BPIP: SKB Cegah ASN Terlibat Ujaran Kebencian
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

BPIP: SKB Cegah ASN Terlibat Ujaran Kebencian

Kamis, 28 November 2019 | 16:25 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui 6 kementerian dan 5 lembaga menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pencegahan radikalisme di kalangan PNS serta PP tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Perlindungan terhadap Penyidik dan Penuntut Umum.

Mahfud: Tren Baru Teroris Rekrut Milenial

Pasca diterbitkannya SKB, seluruh Aparatur Sipil Nasional (ASN) akan diawasi Satuan Tugas (Satgas), termasuk dalam bermedsos di dunia maya. Pengawasan yang dilakukan juga mencakup adanya kemungkinan ASN yang melakukan ujaran kebencian.

"Dengan adanya SKB kita punya payung hukum, kalau ada data ada bukti, kalau ada ASN, baik itu TNI polri, PNS, kalau ada yang mengadukan dan terbukti maka Tim satgas akan mengecek dan lakukan verifikasi," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono, ketika ditemui sesaat sebelum membuka Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut Hariyono, ASN yang melanggar ketentuan SKB akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Kalau masih dalam batas yang wajar maka hanya cukup diajak berdialog dan diperingatkan.

Pancasila Harus Dimasukkan Lagi Jadi Pelajaran Wajib

"Kalau dalam batas-batas bisa diperingatkan, bisa dialog. Bisa kembali, ya kembali. Tapi kalau sampai yang bersangkutan sudah terlibat di dalam kegiatan teroris, maka akan langsung dipecat," ujarnya.

Haryono menegaskan, salah satu alasan diterbitkannya SKB, yakni pemerintah tidak ingin ASN terlibat terlalu jauh, khususnya dalam keterlibatan penyebaran ujaran kebencian.

"SKB salah satu alasannya itu. Kita tidak ingin sebenarnya sebagai ASN mereka terlibat jauh sampai ikut menebarkan ujaran kebencian. Yang paling utama itu," ungkapnya.

Jadikan Pancasila Acuan Cara Berpikir Melawan Intoleransi

Menurut Haryono, kebencian yang ada di Medsos itu tidak hanya berpengaruh di lingkungan luar dinas, namun juga sangat berpengaruh sampai lingkungan kerja, bahkan keluarga.

"Kalau dibiarkan ini bisa berbahaya. Birokrasi itu harus profesional, sehingga meritokrasi siapa yang memiliki prestasi itu yang harus dipromosikan, bukan karena kelompok saya, kelompok dia, atau keyakinan berbeda, itu tidak," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menuturkan, kalau bicara Pancasila tentunya juga tidak hanya bicara masalah kerukunan dan toleransi. Namun juga bicara prestasi, kemandirian dan inovasi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Minta Ditjen Pajak Laporkan Perusahaan Nakal

KPK ingin ada pertukaran informasi antara KPK dan Ditjen Pajak.

NASIONAL | 28 November 2019

Uang Pelicin Pengaturan Skor Persikasi vs Perses Sumedang "Cuma" Rp 12 Juta

Nominal angkanya kurang lebih Rp 12 juta, tetapi ini sering dilakukan dan polisi masih pendalaman.

NASIONAL | 28 November 2019

KPK Minta Ditjen Pajak Kirim 10 Penyidik Pajak Terbaik

Penyidik pajak dibutuhkan KPK untuk mengusut sejumlah kasus korupsi dengan tingkat kesulitan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pajak

NASIONAL | 28 November 2019

Satgas Antimafia Bola Tahan 6 Tersangka Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola masih memburu dua orang berinisial T dan HN, anggota Exco PSSI Jawa Barat.

NASIONAL | 28 November 2019

Atasi Kisruh PPDB, Pemerintah Didesak Terbitkan Pepres Zonasi

Persentase kuota jalur PPDB zonasi sebaiknya ditetapkan oleh pemda karena pemda harus menyesuaikan dengan karakteristik daerah.

NASIONAL | 28 November 2019

UHN Peringkat 2 PTS Terbaik di Sumut

Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan Haposan Siallagan sangat bergembira dengan dengan torehan prestasi yang dicatatkan LPPM UHN ini.

NASIONAL | 28 November 2019

Kongres Perempuan Jateng Lahirkan Tujuh Rekomendasi untuk Pemerintah

Perempuan Jateng, juga meminta pemerintah agar mengonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan.

NASIONAL | 28 November 2019

Golkar Ambil Inisiatif Revisi UU Pendidikan

Partai Golkar akan mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan masuk dalam Prolegnas 2019 - 2024.

NASIONAL | 28 November 2019

Mochtar Riady: Perubahan Teknologi Harus Disikapi dengan Cepat dan Tepat

"Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologinya, memanfaatkan AI untuk lebih efektif dan efisien,” kata Mochtar.

NASIONAL | 28 November 2019

Kibarkan Bintang Kejora, Ini Peringatan Polda Papua

"Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ahmad Musthofa Kamal.

NASIONAL | 28 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS