Keberadaan Dewan Pengawas KPK Dinilai Belum Dibutuhkan
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Keberadaan Dewan Pengawas KPK Dinilai Belum Dibutuhkan

Selasa, 17 September 2019 | 15:53 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan (Unpar), Agustinus Pohan, menilai, keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) di tubuh KPK belum diperlukan dan justru bisa dapat menjadi bumerang bagi Presiden. Fungsi pengawasan KPK sesungguhnya bisa diserahkan kepada lima komisioner KPK yang bekerja secara kolektif kolegial.

"KPK sebenarnya tidak membutuhkan Dewan Pengawas. Fungsi pengawasan bisa dilakukan Komisioner KPK yang sudah dipilih melalui proses yang cukup ketat, mulai dari Pansel, Presiden dan DPR," kata Agustinus Pohan, Senin (16/9) di Jakarta.

Dirinya mengingatkan, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan jika pemerintah bersama DPR mengesahkan revisi UU KPK yang memunculkan adanya Dewan Pengawas independen yang dipilih oleh Presiden. Pertama adalah, dengan adanya Dewas, maka kedepannya Presiden menjadi satu-satunya pihak yang bisa dituduh memanfaatkan Dewas untuk menjatuhkan lawan-lawan politik.

"Ketika ada Dewas yang dipilih oleh Presiden, saya yakin nanti isunya Presiden memanfaatkan Dewas untuk menjatuhkan lawan politik. Ini yang harus dipertimbangkan ketika ada Dewas yang dipilih presiden," ucapnya.

Menurutnya, se-independen apapun, KPK memang tetap butuh pengawasan. Terutama pengawasan terhadap kinerja penyidik maupun penyelidiknya di bawah. Namun demikian, fungsi pengawasan tersebut jangan sampai malah diinterpretasikan menjadi pembatasan.

Masalah lain, jika Dewas juga malah dipilih oleh Presiden dan DPR, maka masyarakat akan menganggap KPK sudah dipenuhi oleh unsur dan kepentingan politik yang sewaktu-waktu bisa mengintervensi sebuah keputusan di bidang pemberantasan korupsi.

Selain keberadaan Dewas, diingatkan Pohan, masih ada sejumlah isu lain yang mendapat penolakan cukup keras dari masyarakat. Diantaranya fungsi SP3 dan pengangkatan penyidik KPK

Khusus di bidang SP3, apakah memang KPK membutuhkan wewenang tersebut atau tidak, masih menjadi perdebatan panjang. Dirinya meyakini, ada sejumlah alasan yang menyebabkan selama ini KPK tidak memiliki fungsi SP3.

"Dengan tidak adanya fungsi SP3, tentunya KPK tidak bisa diintervensi untuk menghentikan penyidikan sebuah perkara korupsi. Berbeda dengan kepolisian kejaksaan. Memang wewenang KPK menjadi bertambah, namun kedepannya KPK juga menjadi rawan diintervensi keluarkan SP3 ketika tengah menuntaskan sebuah perkara korupsi," ucap Pohan.

Kemudian di bidang penyidikan, di dalam revisi UU KPK menghilangkan perekrutan penyidik yang diambil dari kalangan independen dan diganti hanya dari kepolisian, kejaksaan dan PPNS yang ahli. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada penyidik independen yang sudah ahli dan bisa direkrut KPK.

"Penyidik ASN itu berada di naungan lembaga kepolisian. Tidak ada penyidik independen yang ahli. Dia harus mendapat pengakuan dahulu dari kepolisian, baru bisa menjadi penyidik pegawai negeri sipil," kata Pohan.

Karena ada begitu banyak persoalan dalam upaya revisi UU KPK, maka dirinya menyarankan sebaiknya KPK, DPR dan pemerintah bisa duduk bersama dan membahas berbagai persoalan tersebut. Jangan sampai malah KPK sendiri selaku user UU malah sama sekali tidak dilibatkan.

"Jika ada yang berteriak KPK jangan seperti LSM, apakah pertanyaannya kemudian DPR dan Pemerintah masih menganggap KPK sebagai salah satu institusi negara. Mengingat, dalam pembahasan revisi UU saja tidak dilibatkan. Coba kalau UU kepolisian direvisi tanpa melibatkan polisi, pasti akan marah. Jadi, sama saja seperti itu," ucap Pohan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Kebakaran Hutan, 228 Jadi Tersangka

“Itu untuk memitigasi agar para pelaku baik perorangan, kelompok, maupun korporasi tidak mengulangi perbuatannya,” tambah Dedi Prasetyo.

NASIONAL | 17 September 2019

Kekuasaan Lembaga Penegak Hukum Tak Boleh Tak Terbatas.

Pembatasan-pembatasan terhadap KPK bukan pelemahan, tetapi sebagai bentuk "checks and balances".

NASIONAL | 17 September 2019

Pengunduran Diri Pimpinan KPK Pengkhianatan terhadap Pemberantasan Korupsi

Kepercayaan publik terhadap profesionalisme KPK tidak boleh dicederai oleh sikap personal seperti yang ditunjukkan pimpinan KPK.

NASIONAL | 17 September 2019

Korupsi Bakamla, Pengacara: Erwin Keliru Sampaikan Pesan Percakapan dengan Fayakun

Percakapan Erwin Arif dan Fayakun memang ada. Erwin tidak pernah mau menutupi. Itu karena fakta sudah ada bukti diambil penyidik mau bohong apa lagi.

NASIONAL | 17 September 2019

PBNU: Kebijakan Cukai Jangan Sampai Mendzalimi Petani dan Buruh Tembakau

Keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35% mendapatkan protes dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

NASIONAL | 17 September 2019

Penggunaan Dana BOS Harus Transparan

Harus jelas apa kriteria Afirmasi dan Kinerja itu. Kalau tidak jelas, nanti tambahan dana BOS ini diberikan atas dasar interest dan kedekatan.

NASIONAL | 17 September 2019

Revisi UU Perkawinan, Pasal Dispensasi Diperketat

Selama ini, banyak terjadi perkawinan anak karena dispensasinya juga banyak. Tidak ada pemeriksaan ketat.

NASIONAL | 17 September 2019

Sah, Batas Usia Kawin 19 Tahun untuk Pria dan Wanita

Meski turun, tetapi trennya menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi.

NASIONAL | 17 September 2019

Ini Alasan Percepatan Pengesahan UU KPK

Hal ini sengaja dilakukan karena berpacu dengan waktu masa tugas DPR periode 2014-2019 yang akan habis pada akhir September ini.

NASIONAL | 17 September 2019

Wakil Ketua DPR Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK yang Baru

Semua pendapat harus didengar, tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku.

NASIONAL | 17 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS