Kehadiran Dewan Pengawas KPK Dinilai Penting
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Kehadiran Dewan Pengawas KPK Dinilai Penting

Minggu, 15 September 2019 | 16:24 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti bidang hukum pada Banera Institute, Alfeus Jebabun, mendukung kehadiran Dewan Pengawas bagi KPK. Namun kehadiran Dewan itu tidak boleh memperlemah kewenangan KPK. Dewan Pengawas harus benar-benar hadir untuk menciptakan kerja KPK yang efektif dan profesional.

"Kehadiran Dewan Pengawas penting mengingat wewenang KPK yang sangat besar. S‎truktur Dewan Pengawas harus diatur secara tegas, tidak seperti yang diatur sekarang dalam RUU Perubahan‎,"kata Alfeus di Jakarta, Minggu (15/9).

Alfeus mengusulkan Dewan Pengawas terdiri dari perwakilan beberapa unsur, misalnya unsur penegak hukum, masyarakat‎, pemerintah dan hakim. Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Panitia Seleksi.

Dia tidak setuju ada wewenang Dewan Pengawas untuk mengatur penyadapan. Menurutnya, penyadapan memang perlu diatur tetapi bukan tugas Dewan Pengawas. Pengaturan penyadapan dilakukan dalam rumusan Undang-Undang yang tegas dan detail.

"Terkait penyadapan, memang harus ada pengawasan dan perlu dibatas, karena seperti putusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Pembatasan wewenang penyadapan diperlukan untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan wewenang‎," jelas Alfeus.

Alfeus juga setuju adanya SP3 dalam setiap kasus di KPK. Hal itu untuk memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, SP3 untuk melindungi hak tersangka, dan mencegah adanya pemaksaan perkara yang tidak memenuhi syarat dipaksakan diadili.

"KPK harus diberi wewenang untuk melakukan SP3, dan hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Yang namanya wewenang, ya bisa dipakai bisa juga tidak. Yang perlu diatur secara tegas adalah kriteria kasus yang dapat diberi SP3. RUU KPK hanya mengatur, kasus yang penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam waktu 1 tahun, KPK berwenang menerbitkan SP3. Rumusan dan kriterianya harus lebih dipertegas, misalnya seperti yang dirumuskan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: karena penyidik tidak memiliki cukup bukti; peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana; atau penghentian demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal dunia atau karena tindak pidananya telah kedaluwarsa," tutup Alfeus.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Penyerahan Mandat Pengelolaan KPK Dinilai Inkonstitusional

Pimpinan KPK dinilai telah melakukan manuver serta gerakan dengan menggunakan diksi menyerahkan mandat.

NASIONAL | 15 September 2019

92 Pemda Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Penghargaan WTN 2019 dapat menunjukkan peningkatan kinerja di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

NASIONAL | 15 September 2019

Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Bandara Kapuas Hulu

Otoritas bandara menghentikan sementara kegiatan penerbangan demi keselamatan penumpang.

NASIONAL | 15 September 2019

Ratusan Penerbangan Lion Air Group Terdampak Kabut Asap

Sejumlah penerbangan Lion Air Group mengalami keterlambatan keberangkatan dan kedatangan.

NASIONAL | 15 September 2019

Kabut Asap, 15 Penerbangan Bandara Supadio Terganggu

Secara umum jelas dia pelayanan di Bandara Internasional Supadio Pontianak berstatus buka.

NASIONAL | 15 September 2019

Kepala BNPB: Asap Karhutla Rusak Generasi Mendatang

Karhutla sebagian besar disebabkan ulah manusia.

NASIONAL | 15 September 2019

Mahfud MD: KPK Tak Bisa Kembalikan Mandat

Pimpinan KPK tidak bisa mengembalikan mandat kepada presiden karena mereka bukanlah mandataris presiden.

NASIONAL | 15 September 2019

Menteri LHK: Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan Telah Dilakukan

PT ABT merupakan salah satu dari 42 konsesi yang telah disegel oleh KLHK.

NASIONAL | 15 September 2019

Rizal Ramli: Perlu Riset untuk Capai Swasembada

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan perlu adanya riset untuk mencapai swasemba pangan di Tanah Air.

NASIONAL | 15 September 2019

Tanggulangi Karhutla di Riau, 5.809 Personel Dikerahkan

BNPB menyatakan bahwa 5.809 personel telah disiagakan guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau.

NASIONAL | 15 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS