Dirjen Otda Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Dirjen Otda Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus

Selasa, 26 November 2019 | 19:44 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik, menekankan pentingnya dana otonomi khusus (otsus) Papua. Sekitar 36 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua berasal dari otsus tersebut.

Otsus Belum Berhasil Atasi Persoalan Papua

"Bagi kami, otsus bukan persoalan uang. Tapi harus diketahui juga hampir 36 persen budget APBD itu berasal dari otsus, 63 persen skala pembangunan Papua dipengaruhi oleh besaran dana otsus. Jadi ketika dana otsus berhenti, kita bisa bayangkan stagnansi luar biasa,” kata Akmal.

Hal itu disampaikan Akmal dalam Focus Group Discussion (FGD) Suara Pembaruan dan Beritasatu Media Holdings bertajuk "Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Tanah Papua” di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Kita sepakat, dana otsus harus kita dorong terus, bahkan ditambah. Tapi dengan pendekatan-pendekatan manajemen lebih bagus. Perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, pengarahan yang baik dan juga pengawasannya,” ujar Akmal.

Orang Awam Bilang Otsus itu Gula-gula Politik

Akmal menjelaskan, revisi Undang-undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua dilakukan dengan pendekatan manjerial dan teknokrasi. Dukungan-dukungan politik dan pendekatan budaya tentu menjadi sebuah keniscayaan. "Pendekatan kita ke depan harus lebih komprehensif,” ucap Akmal.

Akmal pun menyebut, “Walaupun narasi-narasi yang seksi yang indah di media itu adalah tentang kegagalan Papua selalu, tetapi kita harap ke depan ada narasi-narasi yang jauh lebih baik tentang Papua.”

Menurut Akmal, seluruh pihak mempunyai tanggung jawab untuk kesuksesan Papua. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), lanjut Akmal, bertanggung jawab untuk membuat rakyat Papua menjadi sejahtera, berdaya saing tinggi, dan mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Akmal menuturkan, selama ini pemda di Papua belum mengalokasikan dana otsus sesuai dengan UU Otsus. “Pertanyannya siapa yang bermasalah? Ada aktor. Kami mengatakan selalu, penyelenggaraan pemda itu sangat tergantung seberapa bagus aktor-aktornya berperan,” kata Akmal.

Rakyat Papua Merasa Sering Disalahkan

Berikutnya mengenai persoalan kesulitan mengevaluasi. Akmal mengingatkan, kinerja berangkat dari perencanaan. “Anda tidak akan bisa mendapatkan kinerja yang baik ketika perencanaannya enggak jelas. Kinerja itu mengukur apa yang direncanakan dan apa yang dicapai,” ungkap Akmal.

Akmal menuturkan, pemerintah memahami kondisi Papua sangat rumit. Mulai dari demografi dan wilayahnya demikian berat. Belum lagi persoalan sumber daya manusia (SDM), termasuk pengawasannya.

Akmal menambahkan, kepekaan masyarakat Papua menyangkut kebijakan otsus pun masih kurang. “Kurangnya sense of belonging. Kenapa ini bisa terjadi? Saya harus kembali mengatakan, kita lihat dari sisi perencanaannya,” imbuh Akmal.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Appreciation Day di Makassar, Bentuk Apresiasi Kemsos terhadap Kinerja SDM PKH

PKH Appreciation Day merupakan ajang untuk memberikan motivasi kepada seluruh pelaku yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

NASIONAL | 26 November 2019

Guru Besar UI: Status Warga Negara Agnes Mo Perlu Dicek

Bila orang tua Agnes Mo bukan WNI, dan dia berkewarganegaraan Indonesia, besar kemungkinan status tersebut diperoleh dengan tidak sah.

NASIONAL | 26 November 2019

Tito Karnavian Apresiasi Peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri

Mendagri Tito Karnavian menyambut positif peluncuran mesin dukcapil mandiri yang akan memudahkan masyarakat membuat berbagai kartu dan surat identitas.

NASIONAL | 26 November 2019

330 Keluarga Mengungsi Akibat Banjir Bandang di Solok Selatan

Akses jalan menuju dua kampung lumpuh total akibat badan jalan tertutup material longsor.

NASIONAL | 26 November 2019

Santriwati Jadi Korban Keracunan Makanan di Temanggung Bertambah

Petugas masih mendalami dan memeriksa sejumlah sampel dari para korban keracunan di Pondok Pesantren Miftakhurrosyidin, Temanggung, Jateng.

NASIONAL | 26 November 2019

Dirjen Otda: Kita Jarang Sampaikan Narasi Teknokrasi pada Papua

Tidak banyak orang menyampaikan tentang cerita sukses dari sebuah otonomi khusus (otsus).

NASIONAL | 26 November 2019

Nono Sampono: Otsus Belum Berhasil Atasi Persoalan Papua

Otsus bagi Papua belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan di bumi Cenderawasih tersebut.

NASIONAL | 26 November 2019

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Ketua DPRD Tulungagung

Masa penahanan Supriyono diperpanjang selama 40 hari.

NASIONAL | 26 November 2019

Senator Papua Barat: Orang Awam Bilang Otsus itu Gula-gula Politik

Dewan adat pun tidak memedulikan konsep otsus.

NASIONAL | 26 November 2019

Wapres Ingin UIII Jadi Rujukan Ilmu Pengetahuan Islam

UIII diharapkan mampu menunjukkan Indonesia sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil ‘alamiin.

NASIONAL | 26 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS