Dedi Mulyadi: Lawan Radikalisme dengan Falsafah Tradisional
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Dedi Mulyadi: Lawan Radikalisme dengan Falsafah Tradisional

Selasa, 5 November 2019 | 19:20 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi, mengusulkan kepada pemerintah untuk menggunakan falsafah tradisional untuk menangkal paham radikalisme. Falsafah tradisional dinilai harus kembali digunakan, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Keliru sebenarnya kalau kita merasa sangat Indonesia dengan meninggalkan falsafah tradisional. Sunda misalnya, memiliki silih asah, silih asih dan silih asuh. Kalau itu kita buat vis a vis dengan radikalisme, selesai itu," kata Dedi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Baca Juga: Golkar Berikan Penghargaan kepada Para Caleg

Dedi menyatakan, nilai-nilai tradisional masih konsisten diaplikasikan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari produk peradaban yang tercipta dari nilai itu, seperti falsafah silih asah, silih asih dan silih asuh yang melahirkan pola pergaulan yang baik antarsesama. Pola pergaulan dari falsafah silih asah, silih asih dan silih asuh berbeda dibandingkan dengan radikalisme yang cenderung menciptakan pola pergaulan tertutup. Dengan demikian, jika diterapkan dengan baik, nilai-nilai tradisional akan menjadi lawan sepadan bagi paham radikalisme.

"Pola pergaulan kita selama ini terbuka sebagai buah dari paham tradisional. Sementara, pergaulan orang berpaham radikal itu kan tertutup. Dari sini saja, kita bisa melihat perbedaan produk, mana hasil peradaban tradisional dan mana hasil peradaban radikal," papar Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Daun Jati Solusi Terbaik Pembungkus Daging Kurban

Dedi menilai, pemerintah belum maksimal membina masyarakat yang konsisten menerapkan nilai-nilai tradisional. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang belum menyentuh kehidupan mereka secara langsung. Untuk itu, diperlukan langkah strategis agar nilai-nilai dari masyarakat tradisional terdistribusi ke masyarakat umum.

"Kita tahu lah, sangat lama sekali kan kaum tradisional sulit mendapatkan legalitas formal terkait keyakinan mereka. Kemudian, soal hak ulayat tanah pun seharusnya bersertifikat resmi dari negara,” katanya.

Padahal, lanjut Dedi, peran masyarakat tradisional dalam menjaga Indonesia tidak dapat dikatakan sepele. Ditegaskan, konsistensi masyarakat tradisional dalam menjaga alam telah terbukti. Ekosistem hutan yang dihuni masyarakat tradisional tetap terjaga dengan baik. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi hutan yang diolah masyarakat modern.

Baca Juga: Perlu Definisi Ulang Istilah Radikalisme

"Kasih hutan ke masyarakat modern, insyaallah lambat laun akan gundul, tetapi, kalau kita berikan hutan ke masyarakat tradisional, justru hutan itu akan semakin meluas,” ujar Dedi Mulyadi.

Atas hal tersebut, sebagai anggota parlemen, Dedi meminta pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat tradisional. "Untuk ke depan, tentunya kita berharap ada perhatian lebih," pungkasnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ditjen AHU Usul Pembentukan Jabatan Fungsional PPNS

PPNS harus mempermudah pengungkapan kasus pidana.

NASIONAL | 5 November 2019

Dewas KPK, Menko Polhukam Tidak Diminta Ajukan Nama

Menko Polhukam tidak mengajukan nama-nama bakal calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden.

NASIONAL | 5 November 2019

Pemilik Mobil Berpelat B 1 RI Bawa Senjata Tajam Bergelar Profesor Palsu

Ketika ditanya bagaimana bisa mendapatkan gelar profesor itu, IL mengaku, hanya ikut kelas seminggu dua kali, ada ujian dan diwisuda.

NASIONAL | 5 November 2019

Pensiunan Aparat Penegak Hukum Berpeluang Masuk Dewas KPK

"Presiden berharap Dewas ini betul-betul mewakili kepentingan dari semua pihak,” tegas Fadjroel.

NASIONAL | 5 November 2019

Perppu KPK, Menko Polhukam: Presiden Belum Putuskan

Presiden Joko Widodo belum memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.

NASIONAL | 5 November 2019

Indeks Tendensi Bisnis Triwulan IV-2019 Diperkirakan Menurun

Kategori lapangan usaha dengan perkiraan peningkatan kondisi bisnis dan optimisme tertinggi terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

NASIONAL | 5 November 2019

Pemerintah Hormati Putusan Bebas Sofyan Basir

Pemerintah menghormati putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Sofyan Basir.

NASIONAL | 5 November 2019

Anggota Komisi III DPR: Vonis Bebas Sofyan Momentum Introspeksi KPK

KPK tidak perlu malu dengan vonis ini.

NASIONAL | 5 November 2019

Jubir Presiden: Dewas KPK Dipilih Berdasarkan Kompetensi dan Profesionalitas

Presiden juga memilih Dewas dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

NASIONAL | 5 November 2019

Kasus Mafia Migas, Eks Bos PT PES Diperiksa Perdana sebagai Tersangka

"BTO (Bambang Irianto) diperiksa sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

NASIONAL | 5 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS