Ini Aturan PAW DPR yang Diduga Jerat Wahyu Setiawan
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Ini Aturan PAW DPR yang Diduga Jerat Wahyu Setiawan

Kamis, 9 Januari 2020 | 16:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, ditangkap KPK diduga terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR. Wahyu diduga menerima suap sebesar Rp 400 dari calon anggota legislatif (Caleg) terkait PAW tersebut.

Baca: Politisi Gerindra Endus Adanya Praktik Jual Beli Suara

Lantas, bagaimana pengaturan PAW yang diduga melibatkan Wahyu Setiawan tersebut? PAW di DPR ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Secara spesifik diatur dalam Pasal 239 sampai 243 UU MD3.

Paragraf 1
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 239

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
h. menjadi anggota partai politik lain.

Baca: Komisioner KPU Diduga Terima Suap PAW Politikus PDIP

Pasal 240
(1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Pasal 241
(1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal pemberhentian didasarkan atas aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2), Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Baca: OTT Komisioner KPU, KPK Juga Tangkap Politikus

Paragraf 2
Penggantian Antarwaktu

Pasal 242
(1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Pasal 243
(1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.

(4) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.

(5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78.

(6) Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Djarot Bantah Kantor PDIP Digeledah KPK

Djarot Saiful Hidayat membantah kantor partainya telah digeledah oleh petugas KPK terkait OTT yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Penyidik KPK Segel Ruang Kerja Komisioner KPU

KPK dan KPU akan menggelar konferensi pers bersama terkait kasus dan status Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Sebanyak 2.173 Rumah di Grobogan Terdampak Banjir

Sebanyak 2.173 rumah warga di Kabupaten Grobogan kebanjiran karena curah hujan tinggi membuat air sungai meluap dan tanggul sungai jebol.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Cuaca Ekstrem, Pemprov Jateng Dirikan Posko Bencana Terpadu

Posko terpadu ini nantinya selain validasi data kondisi cuaca, informasi juga untuk mengambil langkah-langkah yang harus segera dilakukan.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Banjir Bandang Lebak, Bareskrim Polri Turun Tangan

Bareskrim turun tangan mengingat skala kerusakan yang terjadi.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Banjir Bandang di Lebak, Polda Banten Bentuk Tim Khusus Usut Tambang Ilegal

Eko mengatakan, data yang diserahkan ke penegak hukum berupa data jumlah lubang tambang ilegal, bukan data pelaku.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Jateng Kirim Alat Berat Atasi Banjir Grobogan

Untuk penanganan permanen, Ganjar menjelaskan telah dianggarkan sebesar Rp 80 miliar.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Panglima TNI Soroti Masalah Keberagaman

Natal adalah perayaan suka cita dan senantiasa membawa pesan damai.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Banjir Bandang Lebak, Bareskrim Gandeng KLHK

Belum ada kesimpulan. Tim masih berada di lapangan.

NASIONAL | 9 Januari 2020

Dampak Tambang Emas Liar, Ribuan Hektare Sawah di Parigi Moutung Gagal Produksi

“Petani menderita kerugian cukup besar,” kata Arifin.

NASIONAL | 9 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS