. Listrik saat ini dipenuhi dari pembangkit berbahan bakar fosil yang disewa dari luar negeri. Jadi sesungguhnya keberadaan PLTA di Batang Toru ini penting," tegas Santosa.

Baca Juga: WNA Jadi Saksi di Sidang PTUN Medan

Seperti diketahui, masih banyak pihak asing yang berupaya mengintervensi program-program pembangunan di Indonesia, terutama infrastruktur. Pihak asing kerap menggunakan isu lingkungan hidup, kehutanan, hingga rawan bencana untuk menggagalkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam perkembangan terakhir, Walhi Sumut mengajukan seorang Warga Negara Asing (WNA) dalam perkara gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Serge Which yang berkewarganegaraan Belanda, merupakan pengajar pada Liverpool John Moores University, Inggris, diajukan sebagai saksi terkait orangutan untuk menggagalkan Amdal PLTA Batang toru yang diterbitkan Gubernur Sumut.

Terkait hal ini, Pemprov Sumut secara resmi sudah mengajukan keberatan soal warga negara asing jadi saksi di persidangan kepada PTUN Medan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Pengayaan Wawasan Panelis, KPU Undang Pakar

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya akan menfasilitasi para panelis debat kedua melakukan Focus Group Discussion (FGD)

NASIONAL | 1 Februari 2019

Debat Pertama Pilpres Dinilai Kaku, Format Diusulkan Diubah

Mayoritas publik tidak terlalu tertarik menyaksikan debat pertama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 17 Januari 2019

NASIONAL | 1 Februari 2019

Sandiaga: Debat Berdampak Signifikan Naikkan Elektabilitas

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menegaskan, debat sangat mempengaruhi elektabilitas pasangan calon dalam Pilpres 2019.

NASIONAL | 31 Januari 2019

Presiden Jokowi Hadiri Konsolidasi Jelang Satu Abad NU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Konsolidasi Jelang Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (31/1)

NASIONAL | 31 Januari 2019

Rocky Gerung Klarifikasi Soal "Kitab Suci Fiksi"

Rocky menilai, pelapor gagal paham membedakan fiksi dan fiktif.

NASIONAL | 1 Februari 2019

Dana Wakaf Dukung Transformasi Sosial dan Budaya

Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) sebagai lembaga amil zakat nasional berkhidmat melakukan pemberdayaan melalui dana zakat, infak, sedekah,

NASIONAL | 31 Januari 2019

Buni Yani Ditahan di Lapas Gunung Sindur

Buni Yani akan menghuni blok masa pengenalan lingkungan (mapenaling) untuk sementara.

NASIONAL | 1 Februari 2019

KPK Sebut Bupati Kotawaringin Timur Rugikan Negara Rp 5,8 Triliun

Indikasi kerugian negara ini lebih besar dari SKL BLBI.

NASIONAL | 1 Februari 2019

Ini Isi Dialog Hasto dan Djarot dengan Para Ibu di Jakarta Barat

Sekretaris TKN Jokowi-KH Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, melakukan dialog dengan para ibu di wilayah Jakarta Barat

NASIONAL | 31 Januari 2019

BNN: 90% Peredaran Narkoba Dikendalikan Napi

BNN meminta Kemkumham segera melakukan pembenahan.

NASIONAL | 1 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS