Guru Besar UGM Beberkan Risiko Fintech di Indonesia
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Guru Besar UGM Beberkan Risiko Fintech di Indonesia

Kamis, 19 September 2019 | 21:56 WIB
Oleh : Dina Manafe / FER

Yogyakarta, Beritasatu.com - Bisnis digital seperti startup dan financial technology (fintech) tumbuh sangat cepat di Indonesia. Munculnya perusahaan rintisan yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat bisnisnya, menjadi populer di tengah masyarakat saat ini. Perusahaan seperti ini diketahui berumur masih sangat muda, namun mempunyai valuasi bisnis bernilai jutaan hingga miliran dolar. Namun, banyak risiko yang tidak disadari oleh masyarakat dan juga investor.

Guru Besar Bidang Keuangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Agus Sartono, membeberkan risiko tersebut. Menurut Agus, model pendanaan lewat fintech dapat dikatakan lebih sederhana, proses relatif lebih cepat, dan menjadi jalan keluar dari kompleksitas dan kehati-hatian pendanaan dari bank. Selanjutnya akan makin bertumbuh seiring menurunnya kepercayaan konsumen atas perbankan tradisional yang diwarnai berbagai skandal dan kejadian berisiko, seperti sistem bermasalah atau error, peretasan (hacking), dan lain sebagainya.

Namun, di balik kemudahan finansial teknologi tersebut, Agus mengingatkan masyarakat atau konsumen untuk berhati-hati memanfaatkannya. Sebabnya, ada ribuan perusahaan fintech yang muncul, dan tidak semuanya mampu dimonitor dengan baik oleh otoritas keuangan.

"Masyarakat harus lebih sadar lagi, jangan hanya memikirkan kemudahan terhadap akses pendanaan. Banyak risiko yang tidak disadari oleh masyarakat dan juga investor utamanya terkait dengan penilaian perusahaan semacam ini,” kata Agus usai orasi ilmiah dalam rangka dies natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM di Yogyakarta, Kamis (19/9/2019).

Menurut Agus yang juga adalah Deputi IV Bidang Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), akses kemudahan permodalan dari perusahaan fintech tidak hanya dapat mengancam keuntungan yang diperoleh dari layanan perbankan konvensional baik sebagai layanan jasa perbankan maupun kredit. Masyarakat pun bisa terjerat utang pinjaman apabila dipergunakan untuk tujuan konsumtif.

Karenanya, masyarakat perlu diedukasi bahwa kemudahan pinjaman melalui layanan keuangan berbasis teknologi itu tidak dipergunakan untuk konsumsi melainkan untuk investasi atau kebutuhan bisnis. Masyarakat harus mengukur kemampuan membayar sebelum memutuskan untuk meminjam pendanaan. Jangan sampai kemudahan memperoleh pendanaan melalui fintech justru menjebak masyarakat pada kegiatan konsumtif yang tidak produktif.

"Pepatah jangan sampai besar pasak daripada tiang harus tetap jadi acuan masyarakat. Kalau utang untuk jalankan bisnis 100 persen kenapa tidak, tapi jangan konsumtif. Apalagi utangnya ke fintech yang ilegal lagi, bisa kebayang kan,” kata Agus.

Menurut Agus, pengawasan terhadap tren dan risiko dari bisnis digital ini harus diperkuat. Selama ini pemerintah sudah berupaya menyiapkan instrumen untuk melindungi konsumen. Namun tantangannya perkembangan bisnis digital ini cenderung lebih cepat dari regulator. Kapasitas pemerintah terutama dari sisi sumber daya belum cukup memadai untuk melakukan pengawasan karena bisnis ini tumbuh sangat cepat dan luas.

Selain masyarakat, Agus pun mengingatkan akademisi atau perguruan tinggi khususnya jurusan ekonomi dan bisnis untuk melihat kembali model penilaian terhadap perusahaan bisnis digital. Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul Bisnis Digital: Tren dan Perubahan Lanskap Keuangan, Agus mengatakan, model penilaian perusahaan yang selama ini sudah diajarkan kepada mahasiswa perlu ditinjau kembali.

"Misalnya, selama ini penilaian perusahaan diukur menggunakan tiga model, di antaranya discounted cash model. Model ini dilakukan dengan cara free cash flow yang diukur nilainya sekarang menggunakan rata-rata diskon. Model ini mensyaratkan adanya free cash flow yang positif. Persoalan muncul karena begitu banyak bisnis digital yang bahkan belum membukukan laba, tetapi nilai perusahaannya sangat tinggi," pungkas Agus.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Heroik! Prajurit Kostrad Selamatkan Anak Tenggelam di Papua

Korban sempat tak sadarkan diri dan diberi bantuan pernapasan karena terlalu banyak minum air sungai.

NASIONAL | 19 September 2019

Jika Terjadi Bencana, Mendagri Minta Pejabat Pemda Terjun ke Masyarakat

Presiden Jokowi akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Meski begitu, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian pemerintah.

NASIONAL | 19 September 2019

Peduli Danau Toba, Yonmarhanlan l Tabur Bibit Ikan di Tigaras

Kegiatan itu dalam rangkaian dari uji coba renang dan dayung perahu karet yang akan dilaksanakan keesokan harinya.

NASIONAL | 19 September 2019

Petani Labuan Bajo Sukses Dongkrak Hasil Panen

Panen padi di Labuan Bajo menghasilkan 8,528 ton per hektare.

NASIONAL | 19 September 2019

MK Siap Terima Pengajuan Uji Materi UU KPK

Mahkamah Konstitusi menyatakan siap menerima pengajuan uji materi hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 19 September 2019

Panglima TNI: Pemadaman Karhutla Berjalan Efektif

Menurut Hadi, kekuatan personel sudah dilakukan penambahan untuk penanganan karhutla.

NASIONAL | 19 September 2019

Ini Tiga Calon Rektor UI 2019-2024

Ketiga calon rektor tersebut adalah Prof. Dr. rer. nat. Abd Haris, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D dan Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, MPH, SpOG(K).

NASIONAL | 19 September 2019

Laode Syarif Sebut UU Baru Tak Jelaskan Pengendali Penegakan Hukum di KPK

Kondisi ini membahayakan proses penegakan hukum di KPK

NASIONAL | 19 September 2019

Iriana Jokowi Pantau Langsung Kondisi Sungai Cipakancilan

Iriana Jokowi meminta agar pejabat setempat mengadakan pelatihan daur ulang sampah sehingga bisa mengurangi jumlah sampah

NASIONAL | 19 September 2019

KPK Bantah Unsur Politis dalam Penetapan Tersangka Imam Nahrawi

Syarif menegaskan, jika ada unsur politik, KPK bisa saja mengumumkan penetapan tersangka Imam saat kisruh revisi UU KPK beberapa waktu lalu.

NASIONAL | 19 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS