KPK Minta Kementerian ATR/BPN Buka Data HGU
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPK Minta Kementerian ATR/BPN Buka Data HGU

Senin, 2 Desember 2019 | 20:13 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuka dan membuat transparan data-data mengenai Hak Guna Usaha (HGU).

Apalagi, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan bernomor register 121 K/TUN/2017 sudah memutuskan agar pemerintah membuka data HGU sebagai informasi publik.

"Khusus Kementerian Agraria/ BPN kita berharap HGU dibuat transparan dan ini sudah putusan MA harus dibuat transparan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Senin (2/12/2019).

Tak hanya Kementerian ATR/BPN, KPK juga meminta kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk membuka dan membuat transparan data-data pertanahan yang dimiliki.

Syarif menekankan, transparansi data-data tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih. Apalagi, data-data pertanahan kerap menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Potensi korupsi ada di BPN salah satunya pemberian izin dan salah satunya izin HGU memang banyak tumpang tindih izin sawit. Oleh karena itu rekomendasi KPK terhadap kementerian terlibat tidak hanya BPN, Kementan, KLHK dan BPN diupayakan izin dan status kawasan jelas dan dibuka untuk umum," kata Syarif.

Syarif menekankan, dengan data yang transparan diharapkan tidak ada lagi perkebunan sawit yang dibuka di atas lahan kawasan hutan. Dengan demikian, kepentingan negara untuk menerima pajak dan kepentingan masyarakat atas lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat terjamin.

"Sekaligus melindungi pengusaha dan negara agar pajak yang diterima jelas izinnya dan melindungi masyarakat secara keseluruhan," tegas Syarif.

Diketahui, KPK telah menetapkan Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional, Gusmin Tuarita bersama pejabat BPN lainnya, Siswidodo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Gratifikasi dengan total sekitar Rp 22,23 miliar itu diduga diterima Gusmin selama periode 2013-2018 atau saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Kalbar periode 2012-2016 dan Kakanwil BPN Jawa Timur periode 2016-2018. Gratifikasi itu diduga diterima Gusmin dan Siswidodo dari para pemohon hak atas tanah, termasuk sejumlah pengusaha terkait HGU perkebunan sawit di Kalimantan Barat.

KPK memastikan bakal mengembangkan kasus ini. Tak tertutup kemungkinan, KPK bakal mendalami para pengusaha yang diduga memberikan gratifikasi kepada Gusmin dan Siswidodo untuk mendapat HGU. Selain itu, KPK juga membuka kemungkinan untuk menjerat Gusmin dan Siswidodo dengan pasal pencucian uang. Hal ini untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat gratifikasi yang diterima Gusmin dan Siswidodo.

"Kami berupaya di dalam proses penyidikan ini untuk mendapatkan uang itu. Seandainya nanti dalam proses penyidikan ditemukan bukti-bukti lain atau fakta-fakta baru bahwa ada proses pencucian uang tidak tertutup kemungkinan kami akan terapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang," pungkas Syarif



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jelang Natal dan Tahun Baru, 92 Terduga Teroris Diringkus

Para terduga teroris masih diperiksa penyidik Densus 88.

NASIONAL | 2 Desember 2019

Wamen Agraria: Tak Boleh Lagi Ada Tanah Nganggur

Menurut Surya, reformasi agraria merupakan salah satu prioritas Jokowi yang harus mendapatkan perhatian.

NASIONAL | 2 Desember 2019

Mahfud MD Kembali Laporkan Hartanya ke KPK Setelah 6 Tahun

Dibanding laporannya enam tahun lalu, Mahfud mengaku hartanya mengalami peningkatan

NASIONAL | 2 Desember 2019

Hanura Manggarai Timur Serahkan Bantuan untuk Covid-19

DPC Partai Hanura Manggarai Timur, Rabu (29/4/2020), menyerahkan bantuan makanan ringan ke Posko Desa Golo Kantar, dan Desa Compang Ndejing.

NASIONAL | 29 April 2020

Serial Edutaiment Karya Anak Bangsa Ini Dorong Anak Peduli dan Mandiri

Serial The Tales of Didgit Cobbleheart berusaha menghadirkan terobosan bagi Guru-Orangtua-Anak, yang disingkat GOA.

NASIONAL | 2 Desember 2019

BCA Berkomitmen Tingkatkan Kapasitas Pemandu Wisata Yogyakarta

Melalui pelatihan ini diharapkan muncul ide-ide baru yang lebih cemerlang dalam memajukan pariwisata Yogyakarta.

NASIONAL | 1 Desember 2019

Rieke Diah Pitaloka Dukung Erick Tohir Perbaiki Tata Kelola BUMN

Rieke juga mendukung langkah Erick untuk melakukan restrukturisasi BUMN.

NASIONAL | 2 Desember 2019

Pertamina Dukung ASN Gunakan LPG Nonsubsidi

Program itu berhasil menukarkan sebanyak 107 tabung LPG 3 kg ke Bright Gas 5,5 kg di lingkungan ASN, dari target sebanyak 500 tabung LPG nonsubsidi.

NASIONAL | 2 Desember 2019

Kasus Suap Distribusi Gula, KPK Periksa Eks Ketua KPPU Syarkawi Rauf

Syarkawi dijadwalkan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.

NASIONAL | 2 Desember 2019

Ardi Bakrie Siap Jadikan LAC Sebagai Event Internasional

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, Semarang butuh banyak event, termasuk LAC.

NASIONAL | 2 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS