Pilkada Langsung di Papua Dinilai Perlu Ditinjau Ulang
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pilkada Langsung di Papua Dinilai Perlu Ditinjau Ulang

Selasa, 26 November 2019 | 19:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Konflik vertikal kerap terjadi akibat pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Papua. Penerapan pilkada langsung di Papua dinilai perlu ditinjau ulang. Meski begitu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan politik.

Pansus untuk Selesaikan Masalah Papua

"Kita sudah berbuih-buih bercerita kepada pengambil keputusan di republik ini, untuk Papua belum tepat rasanya melaksanakan pilkada secara langsung. Tapi ini kan keputusan politik,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik.

Hal itu disampaikan Akmal dalam Focus Group Discussion (FGD) Suara Pembaruan dan Beritasatu Media Holdings bertajuk "Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Tanah Papua" di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Kita menghormati pendekaatan kultur, kita menghormati pendekatan budaya, tetapi kesalahan kita adalah membuat keputusan sifatnya simetris untuk kondisi asimetris. Saya dan Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian) diskusi soal ini,” ujar Akmal.

Mendagri Buat Indeks Kedewasaan Demokrasi

Akmal menjelaskan, pemerintah mendengar adanya berbagai aspirasi bahwa pilkada langsung tidak harus diterapkan di seluruh daerah. Sebab, kondisi beberapa daerah di Indonesia tentu sangat berbeda-beda.

“Kami menerima hampir seratusan surat yang meminta (pilkada) kembali dipilih tidak langsung. Ini adalah suara masyarakat. Begitu juga Papua, ada kondisi yang berbeda. Ini kita mengatakan, kita membutuhkan pendekatan asimetris,” jelas Akmal.

Di sisi lain, Akmal menegaskan, pemerintah memahami adanya ketidakpuasan terkait penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua. "Ini akan kita selesaikan. Tentunya ini berbasis kearifan lokal,” kata Akmal.

Akmal pun menyebut, “Bahwasanya ada persoalan masa lalu yang harus diselesaikan. Kalau tidak ini akan digoreng terus dengan narasi-narasi politik, akan digoreng dari waktu ke waktu. Bagimanapun bagusnya teknorasi bekerja dengan baik, ketika persoalan-persoalan ini tidak selesai, ini sulit.”



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dirjen Otda Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus

Sekitar 36 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua berasal dari dana otonomi khusus.'

NASIONAL | 26 November 2019

Appreciation Day di Makassar, Bentuk Apresiasi Kemsos terhadap Kinerja SDM PKH

PKH Appreciation Day merupakan ajang untuk memberikan motivasi kepada seluruh pelaku yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

NASIONAL | 26 November 2019

Guru Besar UI: Status Warga Negara Agnes Mo Perlu Dicek

Bila orang tua Agnes Mo bukan WNI, dan dia berkewarganegaraan Indonesia, besar kemungkinan status tersebut diperoleh dengan tidak sah.

NASIONAL | 26 November 2019

Tito Karnavian Apresiasi Peluncuran Anjungan Dukcapil Mandiri

Mendagri Tito Karnavian menyambut positif peluncuran mesin dukcapil mandiri yang akan memudahkan masyarakat membuat berbagai kartu dan surat identitas.

NASIONAL | 26 November 2019

330 Keluarga Mengungsi Akibat Banjir Bandang di Solok Selatan

Akses jalan menuju dua kampung lumpuh total akibat badan jalan tertutup material longsor.

NASIONAL | 26 November 2019

Santriwati Jadi Korban Keracunan Makanan di Temanggung Bertambah

Petugas masih mendalami dan memeriksa sejumlah sampel dari para korban keracunan di Pondok Pesantren Miftakhurrosyidin, Temanggung, Jateng.

NASIONAL | 26 November 2019

Dirjen Otda: Kita Jarang Sampaikan Narasi Teknokrasi pada Papua

Tidak banyak orang menyampaikan tentang cerita sukses dari sebuah otonomi khusus (otsus).

NASIONAL | 26 November 2019

Nono Sampono: Otsus Belum Berhasil Atasi Persoalan Papua

Otsus bagi Papua belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan di bumi Cenderawasih tersebut.

NASIONAL | 26 November 2019

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Ketua DPRD Tulungagung

Masa penahanan Supriyono diperpanjang selama 40 hari.

NASIONAL | 26 November 2019

Senator Papua Barat: Orang Awam Bilang Otsus itu Gula-gula Politik

Dewan adat pun tidak memedulikan konsep otsus.

NASIONAL | 26 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS