Penghapusan Eselon, KASN Ingatkan Soal Demoralisasi
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Penghapusan Eselon, KASN Ingatkan Soal Demoralisasi

Senin, 13 Januari 2020 | 20:41 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyarankan agar penghapusan jabatan eselon III dan IV diprioritaskan untuk unit pelayanan publik seperti perizinan dan investasi.

Kempan dan RB Pangkas Eselon III dari 63 Jadi 1 Jabatan

"Prioritas yang jabatan pelayanan publik, sementara yang lain perlu dikaji kembali,” kata Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite I DPD, di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Tasdik menjelaskan, KASN tidak menghalangi kebijakan penghapusan eselon. Apalagi, kebijakan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun kebijakan itu perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak.

"Silakan itu dilakukan karena tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik. Itu juga bagian dari reformasi birokrasi. Namun, hendaknya lebih diprioritaskan untuk unit pelayanan publik saja," jelas Tasdik.

Wapres Minta Penghapusan Eselon Tak Menimbulkan Kegaduhan

Tasdik mengingatkan akan ada isu demoralisasi terhadap 420.000 orang yang kehilangan jabatan. Mereka akan kehilangan semangat dan motivasi kerja. Di sisi lain, akan terjadi disfungsi organisasi dalam beberapa waktu akibat perubahan organisasi. Hal itu karena tiap organisasi memiliki kemampuan yang berbeda.

"Kalau eselon III dan IV dihapus, maka eselon II harus orang yang menguasai dan mumpuni dalam bidangnya. Kemudian mampu memberikan disposisi dengan tepat. Kemampuan teknisnya ditingkatkan," tandas Tasdik.

Sementara, Ketua KASN Agus Pramusinto, meminta agar tidak menjadikan jabatan fungsional hanya untuk menampung siapun yang kehilangan jabatan struktur. Pemindahan dan penghapusan harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Dalam pengisian jabatan dalam pemangkasan harus betul-betul berbasiskan merit sistem dan ada perjanjian kerja yang jelas.

"Di era otonomi, pemerintah pusat strukturnya harus lebih ramping. Pemerintah pusat fokus saja memperbarui norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penghapusan eselon III dan IV," jelas Agus.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Zuraidah Berencana Menikah dengan Salah Satu Eksekutor

Zuraidah Hanum berencana menikah dengan salah satu eksekutor pembunuh suaminya yang bernama Jefri Pratama.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Ikadi: Pemahaman Agama yang Benar Adalah Kunci Persatuan

Perlu memberi pemahaman agama yang moderat kepada orang atau kelompok berpaham ekstrem.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Buru Harun Masiku, KPK Minta Bantuan Interpol

Dalam upaya mengejar Harun Masiku yang melarikan diri ke Singapura, KPK bakal berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan Interpol.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Anggota Komisi I DPR Khawatir Nelayan Tiongkok di Natuna Hanya Kedok

Menurut Sukamta, isu perairan Natuna membuat DPR bersuara tunggal, yakni untuk urusan kedaulatan Indonesia jangan sampai berkompromi.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Bamsoet: Uni Eropa Merusak Tatanan Perdagangan Global

Indonesia harus lebih fokus dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan energi baru terbarukan.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Kasus Wahyu, KPU: Kami Tidak Terlibat

KPU menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus yang membelit mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Nelayan Tiongkok di Natuna Disinyalir Tak Sekadar Cari Ikan

Kondisi itu diperparah dengan semakin terjepitnya Tiongkok oleh Amerika yang membuat aliansi dengan negara lain seperti Jepang, India, dan bahkan Australia.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Minta Tambahan Dana Blanko E-KTP, Mendagri Temui Menkeu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta anggaran tambahan dalam rangka penambahan blanko E-KTP.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Zuraidah Sudah Ambil Uang Kematian Hakim Jamaluddin

Zuraidah dikabarkan tidak terima harta suaminya juga diwariskan kepada anak Jamaluddin dari pernikahan terdahulu.

NASIONAL | 13 Januari 2020

Ini Motif Zuraidah Jadi Otak Pembunuhan Hakim PN Medan

Zuraidah Hanum mengklaim bahwa suaminya telah mengkhianati pernikahan mereka dengan sering berselingkuh.

NASIONAL | 13 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS