IPW Paparkan 5 Poin Pembenahan KPK
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-2.14)   |   COMPOSITE 5759.92 (5.09)   |   DBX 1054.23 (6.72)   |   I-GRADE 169.662 (-0.96)   |   IDX30 501.412 (-2.41)   |   IDX80 131.739 (-0.23)   |   IDXBUMN20 371.622 (-0.26)   |   IDXG30 135.832 (0.18)   |   IDXHIDIV20 450.213 (-1.15)   |   IDXQ30 146.619 (-0.8)   |   IDXSMC-COM 244.641 (2.31)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (3.19)   |   IDXV30 126.958 (0.12)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.04)   |   Investor33 430.473 (-2.37)   |   ISSI 168.725 (0.26)   |   JII 619.114 (-1.25)   |   JII70 212.184 (0.15)   |   KOMPAS100 1175.82 (-1.12)   |   LQ45 920.779 (-2.57)   |   MBX 1601.16 (0.14)   |   MNC36 321.923 (-1.28)   |   PEFINDO25 313.689 (1.53)   |   SMInfra18 292.004 (0.78)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-2.27)   |  

IPW Paparkan 5 Poin Pembenahan KPK

Senin, 9 September 2019 | 19:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan pihaknya sepakat dengan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak hal yang perlu dibenahi di KPK, sehingga revisi UU KPK merupakan sebuah kebutuhan.

"IPW sepakat revisi UU KPK dalam rangka memperkuat KPK, bukan melemahkan KPK. Kalau dikatakan melemahkan, itu dari kacamata oknum tertentu yang tidak mau keberadaannya diganggu di KPK," ujar Neta dalam diskusi di Hotel Ibis, Cikini, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Polemik Revisi UU KPK

Neta mengatakan pihaknya menemukan lima poin yang harus dibenahi di KPK dan bisa menjadi pertimbangan untuk revisi UU KPK. Pertama, sebagai lembaga penegak hukum yang membrantas korupsi, KPK harus senantiasa mampu memberikan kepastian hukum pada semua pihak.

"Kedua, sebagai lembaga anti rasuha KPK harus senantiasa transparan dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang sitaan, sehingga status WTP menjadi sebuah keniscayaan," tandas dia.

Ketiga, lanjut Neta, status karyawan KPK adalah ASN yang tunduk pada UU kepegawaian korps pegawai negeri RI, sehingga haram hukumnya pegawai KPK membentuk WP atau Wadah Pegawai. Apalagi, WP menolak dan membuat mosi tak percaya pada capim KPK, sebab pegawai KPK bukanlah anggota LSM.

Baca Juga: Ribuan Dosen Tolak Revisi UU KPK

"Keempat, pegawai atau penyidik KPK yang menjadi tersangka pembunuhan, seperti Novel Baswedan kasusnya harus diselesaikan di pengadilan dan sangat naif jika penyidik KPK bisa kebal hukum seperti Novel Baswedan dan KPK seperti tidak punya nurani dan rasa keadilan terhadap korban maupun keluarga korban penembakan Novel," ungkap Neta.

Kelima, tambah Neta, selama ini banyak sekali fungsi KPK yang tidak berjalan maksimal, seperti fungsi supervisi, kordinasi dan pencegahan karena orang orang KPK hanya sibuk dengan pencitraan lewat OTT kelas teri. Menurutnya, saat ini KPK diarahkan oleh oknum-oknumnya untuk melupakan kodratnya sebagai lembaga pemberantas korupsi besar atau kelas kakap.

"Bahkan KPK diarahkan untuk melupakan kodratnya sebagai lembaga untuk mencegah korupsi di negeri ini, sebab oknum-oknum KPK lebih asyik menjadikan lembaga anti rasuah itu sebagai 'pemadam kebakaran' dalam pemberantasan korupsi, dengan OTT kelas teri," pungkas Neta.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menteri BUMN: Nasabah Mekaar Jadi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia

Menteri Rini juga meminta PNM untuk bersinergi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam pembiayaan KUR nasabah Mekaar.

NASIONAL | 9 September 2019

Dugaan Ujaran Kebencian, Sri Bintang Pamungkas Dipanggil Polisi

Polda Metro Jaya telah melayangkan pemanggilan terhadap aktivis Sri Bintang Pamungkas sebagai terlapor dalam kasus dugaan ujaran kebencian.

NASIONAL | 9 September 2019

KPK Tegaskan Telah Diawasi Berbagai Pihak

KPK menyatakan telah diawasi secara berlapis-lapis dari proses peradilan hingga mekanisme etik.

NASIONAL | 9 September 2019

Keabsahan Revisi UU KPK Dipertanyakan

Pengamat politik dari Esposit Strategic, Arif Susanto, menilai, saat ini sama sekali tidak ada relevansi urgensi revisi UU KPK.

NASIONAL | 9 September 2019

Koalisi Mahasiswa Datangi Gedung DPR Dukung Revisi UU KPK

Mendukung revisi UU KPK, apalagi tujuannya untuk memperkuat pemberantasan korupsi di tanah air.

NASIONAL | 9 September 2019

Sebanyak 18 Orang Diamankan dari Rusunawa Uncen

Sebanyak 18 orang saat ini diamankan dari kawasan rumah susun mahasiswa (rusunawa) Universitas Cenderawasih, Waena, Jayapura.

NASIONAL | 9 September 2019

Kolonel Pustaka Bangun Raih Gelar Doktor di Bidang Ilmu Pemerintahan

Kolonel Arm Pustaka Bangun meraih gelar doktor di bidang ilmu pemerintahan dengan predikat cum laude

NASIONAL | 9 September 2019

Menkumham Pelajari Draf RUU, KPK: Jangan Klaim Presiden Setuju

KPK berharap tidak ada politisi atau pihak manapun yang mengklaim perintah Jokowi tersebut sebagai bentuk persetujuan atas RUU KPK.

NASIONAL | 9 September 2019

Kabut Asap Ganggu Proses Belajar Siswa di Kolaka Timur

Puluhan siswa SDN 1 Lalolae tak bisa mengikuti proses belajar karena tebalnya kepungan asap.

NASIONAL | 9 September 2019

Hujan Padamkan 80 % Karhutla di Aceh Barat

Hujan lebat yang terjadi pada Minggu (8/9/2019) malam hingga Senin (9/9/2019) dini hari telah berhasil memadamkan sekitar 80 persen Karhutla di Aceh Barat.

NASIONAL | 9 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS