Mahfud: Pelanggaran HAM Sekarang Bersifat Horizontal
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Mahfud: Pelanggaran HAM Sekarang Bersifat Horizontal

Selasa, 10 Desember 2019 | 20:28 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengemukakan, sejak era reformasi sudah banyak kemajuan dalam pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Khofifah Resmikan Pembangunan Museum HAM Munir

Hak-hak politik seperti penguatan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian partai politik, menguatnya DPR, dan meluasnya kekuatan civil society bisa ditunjuk sebagai bukti. Sebelum reformasi, pengekangan terhadap HAM sangat hegemonik, tetapi sekarang sudah bebas.

"Apakah masih ada pelanggaran HAM? Tentu masih ada, tetapi polanya sudah berubah. Dulu pelanggaran HAM terjadi secara vertikal, dilakukan oleh aparat negara secara represif, sekarang pelanggaran HAM bersifat horizontal yakni dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan, tidak jarang justru aparat yang menjadi korban pelanggaran HAM," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, meminta masyarakat agar jernih dalam melihat kemajuan perlindungan HAM sekarang ini, yang dinilainya sudah jauh lebih maju. Hal itu karena tidak hanya berupa pemberian jaminan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik (ICCPR) tetapi sudah merambah ke perlindungan HAM dalam Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang sering disebut Ekosob.

Mahfud Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor

"Untuk masalah Ekosob sudah sangat banyak yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pembangunan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pemerataan pendidikan, kebijakan afirmasi, banatuan-bantuan sosial,dan sebagainya,” jelas Mahfud MD.

Untuk pelanggaran HAM masa lalu, Mahfud mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Diharapkan dengan kehadiran UU tersebut, persoalan masa lalu bisa ditutup.

"Masalah-masalah yang terkait pelanggaran HAM masa lalu kita harus segera memutuskannya secara baik-baik. Kita harus bersikap ksatria untuk menyelesaikannya berdasar kesepakatan yang harus dituangkan dalam hukum. Adalah tidak bijaksana jika kita menggantung-gantung masalah hanya karena perbedaan pilihan cara penyelesaian. Apapun perbedaannya, harus kita putuskan secara sportif, jangan kalau tidak setuju lalu saling lempar dan saling menghindar. Itu sebabnya, kita merencanakan membuat UU KKR atau nama lain yang nanti disepakati,” ungkap Mahfud.

Mahfud mengakui, adanya kelambatan dari penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dia beralasan, hal itu sebagai konsekuensi menjalankan demokrasi.

"Kalau mau dilakukan secara otoriter tentu mudah, tinggal diputuskan secara sepihak. Tetapi itu tidak boleh, kita harus rembuk bersama secara demokratis. Kedepan kita harus lebih sportif untuk membuat dan mendukung keputusan bersama dalam kerangka hukum dan politik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu,” tutup Mahfud.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jokowi: Kartu Pra Kerja Bukan untuk Menggaji Pengangguran

“Saya ingin menegaskan program ini bukan menggaji pengangguran," jelas Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (10/12/2019).

NASIONAL | 10 Desember 2019

Mastercard Academy 2.0 Dorong Pengembangan SDM Indonesia

Mastercard meluncurkan Mastercard Academy 2.0 untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia Indonesia pada Senin (9/12).

NASIONAL | 10 Desember 2019

Untuk Generasi Z, Kolaborasi Bikin Belajar Jadi Menyenangkan

Cara ajar untuk mendidik anak-anak ini pun harus dibedakan dari sistem yang terdahulu. Bagi generasi Z, gaya kolaborasi akan membikin belajar jadi menyenangkan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Belum Temukan Tersangka Kasus Novel, Polri Harapkan Masyarakat

Polri mengharapkan bantuan masyarakat dalam menemukan tersangka penyerang Novel Baswedan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Polres Manggarai Harus Seret Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak 9 Tahun

Pria beristri di Manggarai melakukan pelecehan suksual terhadap anak perempuan berumur 9 tahun.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Mahfud Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor

Sudah ada ancaman hukuman mati jika melakukan pengulangan atau melakukan korupsi di saat bencana.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kasus Novel, Jokowi: Ada Temuan Baru Mengarah pada Kesimpulan

Jokowi ingin agar pengungkapan kasus Novel ini dilakukan secepat-cepatnya.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Komnas HAM Sebut Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Korupsi

Hukuman mati melanggar HAM dan tidak efektif berantas korupsi

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kasus Penyiraman Novel, Presiden Janji Diungkap Dalam Hitungan Hari

Presiden telah meminta Kapolri untuk segera mengumumkan pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Kasus Penyiraman Novel, Polri Belum Temukan Tersangka

Polri ternyata belum berhasil menemukan tersangka penyerang penyidik KPK Novel Baswedan.

NASIONAL | 10 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS