Penyerahan Mandat Pengelolaan KPK Dinilai Inkonstitusional
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Penyerahan Mandat Pengelolaan KPK Dinilai Inkonstitusional

Minggu, 15 September 2019 | 16:19 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid menyatakan, sikap itu melanggar hukum tata negara dan konstitusi.

"Menyerahkan mandat KPK kepada Presiden melanggar sistem hukum tata negara dan konstitusi. Tidak ada nomenklatur penyerahan mandat KPK kepada Presiden berdasarkan hukum tata negara," tegas Fahri dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Minggu (15/9/2019).

Fahri menyatakan, pimpinan KPK telah melakukan manuver serta gerakan dengan menggunakan diksi menyerahkan mandat. "Ini adalah suatu ironi yang terjadi disebuah negara demokrasi konstitusional saat ini. Sikap pimpinan KPK yang menyerahkan mandat kepada presiden ini harus dipandang sebagai tindakan yang inkonstitusional, serampangan dan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sendiri," tegas Fahri.

Fahri menjelaskan, dari segi hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, tidak ada nomenklatur menyerahkan mandat. Berdasarkan UU KPK, lanjut Fahri, pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena, meninggal dunia, berahir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus menerus selama lebih dari tiga bulan, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi.

Di sisi lain, Fahri menambahkan, Presiden tidak dalam kedudukan maupun kapasitas menerima tanggungjawab dan pengelolaan institusi KPK sebagai state auxiliary agencies, terkecuali tiga pimpinan KPK tersebut secara eksplisit dan resmi menyatakan mengundurkan diri sesuai dengan kaidah ketentuan pasal 32 ayat (1) poin e UU KPK.

"Ini adalah suatu praktek yang tidak lazim dan cenderung deviasi dari prinsip hukum. Apalagi di satu sisi telah menyerahkan mandat kepada presiden,tetapi di sisi yang lain berharap menunggu arahan dan direktif presiden untuk menjalankan atau tidak menjalankan tugas-tugas kelembagaan KPK sampai bulan Desember 2019," tambah Fahri.

Fahri menegaskan, pengunduruan diri dari pimpinan KPK dan penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden sangat tidak negarawan dan potensial menjadi preseden buruk dalam praktek ketatanegaraan. Fahri memaparkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) dan (6) UU KPK disebutkan bahwa ayat (5) 'Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif,' dan selanjutnya ayat (6) disebutkan bahwa 'Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi KPK'.

"Dengan demikian maka untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan kerja-kerja KPK sesuai tujuan dibentuknya KPK berdasarkan pasal 4 UU KPK yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka presiden sebagai kepala negara segera mengambil langkah-langkah sesuai mandat hukum yang ada, yaitu dapat mengambil langkah untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK saat ini dengan mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sampai dengan berahirnya periode pimpinan yang lama yaitu sampai pada bulan desember 2019 yang akan datang," tukas Fahri.

Agar segala proses pro justicia di KPK dapat berjalan dengan normal, menurut Fahri, tindakan pimpinan KPK dengan mengembalikan mandat kepada Presiden dapat dikualifisir sebagai tindakan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) poin e UU KPK.

"Dengan demikian maka presiden dapat mengunakan kewenangan konstitusionalnya berdasarkan UU 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU KPK," ucap Fahri.

Khusus ketentuan pasal 33A ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK, yang menyebabkan pimpinan KPK berjumlah kurang dari tiga orang, presiden dapat mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sejumlah jabatan yang kosong.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa anggota sementara pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan hak yang sama dengan pimpinan KPK. Pada ketentuan pasal 33B menyebutkan bahwa masa jabatan anggota sementara pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 33A ayat (1) berahir pada saat pengucapan sumpah atau janji anggota pimpinan KPK yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).

"Dengan demikian maka presiden dapat mengisi kekosongan pimpinan KPK yang kurang dari tiga orang tersebut dan secara kelembagaan KPK tetap berjalan menyelesaikan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilantiknya pimpinan KPK yang baru pada bulan Desember nantinya," tandas Fahri.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

92 Pemda Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Penghargaan WTN 2019 dapat menunjukkan peningkatan kinerja di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

NASIONAL | 15 September 2019

Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Bandara Kapuas Hulu

Otoritas bandara menghentikan sementara kegiatan penerbangan demi keselamatan penumpang.

NASIONAL | 15 September 2019

Ratusan Penerbangan Lion Air Group Terdampak Kabut Asap

Sejumlah penerbangan Lion Air Group mengalami keterlambatan keberangkatan dan kedatangan.

NASIONAL | 15 September 2019

Kabut Asap, 15 Penerbangan Bandara Supadio Terganggu

Secara umum jelas dia pelayanan di Bandara Internasional Supadio Pontianak berstatus buka.

NASIONAL | 15 September 2019

Kepala BNPB: Asap Karhutla Rusak Generasi Mendatang

Karhutla sebagian besar disebabkan ulah manusia.

NASIONAL | 15 September 2019

Mahfud MD: KPK Tak Bisa Kembalikan Mandat

Pimpinan KPK tidak bisa mengembalikan mandat kepada presiden karena mereka bukanlah mandataris presiden.

NASIONAL | 15 September 2019

Menteri LHK: Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan

PT ABT merupakan salah satu dari 42 konsesi yang telah disegel oleh KLHK.

NASIONAL | 15 September 2019

Rizal Ramli: Perlu Riset untuk Capai Swasembada

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan perlu adanya riset untuk mencapai swasemba pangan di Tanah Air.

NASIONAL | 15 September 2019

Tanggulangi Karhutla di Riau, 5.809 Personel Dikerahkan

BNPB menyatakan bahwa 5.809 personel telah disiagakan guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau.

NASIONAL | 15 September 2019

Kabut Asap, Sejumlah Daerah di Kalteng Liburkan Sekolah

Sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan libur sekolah akibat kondisi kabut asap yang disebabkan karhutla semakin membahayakan kesehatan.

NASIONAL | 15 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS