KPK Siap Usut Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

KPK Siap Usut Politik Uang Pemilihan Wagub DKI

Senin, 15 Juli 2019 | 22:02 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI yang sekarang ini masih dalam tahap pembahasan teknis mekanisme pemilihan di DPRD DKI mendadak panas. Pasalnya, terdapat tuduhan adanya upaya politik uang agar memastikan sidang paripurna pemilihan wagub nantinya berlangsung kuorum.

Baca Juga: KPK Diminta Awasi Proses Pemilihan Wagub DKI

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, meminta politisi-politisi di Kebon Sirih untuk menghindari praktik politik uang yang bisa merusak sendi-sendi demokrasi. Sebab, pihaknya tidak ragu mengusutnya berdasarkan informasi yang valid.

"Kalau ada fakta dan ada informan yang valid bahwa ada permainan uang maka KPK tidak akan ragu-ragu untuk menindak," kata Syarif, di Jakarta, Senin (15/7).

Syarif mengakui, posisi KPK tidak mengawasi langsung proses pemilihan Wagub DKI yang sudah kosong sejak Agustus 2018. Namun, pihaknya memiliki kewajiban moral memberi imbauan agar proses tersebut bebas dari politik uang.

"Dari dulu KPK selalu mengharapkan pemilihan pejabat publik harus bebas dari praktik-praktik uang, karena merusak sendi-sendi demokrasi dan akan menimbulkan korupsi lanjutan," tegas Syarif.

Pemilihan Wagub DKI menunggu pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan melalui sidang paripurna. Dalam draf tersebut terdapat ketentuan syarat kuorum 50+1 dari total 106 anggota DPRD DKI untuk menggelar paripurna pemilihan Wagub DKI.

Baca Juga: PSI Ingin Warga Dilibatkan Memilih Wagub DKI

Tuduhan adanya upaya politik uang dilontarkan Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest, yang mengaku menerima informasi dari dua elite politik di DKI bahwa, terdapat upaya mengguyur angota DPRD untuk memastikan sidang paripurna pemilihan Wagub DKI berlangsung kuorum.

"Ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua," kata Rian yang turut menyebut satu kursi anggota dewan bisa mendapat ratusan juta untuk hadir dalam paripurna.

Untuk mewaspadai terjadinya praktik politik uang, Rian meminta KPK turut melakukan pengawasan. Keterlibatan KPK nantinya juga bisa mengungkap siapa pihak yang berperan untuk menyiapkan dana.

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, sontak kaget mendengar informasi tersebut. Dia mengaku tidak pernah mendengar adanya upaya politik uang dalam memuluskan proses pemilihan Wagub DKI.

Gembong meminta PSI DKI untuk bersikap elegan dengan tidak membuat gaduh. Sebab informasi yang dilontarkan Rian Ernest masih sumir lantaran yang bersangkutan tidak terbuka dan lengkap dalam mengungkap informasinya.

"Enggak ada hujan enggak ada angin, tiba-tiba ada info seperti ini," kata Gembong.

Ketua Fraksi PKS DKI, Abdurrahman Suhaimi juga kaget ketika mendengar informasi itu. Terlebih, dua kandidat Wagub DKI yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu merupakan kader PKS. Dia menjamin proses politik pemilihan Wagub DKI jauh dari tuduhan Rian Ernest.

"Tuduhan itu terlalu jauh karena tatib sendiri belum disahkan," kata Suhaimi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Matana University Siap Cetak SDM Andal

Mahasiswa juga dibekali soft skills.

NASIONAL | 15 Juli 2019

Diduga Putus Cinta, Mahasiswa Asal Bandung Gantung Diri

ABEK tergantung di balkon lantai 2 rumahnya.

NASIONAL | 15 Juli 2019

Jokowi Fokus Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata

Jokowi menemukan sejumlah masalah pariwisata di lapangan yang harus segera diselesaikan.

NASIONAL | 15 Juli 2019

Jokowi Minta Risiko Gagal Panen Akibat Kemarau Diantisipasi

Kepala Negara meminta suplai air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun suplai air pertanian tetap terjaga.

NASIONAL | 15 Juli 2019

Dibelit Kasus Novel, Polri dan Iriawan Kompak Meluruskan

Menurut Dedi, TKP-nya sangat minim.

NASIONAL | 15 Juli 2019

Usai Dirawat, Lima Calon Jemaah Haji Asal Makassar Diberangkatkan

Kelima orang jemaah calon haji yang telah lansia ini berusia sekitar 60 sampai 70 tahun.

NASIONAL | 15 Juli 2019

Hindari Perpeloncoan, Bima Arya Minta Sekolah Perketat Pengawasan

Wali Kota Bima Arya Bima meminta pihak sekolah memperketat pengawasan sekolah, baik SLTP maupun SLTA mengantisipasi kekerasan terhadap siswa baru.

NASIONAL | 15 Juli 2019

Pemerintah Optimistis DPR Setujui Amnesti untuk Baiq Nuril

Presiden Jokowi akan menetapkan amnesti setelah diberikan pertimbangan dari DPR.

NASIONAL | 15 Juli 2019

ACT Tasikmalaya Bagikan Enam Tangki Air Bersih ke Tiga Kecamatan

Aksi cepat tanggap (ACT) telah dilakukan dengan memberikan 30 ribu liter air bersih kepada warga.

NASIONAL | 15 Juli 2019

Insiden Crane Roboh di Semarang Masih Diselidiki

Hingga Senin (15/7/2019), petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya insiden robohnya crane setelah ditabrak kapal MV Soul of Luck.

NASIONAL | 15 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS